Meski dituding partisan, sejumlah kampus menolak bungkam untuk terus menyerukan keprihatinan terhadap praktik kekuasaan yang ugal-ugalan. Seruan kritis itu menjadi kompas moral kaum intelektual sebagai panduan agar penguasa tidak lari dari koridor demokrasi dan terbelenggu oleh redupnya etika.Read More
Forum Cik Di Tiro perihatin dengan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Hak masyarakat akan tanahnya dirampas, pejuang HAM dikriminalisasi, kebebasan berekspresi dibelenggu, pemberantasan korupsi dikebiri, dan sistem demokrasi dirusak dengan mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi.Read More
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan. DKPP memberikan penegasan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sangat problematik pada berbagai aspek, terutama dari sisi etika dan hukum.Read More
Sebagai seorang guru yang mengampu tugas ”paripurna”, yakni ”sosok teladan dalam aktivitas mengajar, meneliti, dan publikasi” (Masduki, Kompas, 22/12/2023), manfaat yang seharusnya dinikmati dunia akademik, baik secara nasional maupun internasional, sangat dinantikan. Pendek kata, kemajuan sebuah negara, bahkan dunia, bergantung pada kualitas para guru besar. Dengan beratnya tanggung jawab itu, guru-guru besar yang ”korup” sudah sepantasnya dikecam. Bahaya di seberang sana.Read More
Universitas adalah benteng akal sehat dan keberadaban. Nilai dan tradisi yang dikembangkan adalah pemikiran yang jernih, etis, dan beradab; pertaruhannya adalah kebenaran, kejujuran, dan kemaslahatan. Jika otoritas perguruan tinggi berpihak pada kepentingan pragmatis dan keuntungan individu atau kelompok, benteng itu telah keropos, akal sehat dan kebenaran tergadaikan. Pengabaian terhadap intelektualitas berarti sengaja merendahkan martabat PT dan sivitas akademika yang berproses di dalamnya; bahkan menjebak PT sebagai lingkungan yang anarkistis dan kumuh. Pilihan seperti itu juga mencerminkan perilaku koruptif atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of powers) di lingkungan PT.Read More
Satu dua orang di pojok sepi mengingatkan, namun sudah lama kampus diam. Diam. Kampus memilih hiruk pikuk memimbarkan ceramah penguasa. Hidangan MoU, keynote speaking, jalan-sehat bersama, dihelat sudah cukup lama.Read More
Ekologi integral seperti yang dibahas dalam artikel ini memiliki dua makna yang berbeda namun terkait: pertama, sebagai sebuah konsep, kedua, sebagai pendekatan. Meskipun konsep ekologi integral telah ada selama beberapa dekade, sebagian besar dalam bidang ilmu kelautan, Paus Fransiskus mempopulerkan konsep tersebut pada tahun 2015 dalam ensikliknya Laudato Si. Ekologi integral dapat dipahami secara luas sebagai hubungan antara manusia dan lingkungan kita, dan lebih khusus lagi sebagai sebuah pendekatan terhadap permasalahan global yang akan memperbaiki utang ekologis yang dimiliki negara-negara Utara terhadap Global Selatan.Read More
Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI). Secara umum, sejumlah temuan menggambarkan bahwa masih banyak negara yang melakukan sedikit upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rerata CPI global yang tidak berubah dari tahun lalu, yakni dengan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50- sebuah penanda bahwa korupsi sebagai masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia.Read More
Saya ingin menyinggung tentang isu lingkungan dalam debat politik elektoral, isu transisi energi masih sangat dangkal sebab berkutat pada jargon-jargon yang tidak menjejak pada dasar saintifik yang solid maupun desideratum yang sungguh-sungguh ingin melestarikan alam. Lenyapnya sains dalam perdebatan tentang lingkungan hidup menunjukkan arogansi arena politik yang masih berasumsi alam sebagai objek benda mentah yang direduksi melalui skema hilirisasi.Read More
UU ITE di Indonesia adalah salah satu contoh tren di dunia bagaimana undang-undang terkait kejahatan dunia maya disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM), jurnalis, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, hingga warga yang melontarkan kritik sahnya.Read More