Surat Terbuka untuk Pimpinan Muhammadiyah MERENUNG DALAM-DALAM SEBELUM MENAMBANG.Read More
Press Release Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Se-Indonesia
Press Release Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Se-Indonesia. Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PemerintahRead More
Memasuki era dimana tantangan lingkungan semakin mendesak, upaya untuk membangun kesadaran konservasi menjadi semakin penting. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal ini adalah melalui dialog konservasi dan gathering yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dialog konservasi dan gathering menjadi ajang yang berharga untuk menyatukan berbagai perspektif dan pengalaman dalam upaya melindungi alam. Dengan menghadirkan […]Read More
Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tanda-tanda kematian demokrasi sudah terasa. Namun, saking halusnya tanda tersebut, tidak banyak yang merasakannya. Penciptaan segregasi sosial sejak 2014 hingga sekarang dengan label kadrun vs. kampret terbukti menjadi sarana ampuh untuk melumpuhkan struktur demokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikebiri. Pengkritik pemerintah dibawa ke meja hijau dan bahkan dijebloskan ke balik jeruji besi. Aktor masyarakat sipil dibayar menjadi loyalis sok sejati.Read More
Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI). Secara umum, sejumlah temuan menggambarkan bahwa masih banyak negara yang melakukan sedikit upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rerata CPI global yang tidak berubah dari tahun lalu, yakni dengan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50- sebuah penanda bahwa korupsi sebagai masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia.Read More
UU ITE di Indonesia adalah salah satu contoh tren di dunia bagaimana undang-undang terkait kejahatan dunia maya disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM), jurnalis, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, hingga warga yang melontarkan kritik sahnya.Read More
Para pakar hukum dan lingkungan sepakat rencana pemerintah membuka tambang batu andesit di Wadas, Purworejo penuh “dosa” karena merugikan rakyat yang tinggal di sekitarnya. Proyek yang dipaksakan pemerintah ini melanggar konstitusi karena pemerintah sebagai pengemban amanah negara tidak menjamin warga Desa Wadas untuk mempertahankan hak hidup dan kehidupannya. “Itu adalah dosa pertama, melanggar pasal 28 […]Read More
Warga Wadas dan Kendeng Rayakan Lebaran dengan Serukan Pemerintah agar
Masyarakat terdampak tambang di Wadas, Kabupaten Purworejo dan Tegaldowo, Kabupaten Rembang secara bersamaan merayakan Bakdo Kupat atau Lebaran Ketupat dengan mengingatkan penguasa agar Eling Ibu Bumi atau Ingat kepada Ibu Pertiwi. Ibu Bumi adalah alam yang menjadi sumber kehidupan yang sudah memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, termasuk warga Wadas dan Kendeng. “Kita […]Read More
Puluhan warga Desa Wadas di Kabupaten Purworejo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menggelar aksi di lokasi pembukaan akses jalan tambang di Dusun Karang, Desa Wadas. Mereka menuntut pemerintah agar membatalkan rencana penambangan batu andesit di desa itu. “Kami juga minta kepada pihak-pihak terkait agar menarik seluruh peralatan berat agar keluar […]Read More