Aktivisme di Era Ekonomi Now

Oleh: Widhyanto Muttaqien

---

Aktivisme di Indonesia kini didominasi oleh Generasi Z yang memadukan partisipasi di ruang digital dan aksi jalanan sebagai respons langsung terhadap himpitan ekonomi dan kebijakan elitis penguasa.

Kelompok demografis ini menyumbang 27,94% dari total penduduk Indonesia dan mewakili 22,85% dari total Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2024². Tumbuh sebagai generasi digital native, pola perlawanan mereka tidak lagi terpaku pada ideologi partai politik yang kaku, melainkan bersifat pragmatis dan digerakkan oleh kepedulian terhadap isu-isu spesifik seperti lapangan pekerjaan, krisis iklim, kebebasan berekspresi, serta transparansi pemerintah.

Gerakan sosial modern di Indonesia beroperasi dengan metode hibrida, di mana konsolidasi wacana bermula dari media sosial dan bereskalasi menjadi mobilisasi fisik di lapangan. Transisi ini terlihat tajam dalam rangkaian protes besar beberapa tahun terakhir, mulai dari #ReformasiDikorupsi pada 2019, penolakan Omnibus Law pada 2020, hingga gerakan jalanan #KawalPutusanMK pada 2024.

Media sosial bukan lagi sekadar medium komunikasi, melainkan “sumber bahan bakar” pergerakan. Platform seperti X (sebelumnya Twitter) digunakan untuk menyusun framing wacana kritis, sementara TikTok menjadi arena penyebaran politik emosional yang mengandalkan viralitas. Meme politik turut menjadi senjata kritik yang vital, berfungsi untuk mengemas isu yang kompleks menjadi format visual yang ringan, memfasilitasi pembentukan identitas kolektif, dan memotong sensor platform. Namun, aktivisme digital semacam ini rentan terhadap kelemahan clicktivism dan berisiko menormalisasi perilaku atau tokoh problematik dengan membungkus kritik di dalam humor semata.

Tekanan ekonomi bertindak sebagai katalis utama dalam meradikalisasi preferensi politik anak muda. Per Februari 2024, tingkat pengangguran usia muda di Indonesia menyentuh 16,42%, dengan 9,9 juta Gen Z terjebak dalam kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training). Realitas gig economy, di mana 31% pemuda bekerja paruh waktu dan mayoritas pengemudi ojek daring diisi oleh Gen Z, sekadar berfungsi sebagai katup penahan pengangguran sementara, bukan sebuah jaring pengaman ekonomi jangka panjang.

Frustrasi ekonomi ini memicu kecemasan politik (political anxiety) yang kemudian dikapitalisasi melalui aktivisme sebagai salah satu mekanisme koping (coping mechanism) untuk meredakan ketidakpastian, mengingat 21% Gen Z Indonesia dilaporkan mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk. Kekecewaan ini diperparah oleh krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi tradisional, di mana institusi perwakilan seperti DPR (45%) dan partai politik (38%) menduduki peringkat terendah dalam indeks kepercayaan pemuda (Ali, 2026).

Respons kekuasaan dalam menanggapi pola perlawanan ini dapat dianalisis melalui kerangka antropologi kuasa. Filsuf Byung-Chul Han³ menjelaskan bahwa kuasa tidak melulu tentang paksaan murni atau ancaman represi fisik yang membatasi agensi bawahan. Kuasa yang mapan justru menyembunyikan dirinya dan beroperasi melalui ranah mediasi.

Dalam era neoliberalisme saat ini, kekuasaan negara bekerja sebagai rezim psikopolitik yang menundukkan warganya bukan dengan rantai, melainkan melalui rangsangan, narasi positif, dan penciptaan ketergantungan. Di Indonesia, hal ini tercermin dari manipulasi opini publik yang memanfaatkan ketidakberdayaan literasi digital massa. Penguasa dan elite secara masif memobilisasi influencer politik, akun-akun buzzer, serta taktik astroturfing (gerakan akar rumput palsu yang terkoordinasi secara algoritmik) untuk menenggelamkan kritik struktural mahasiswa.

Taktik ini sangat efektif karena Gen Z memiliki kecenderungan parasosial yang mempercayai peer reviewer atau figur internet yang tampak autentik, melampaui verifikasi fakta objektif.

Pada tataran temporal, metode aktivisme Gen Z ini memanifestasikan bagaimana mereka berspekulasi dan menggantungkan harapan pada masa depan. Ekspektasi akan stabilitas masa lalu yang runtuh memberi jalan bagi spekulasi politik di masa kini, di mana harapan—sebagai sebuah orientasi yang politis—dibangun untuk merajut perlawanan kolektif.

Melalui gerakan yang menuntut kesetaraan dan keadilan ekologis, pemuda berusaha mengembalikan masa depan sebagai ruang potensial yang masih bisa diselamatkan. Proyeksi politik hingga 2045 kelak bertumpu pada satu pertanyaan mendasar: apakah Gen Z mampu menembus echo chamber mereka dan mengubah clicktivism menjadi tekanan elektoral serta perombakan sistem yang nyata, atau justru mereka yang pada akhirnya akan tertransformasi dan terkooptasi oleh pragmatisme oligarki?

Partisipasi pemuda tidak meredup; ia hanya sedang mencari bentuk paling presisi untuk membongkar kebijakan otoritarianisme digital dan himpitan kelas pekerja.

DI MANA HMI BERPERAN?

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat ini berada dalam fase dialektika yang sangat menentukan eksistensinya: bertahan pada romantisasi aksi massa konvensional atau bertransformasi menuju perjuangan berbasis isu interseksional di ruang digital.

Vitalitas gerakan mahasiswa bukanlah kebetulan belaka, melainkan hasil dari regenerasi ideologis terstruktur yang menjadi jantung organisasi. Sejarah mencatat bahwa pada era Orde Baru (1970–1998), depolitisasi kampus memaksa HMI memperkuat fondasi intelektualnya demi mencetak “insan akademis, pencipta, dan pengabdi”. Namun, pada era transisi pasca-Orde Baru (2000–2004), pragmatisme politik mulai menggerus orientasi ideologis organisasi, menciptakan kompetisi elite yang menjauhkan kader dari persoalan riil masyarakat.

Memasuki dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, HMI menghadapi tantangan eksistensial berupa disrupsi teknologi dan perubahan wujud solidaritas sosial. Munculnya gerakan sipil baru di media sosial mampu memobilisasi massa secara cair tanpa birokrasi kaku, yang secara langsung mengancam efektivitas pola kaderisasi berjenjang dan tatap muka yang selama puluhan tahun dianggap sakral.

Kelompok akar rumput digital, seperti komunitas lingkungan, feminis, dan masyarakat adat, terbukti jauh lebih efektif membangun solidaritas melalui kampanye viral dibandingkan organisasi mahasiswa tradisional. HMI terjepit di ruang algoritma, tertinggal oleh kelincahan rekrutmen masif gerakan Islam transnasional, sekaligus sering kalah saing dalam pertempuran narasi dengan kelompok progresif karena kegagapannya merespons isu otonomi, independensi, krisis sosial-ekologis, disrupsi informasi, hingga kesetaraan gender.

Agar terhindar dari ancaman menjadi sekadar artefak sejarah atau “pabrik politisi menara gading”, HMI perlu mengintegrasikan isu-isu interseksional ke dalam DNA gerakannya.

1. Memperkuat Advokasi Agraria dan Ekologi

HMI perlu melampaui aksi seremonial penanaman pohon dan terjun ke medan perlawanan riil untuk menolak ekspansi tambang yang menggusur wilayah adat. Kolaborasi strategis bersama GMNI dan PMII dapat menciptakan poros advokasi agraria yang solid untuk menandingi narasi pembangunan infrastruktur negara.

2. Membela Pekerja Muda dalam Gig Economy

Merespons jutaan pekerja muda yang terperangkap dalam sistem kerja eksploitatif gig economy, HMI dituntut melakukan advokasi praktis untuk memperjuangkan kesejahteraan. Organisasi ini harus menyuntikkan napas panjang pada perlawanan kelas pekerja urban yang kerap tidak dapat dipertahankan oleh BEM universitas akibat terbatasnya masa jabatan mereka.

3. Memperjuangkan Hak Digital dan Kesetaraan Gender

Perjuangan melawan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dan perlindungan privasi data kerap dianggap radikal oleh struktur internal yang konservatif. Dengan bersinergi bersama PMKRI dan GMKI, HMI berpeluang menjadi jembatan teologis-progresif untuk membuktikan kompatibilitas nilai Islam dengan pembelaan hak digital warga.

4. Mereformasi Metodologi Kaderisasi

Metodologi kaderisasi harus beralih menggunakan e-learning guna mendemokratisasi akses pengetahuan tanpa sekat hierarki dan geografis. Kader HMI tidak lagi sekadar menjadi orator jalanan, melainkan pejuang ruang algoritma yang proaktif melawan manipulasi informasi.

Masa depan organisasi kini bertumpu pada kemampuannya untuk mengawinkan idealisme tahun 1947 dengan kelincahan gerakan inklusif di era digital, bersentuhan langsung dengan denyut nadi penderitaan rakyat, serta berkolaborasi dengan gerakan sosial baru di luar Kelompok Cipayung (jika masih ada).

KEMANDIRIAN ORGANISASI: MEMUTUS KETERGANTUNGAN PADA ELITE

Langkah strategis pertama dan paling mendesak untuk meruntuhkan konservatisme pragmatis tersebut adalah memutus rantai ketergantungan logistik dan epistemik dari elite alumni, lalu menggantinya dengan kemandirian institusional berbasis publik.

Selama struktur kaderisasi, kongres, dan operasional organisasi masih bergantung pada donor yang berafiliasi politik, gagasan progresif akar rumput akan selalu tertahan oleh hierarki utang budi transaksional yang mengakar. Berikut adalah langkah-langkah taktis untuk meruntuhkan tembok konservatisme tersebut.

1. Membangun Kemandirian Finansial melalui Wakaf Produktif Digital

Ketergantungan pada patronase politik muncul karena besarnya biaya operasional. Organisasi harus membangun sistem pendanaan mandiri seperti crowdfunding publik atau wakaf digital yang dikelola secara transparan dan partisipatif.

Pengelolaan aset secara independen ini menggeser orientasi organisasi dari menunggu “arahan” penyandang dana politik menuju kerja-kerja pemberdayaan riil.

2. Desentralisasi Epistemik melalui Ruang Digital Alternatif

Hierarki senioritas sering kali mendikte wacana di forum-forum formal. Bypassing kontrol elite ini dapat dilakukan dengan memperluas penggunaan platform e-learning dan diskusi daring yang mampu mendobrak batasan struktural dan geografis.

Ini menciptakan ekologi perhatian yang sehat, di mana kader muda memiliki ruang untuk mengembangkan pemikiran kritis secara otonom tanpa harus melalui kurasi senior konservatif.

Buatlah komunitas epistemik, bukan sekadar klangenan Kakanda-Adinda.

3. Menggeser Metrik Keberhasilan “Insan Cita”

Secara sistematis, ubah narasi kesuksesan di tingkat cabang dan komisariat. Berhenti memuliakan alumni yang hanya menduduki jabatan politik elektoral sebagai puncak pencapaian.

Panggung utama, posisi mentor, dan apresiasi kultural harus dialihkan kepada kader atau alumni yang memimpin advokasi konflik agraria, mengorganisasi serikat pekerja informal, atau memajukan literasi digital masyarakat.

4. Membangun Aliansi Horizontal dengan Gerakan Sosial Baru (GSB)

Alihkan fokus jejaring dari lobi-lobi vertikal kepada elite pemerintahan menuju kolaborasi horizontal dengan komunitas akar rumput nontradisional, seperti kolektif lingkungan, aktivis masyarakat adat, atau pejuang hak digital.

Keterlibatan langsung dalam perlawanan riil ini akan membenturkan kader dengan penderitaan masyarakat secara langsung, yang secara otomatis membuat agenda sekoci politik elite terasa usang dan tidak relevan.

Transformasi ini secara perlahan akan mengisolasi kelompok pragmatis. Ketika roda organisasi hidup dari publik dan wacananya dibentuk bersama gerakan sosial di lapangan, HMI kembali menjadi komunitas reflektif yang tidak lagi bisa dibajak sebagai alat tawar-menawar politik kekuasaan.

YAKUSA!