Se-JAGAD Menggugat Jokowi: Robohkan Oligarki dan Politik Dinasti

 Se-JAGAD Menggugat Jokowi: Robohkan Oligarki dan Politik Dinasti

Sumber: dokumen pribadi

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam JAGAD (Jaringan Gugat Demokrasi) turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan soal kemunduran demokrasi yang dilakukan rezim Presiden Joko Widodo. Aksi se-JAGAD berlangsung pada Senin (12/2), dimulai dengan doa bersama di depan kantor PP Muhammadiyah. Di sana, massa aksi memanjatkan doa agar Indonesia selamat dari politik dinasti yang merusak demokrasi. Demonstrasi kemudian dilanjutkan dengan long march ke Bundaran UGM dan berakhir di Jalan Gejayan.

Aksi ini berangkat dari Pemilu 2024 yang dipaksa jadi pintu untuk melanggengkan kekuasaan dengan menempuh cara-cara tidak etis, mengerahkan aparat sipil, TNI dan polisi untuk membela calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rezim ini menggunakan cara-cara yang intimidatif dan memanfaatkan bantuan sosial untuk “membeli” suara rakyat. Jokowi bahkan secara terang benderang telah berkampanye untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga diketuai anak kandungnya, Kaesang Pangarep.

Seperti kita ketahui, Gibran bisa menjadi Cawapres setelah mendapat bantuan dari Ketua MK Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi. Anwar Usman sendiri telah divonis melanggar etik oleh Mahkamah Kehormatan MK. Begitu pula dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, telah divonis melanggar etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena menerima pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

JAGAD menilai Presiden Joko Widodo selama berkuasa (2014-2024) telah melakukan pembangunanisme seperti Orde Baru yang hanya menguntungkan para elit ekonomi-politik (oligarki). Pembangunan, terutama implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan dengan cara menggerus demokrasi (regresi demokrasi), melumpuhkan pemberantasan korupsi, dan menyiapkan berbagai aturan undang-undang yang memberi “karpet merah” kepada pemodal.

Dampak pembangunan ini sungguh luar biasa, merusak bentang alam, memiskinkan warga, menghilangkan ruang hidup, dan memarginalkan kelompok perempuan. Selain itu rakyat juga menjerit karena berbagai barang kebutuhan hidup yang makin mahal, terutama beras dan biaya pendidikan.

“Pembangunan ini hyper masculinity, semuanya dilakukan dengan cara maskulin, menguasai, merampas, menggunakan kekerasan demi kepentingan ekstraktivisme, pertambangan, energi, perkebunan yang makin terpinggirkan,” ujar Sana Ullaili, pegiat isu perempuan yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro.

Koordinator aksi JAGAD, Adi Himawan Kurniadi, mengatakan bahwa jaringan masyarakat sipil kurang ketat mengontrol Jokowi. Bahkan, para budayawan, seniman, intelektual, dan tokoh publik sering mengglorifikasi pembangunan infrastruktur. Dukungan ini juga ditopang dengan rezim digital yang dipenuhi para pendengung Jokowi.

“Bukannya mengatasi masalah rakyat, Jokowi dan kroni-kroninya malah membunuh demokrasi dengan sadis pada masa akhir jabatannya. Ia justru menyiapkan dinasti politik untuk melanjutkan kekuasaan,” ujar Adi.

Adi meminta para intelektual, budayawan dan tokoh nasional agar melakukan pertobatan massal karena ikut menciptakan politik dinasti. Otoritarianisme sudah mencengkeram demokrasi.

“Ini adalah saat yang tepat untuk memenggal otoritarianisme yang dikendalikan oligarki. Sudah cukup diskusi dan perlu banyak aksi. Para intelektual dan budayawan harus turun ke jalan untuk menggerakkan kesadaran rakyat melawan tirani oligarki setelah Pemilu Februari 2024,” tegasnya.

Pemilu 2024 seharunya bisa menjadi pesta demokrasi yang adil, jujur, transparan dan inklusif. Namun, kita masih melihat maraknya praktik politik uang dan politik transaksional.

Selain itu, rezim ini juga mempraktikkan cara-cara lama yang memperdaya kelompok rentan dengan cara memberi bantuan untuk meraih kekuasaan. Padahal, bantuan tersebut harusnya diberikan dalam kerangka hak warga dan kewajiban negara untuk memberdayakan kelompok rentan.

Nalar kritis dari para pemuka agama juga telah dilumpuhkan oleh rezim Jokowi. Tokoh-tokoh penting urung menyatakan sikapnya karena mendapat tekanan yang sistematis.

Oleh karena itu, jaringan Gejayan Memanggil yang juga tergabung dalam aksi JAGAD menuntut agar intelektual dan budayawan yang turut membesarkan Jokowi, meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Jokowi dan kroni-kroninya harus diadili. Hentikan perampasan tanah dan kriminalisasi aktivis lingkungan, cabut UU Cipta Kerja, serta tuntaskan pengadilan HAM berat masa lalu.

Inisiator Forum Cik Di Tiro Masduki meminta Presiden Jokowi berhenti membangun politik dinasti. Rakyat harus harus menentang politik dinasti karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

“Jangan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terafiliasi dengan keluarganya dan pelanggar hak asasi manusia,” ujar Masduki.

Momen politik kali ini juga menjadi pengingat betapa banyak kasus kejahatan pelanggaran HAM di Indonesia yang belum diselesaikan secara hukum. Akibatnya, ada tokoh pelanggar HAM yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden.

“Kami meminta aparat hukum segera mengadili para politisi yang pernah melanggar HAM,” tegas Masduki.

Jaringan Gugat Demokrasi: Forum Cik Di Tiro, Aliansi Rakyat Bergerak, Gejayan Memanggil

Contact Person: 081327429744

Bagikan yuk

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.