Pembangunan PLTU Cirebon menimbulkan beragam respons masyarakat—antara dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan penolakan atas kerusakan lingkungan.Read More
Tags : Masyarakat
Dalam konteks ini Agamben menegaskan, normalisasi keadaan-darurat dalam rezim demokrasi telah menghapuskan perbedaan distingtif antara ‘keadaan-darurat’ dan ‘keadaan-normal’.Read More
Praktik tambang sering berjalan seiring dengan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Investor yang dilindungi aparat bersenjata mendapat untung besar. Rakyat menuai risikonya, tergusur dan menderita akibat bencana yang mengikutinya. "Anjing-anjing perang" juga menyalak di Indonesia, meski dalam wajah yang lebih halus.Read More
Kasus-kasus kontemporer terkait perampasan hak rakyat atas tanah bukanlah gerakan kiri. Kasus penolakan Proyek Strategis Nasional seperti di Rempang, sama sekali tidak berhubungan dengan idologi kiri, pun para pembelanya. Kasus pembunuhan Salim Kancil, kasus Wadas, kasus Tumpang Pitu, penolakan tambang di Pulau Obi, Bacan, Halmahera, Weda adalah kasus ‘biasa’ dimana orang boleh dan dijamin konstitusi untuk menggunakan haknya dalam menolak sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya sekarang dan membinasakan penghidupan generasi mendatang. Memelihara lingkungan sudah ada riwayatnya 450 Sebelum Masehi seperti kutipan di atas, jauh sebelum Islam dan Karl Marx lahir.Read More
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan. DKPP memberikan penegasan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sangat problematik pada berbagai aspek, terutama dari sisi etika dan hukum.Read More