Rabu malam (15/10), suasana Rumah Baca Komunitas (RBK) kembali dipenuhi perbincangan hangat dan reflektif. Tepat pukul 19.30 WIB, kegiatan rutin Reboan Diskusi Buku kembali digelar dengan menghadirkan sebuah karya penting berjudul “Dari Gerakan Sosial Menuju Pengakuan Hukum: Politik Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Sibiruang Perspektif Lokal hingga Internasional” karya Mhd Zakiul Fikri.Read More
Buku ini relevan dengan fenomena sosial di Indonesia, di mana banyak masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum atas tanah ulayat mereka. Melalui pendekatan yang kritis dan analitis, Fikri menggambarkan bagaimana gerakan sosial dapat berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.Read More
Bayangkan sebuah sungai. Airnya mengalir deras dari hulu, menyusuri lembah, membawa kehidupan bagi komunitas di sekitarnya. Lalu, suatu hari, sebuah perusahaan membangun pabrik dan membuang limbahnya ke aliran sungai itu. Air yang jernih menjadi keruh, ikan-ikan mati, dan warga pun jatuh sakit. Dalam sistem hukum kita yang berlaku, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya, kita […]Read More
Korupsi dana haji bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan kejahatan yang merusak sendi moral dan spiritual bangsa.Read More
Haji Furodah Tidak ada tuntunan dan uswah dari Nabi saw dan para sahabat salaf saleh bahkan mengandung unsur kezaliman karena mengambil hak orang miskin yang telah antri 20 puluh hingga 30 tahun dan melahirkan diskriminasi dan ketimpangan sosial: hajinya orang miskin dan hajinya orang kaya. Karena yang ada di pikiran hanyalah keuntungan duniawi semata.Read More
Saya masih ingat betul ketika harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Sebagai driver ojek online, kenaikan itu langsung memukul pendapatan saya. Saat itu Presiden menjanjikan akan ada tarif subsidi khusus bagi kami. Tapi janji itu tidak pernah benar-benar diwujudkan. Yang terjadi justru ironi, nama ojol dipakai pemerintah untuk membenarkan kebijakan, tetapi kesejahteraan kami tetap diabaikan. Rasanya seperti diundang di acara makan, tapi ujung-ujungnya disuruh bayar sendiri.Read More
Buku ini memotret ekonomi politik pertembakauan di Temanggung dengan tiga fokus utama: (1) bagaimana implementasi SK Bupati 510/369/2019 tentang pembentukan Gugus Tugas Pertembakauan; (2) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya; serta (3) bentuk mobilisasi APTI dalam memperjuangkan hak-hak petani tembakau. Fokus ini ditegaskan sejak awal sebagai upaya menambah khazanah ilmu dan menjadi rujukan analisis gerakan sosial petani tembakau, khususnya di Temanggung […]Read More
Jakarta, 11 September 2025 – Sidang lanjutan perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi kembali digelar pada Kamis, 11 September 2025, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak pemohon. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya hadir untuk memberikan keterangan kembali tidak hadir. Absennya DPR memperlihatkan lemahnya akuntabilitas lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan yang […]Read More
Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. a) Kurangi porsi belanja untuk program populis secara signifikan. ●Alokasi APBN untuk berbagai program populis di 2026 (mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi dan kompensasi energi, sekolah rakyat, dan program […]Read More
Radikalisme agama dan kritik terhadap tambang berada pada medan masalah yang berbeda. Yang satu menyangkut tafsir keagamaan dan kekerasan, yang lain menyangkut eksploitasi sumber daya alam serta nasib masyarakat adat dan petani. Dengan menyamakan keduanya, ada risiko mengaburkan urgensi kritik terhadap praktik tambang yang nyata-nyata merusak.Read More