Tokek:Negara hadir, Tokek: negara tidak hadir

Oleh: Paryanto*

Situasi politik dan keamanan negara pasca Pemilu terus berjalan dengan fluktuatif. Apalagi setelah terjadi peristiwa 22 Mei yg telah mengakibatkan korban nyawa dan cedera fisik. Suasana dan kondisi politik yang penuh kerawanan ini menuntut negara segera hadir. Kalau tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan rasa ketidaksukaan, ketidakpercayaan bahkan lebih parah lagi, bisa berdampak pada munculnya gerakan pembangkangan sipil terhadap negara.


Suasana ketidaksenangan dan trendnya terus bergerak menuju ke arah ketidakpercayaan massa (public distrust) terhadap pemerintah dan negara itu sangat rentan dan memprihatinkan. Situasinya sangat tergantung pada political will negara dan pemerintah sebagai representasinya untuk segera hadir atau tidak. Di sini, elit pemerintahan diuji tingkat dan jiwa kenegarawanannya. Kenegarawanan sungguh diperlukan ketika negara sedang membutuhkan darma bakti yang penuh patriotisme dari para penyelenggara negara.


Pada peristiwa 22 Mei lalu, kehadiran negara hampir terepresentasikan secara total oleh aparat yg represif. Dada kita sebagai anak bangsa mendadak sesak. Teringat dan terbayang pada peristiwa 21 tahun lalu. Negara yang hadir dan dilihat publik dalam wajah menyeramkan karena dipenuhi tindakan represif mengingatkan kita semua pada situasi seperti yang dulu pernah terjadi pada periode 98-99.


“Kekosongan” negara memicu semua orang merasa kuasa dan bebas untuk melakukan tindakan apapun sesukanya tanpa merasa perlu takut dan taat pada aturan negara. Hal inilah yang kemudian berakibat meluas dan kemudian bereskalasi menjadi kerusuhan Mei 1998 yang menyeramkan itu.


Pada 22 Mei lalu ketika terjadi kerusuhan pasca aksi damai di depan Bawaslu yang berlanjut pada pagi hari tanggal 23 Mei tentu saja mengingatkan dan sekaligus membangkitkan memori tentang kerusuhan mei 21 tahun lalu. Tetapi kita bersyukur karena kejadian di beberapa titik yang berporos di depan kantor Bawaslu tersebut tidak meluas ke daerah lain di Jakarta. Hal ini bisa dicegah karena negara segera hadir mengisi kekosongan itu. Anis Baswedan turun berseragam dinas yang biasa dikenakannya saat dinas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebuah tanda yang merupakan simbolisasi bahwa Anis, sang Gubernur itu hadir sebagi representasi dari negara. Anis hadir menyapa dan ikut merasakan suasana batin rakyat yg hadir tanpa melihat apakah mereka yang disapa itu peserta aksi, rakyat dan atau pekerja di sekitar lokasi atau aparat negara yang sedang menjalankan tugas mereka.


Persoalannya masalah yang menjadi pemicu munculnya fenomena ketakpuasan rakyat terhadap proses Pemilu yang dianggap melanggar asas jujur dan adil rersebut tak bisa diselesaikan hanya dgn kehadiran negara yg direpresentasikan oleh seorang Anis, sang Gubernur Jakarta. Apalagi pada waktu yg sama negara terus hadir dalam bentuk lain, kepongahan berpayungkan Indonesia sebagai negara hukum dan prosedur menjalankan mantra sakti “law inforcement”.


Negara harus segera hadir tapi kehadiran yang membawa berkah bukan petaka. Tapi rakyat sering spekulasi kayak berspekulasi dengan kisah waktu kecil mendengar nyanyian tokek: Tokek akan ‘manggung’ beberapa kali dan kita bisa tanya: hadir, tidak hadir, hadir, tidak hadirnya negara.

Wahai negara, ambillah Pancasila dan UUD 1945 sebagai payung kehadiranmu di tengah rakyatmu yang membutuhkan pengayomanmu. Kedepankanlah sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan”. Dengan begitu, rakyatmu akan selalu bersama dan mendukungmu.

*Pengamat dan pengkaji kebijakan politik, keamanan dan terorisme

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup