Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung hampir setahun, terhitung dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sejak bulan Maret 2020. Sejauh ini korban, baik yang terpapar dan kemudian berhasil sembuh maupun korban yang terus sampai meninggal dunia terus berjatuhan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertambahan korban tersebut terus mengalami fluktuasi dan eskalasi di 5 (lima) Kabupaten dan Kota di D.I. Yogyakarta. Bahkan data 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak bulan November dan Desember 2020, sampai awal Januari 2021 mengalami peningkatan secara signifikan.

Merespon fenomena peningkatan dan penyebaran Covid-19 yang terus fluktuatif dan eskalatif di DIY tersebut Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta telah mengambil beberapa kebijakan yang tertuang dalam bentuk Keputusan dan Instruksi Gubernur. Sampai awal Januari 2021 Gubernur DIY sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur yang terdiri dari:

  1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; dan;
  2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 12/SE/XII/2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 1/SE/I/2021 tentang Pelaksanaan Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Masa Pandemi Corono Virus Disease 2019; dan
  4. Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Fakta terjadinya fluktuasi dan eskalasi penyebaran virus Covid-19 dan respons kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah DIY sebagaimana diilustrasikan tersebut adalah nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai political will Pemerintahan Daerah DIY (Gubernur dan DPRD) untuk dapat membuat kebijakan menyeluruh dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di wilayah D.I. Yogyakarta. Hal ini mendesak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintahan DIY dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY. Kebijakan dari Gubernur dan DPRD DIY dituntut dan ditunggu sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Diantara solusi kebijakan yang perlu segera diambil adalah dengan melakukan realokasi anggaran Dana Keistimewaan (DANAIS) DIY untuk penanggulangan COVID di DIY. Pertanyaanya, apakah bisa dilakukan realokasi DANAIS untuk penanganan COVID-19? Jawabannya tentu saja bisa! Tergantung political will dari Gubernur dan DPRD DIY. Gubernur dan DPRD DIY dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY sebagai payung hukumnya

Sebagimana diatur dalam bagian tujuan keistimewaan DIY pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, ditegaskan bahwa Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk: a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pandemi Covdi-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 sudah nyata-nyata berdampak pada kesejahteraan masyarakat DIY. Sejalan dengan menurunnya pendapatan, capacity to pay masyarakat juga mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan lebih jauh dari itu pandemi juga telah mengakibatkan terganggunya ketenteraman kehidupan masyarakat.

Realokasi anggaran Dana Keistimewaan untuk penanganan Covid-19 mendesak dilakukan sebagai bentuk implementasi pasal 5 ayat (3) UU Keistimewaan. Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pasal 5 tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan analisa tersebut maka realokasi anggaran Dana Keistimewaan untuk penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan payung hukum UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Untuk implementasi pada tataran kebijakan bisa ditempuh dengan segera selenggarakan Rapat Konsultasi antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD DIY untuk membuat menyepakati pembuatan Perdais dan atau Peraturan Gubernur DIY tentang realokasi Danais untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19 di wilayah DIY.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

About The Author

Paryanto

adalah Pengamat dan pengkaji kebijakan politik, keamanan dan terorisme

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link