Membela Demokrasi Kebumian

 Membela Demokrasi Kebumian

Ratusan tahun diskursus pembangunan politik dan demokrasi tidak memasukkan kepentingan bumi sebagai jalan memenuhi keadilan dan kesetaraan hidup di dalam tatanan rezim pemerintahan global. Demokrasi yang dibangun di banyak tempat hanya mengindahkan proses elektoral, teknikalisasi sirkulasi elite penguasa, dan transparansi pelaporan dalam beragam proyek demokratisasi baik kepada masyarakat sipil atau kepada jejaring pemerintahan. Secara sengaja, kepentingan alam lestari adalah perkara yang dipinggirkan dalam rezim HAM dan demokrasi. Kondisi ini tidak bisa dibenarkan. Dengan menagasikan kepentingan daulat alam, tidaklah memungkinkan keadilan dan kesetaraan itu dipenuhi begitu saja oleh janji-janji demokratisasi dengan segala persoalannya.

Membela demokrasi penting karena di dalam demokrasi ada penghargaan terhadap hak manusia dan hak-haknya berhubungan dengan alam. Membela demokrasi karena demokrasi punya kesempatan memberikan dukungan pada keadilan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak alam termasuk memastikan kedaulatan masyarakat adat terhadap pengelolaan dan perlindungan hutan (kebudayaan). Jika demokrasi memihak kepada kepentingan orang banyak tentu saja hak-hak alam tidak akan terabaikan. Memihak kepada demokrasi artinya kita bekerja untuk memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam membangun relasi yang adil antara manusia dan alam, pemerintahan dan masyarakat, hukum dan kearifan ekologis. 

Marie Mies mengutip pandangan Mahatma Gandhi ketika diwawancarai oleh seorang jurnalis Inggris mengenai apakah dirinya suka jika India memiliki standar kehidupan yang setara dengan standar kehidupan Inggris, jawaban Gandhi sungguh mengguncang kesadaran pembaca:

“untuk memperoleh standar kehidupan yang berlimpah seperti standar yang berlaku di Inggris, mereka harus mengekpoitasi setengah dunia. Berapa banyak yang harus diekploitasi oleh India untuk memiliki standar kehidupan yang setara dengan Inggris” (Vandana Shiva , Maria Mies, 2005:375).

Dari sekian banyak negara yang demokrasinya nir-kebumian atau tercerabut dari ide-ide keadilan lingkungan, Indonesia adalah salah satu negara yang diproyeksikan menjadi negara demokrasi terbesar setelah India mengalami perkara marginalisasi isu keadilan ekologis. Parahnya, menurut Barbara Schuler (2014) negara India, Thailand, dan Indonesia adalah negara penghasil emisi besar (sisi lainnya negara-negara dengan religiusitas tinggi) yang juga menghasilkan pelanggaran HAM yang sangat serius dalam periode sejarah politiknya. 

Membaca Bumi dan Matahari Indonesia

Walaupun dua simbol ormas terbesar di Indonesia bumi (NU) dan matahari (Muhammadiyah). Demokrasi dan pembangunannya di republik ini tidak serta merta mengambil hikmah dan inspirasi dari simbol keseimbangan paling penting di jagad raya ini. Bisa jadi, orientasi pengambil kebijakan justru memunggungi bumi dan matahari sehingga tidak menjadikan energi terbarukan dan bumi lestari sebagai kehendak bersama untuk memenuhi keadilan bagi alam semesta termasuk di dalamnya manusia.

Di Indonesia, perusahaan-perusahaan negara maju terus berkembang untuk menguasai sumber daya alam dengan pekerja-pekerja dengan upah murah. Sebut saja ada empat perusahaan Amerika yang bergerak di bidang energi dan tambang yaitu Chevron, Freeport, BP dan ExxonMobil. Perusahaan-perusahaan negara maju ini telah menguasai diberbagai sektor di Indonesia, mulai dari pangan, hingga tambang dan energi. Industri-industri ini telah puluhan tahun merusak lingkungan dan menyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim saat ini. Amerika Serikat menduduki peringat pertama sebagai negara penyumbang emisi terbesar hingga 2021.

Sumber: Data International Energy Agency (IEA), 8 Maret 2022

Data IEA 2022 menunjukkan bahwa RRC, Amerika Serikat dan Uni Eropa merupakan negara 3 terbesar sebagai penyumbang emisi GRK. Sementara Indonesia menjadi negara peringkat kelima penyumbang emisi GRK terbesar.

Jika Indonesia menyumbang emisi besar harus didetailkan bagaimana situasianya. Konteks Indonesia, industri-industri yang beroperasi di Indonesia sebagian berasal dari negara maju dan lainnya. Artinya, menentukan penyumbang emisi, tidak hanya berbasis negara, tetapi juga melihat perusahaan penyumbang emisinya. Sehingga tanggung jawab perusahaan yang sebagian besar berasal dari negara maju/negara industri terhadap krisis iklim yang terjadi juga semakin jelas.

Joshua Frank, dengan mengutip hasil karya Michael Economides (lihat di atas) dalam Truthout, Februari 2010, menyimpulkan: “Kita harus membuang gagasan bahwa batubara dapat bersih. Investasi publik dalam teknologi batubara bersih itu merupakan penipuan dan hanya akan berfungsi sebagai sistem pendukung hidup bagi industri yang harus dihilangkan tuntas secara bertahap dalam dua dekade mendatang. Menyediakan miliaran dolar untuk teori yang buntu tak akan membawa perubahan energi yang sangat diperlukan oleh negara kita dan iklim.” (baca ini http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=9961).

Transisi Berkeadilan

Transisi energi ini dapat ditempuh dari beberapa jalan karena tidak mungkin hanya diupayakan dari satu kebijakan. Pertama, reformasi tata kelola kebencanaan. Jangan sampai menangani bencana seperti bisnis kesehatan klinik. Nalar bussiness as usual harus dihindarkan karena penyelesaian bencana terutama ekologi harus dilihat secara komprehensif–apakah bencana akibat alam atau akibat ulah pembangunan manusia. bencana yang diundang membawa kerugian besar seperti akibat deforestasi yang mendorong banjir dan tanah longsor menjadi benncana terbesar.

Di tengah ancaman krisis ekologi yang meluas di Indonesia dari sabang sampai merauke Indonesia juga menjadi bagian dari upaya menyelesaikan krisis global dalam G20. Dari bencana ke bencana, banyak penderitaan tak terselesaikan akibat bencana iklim, sebagaimana data BMKG. Setidaknya BPNB mencatat ada 1.773 bencana di tahun 2022. Banjir menjadi bencana alam yang paling banyak terjadi. Jika diakumulasi, ada sebanyak 682 kejadian banjir di dalam negeri sejak awal tahun ini. Setelah banjir, Indonesia juga kerap mengalami cuaca ekstrem dengan sebanyak 622 kejadian. Ada 321 kejadian tanah longsor, 88 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 11 kejadian gempa bumi, 8 kejadian gelombang pasang, dan 1 kejadian kekeringan.

sumber: BNPB, 2022

Bencana alam tersebut mengakibatkan 2.310.241 orang menderita dan mengungsi. Selain itu, sebanyak 634 orang luka-luka. Lalu, sebanyak 93 orang meninggal dunia dan 11 orang hilang. BNPB juga melaporkan bahwa bencana alam tersebut mengakibatkan 23.921 rumah dan 638 fasilitas rusak. Ada pula sebanyak 399 fasilitas pendidikan rusak dan 66 fasilitas kesehatan rusak.

Di tahun ini juga, Indonesia menjadi tuan rumah G20 sebagai konsekuensi dari Presidensi Indonesia. Ada harapan yang didengungkan di tengah ketakutan akan bahaya krisis yang kian terasa. Pertemuan elitis dan oligarkis (Walhi Jateng, 2022) ini akan fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu:(1) Penguatan arsitektur kesehatan global (2) Transformasi digital; dan (3) Transisi energi.

Peran ini mendorong upaya kedua yang memungkinkan transisi energi berkeadilan yaitu dengan mendorong negara-negara maju mengimplementasikan kebijakan loss and damage yang sedang diperjuangkan di COP27 di Mesir. Risalah dan konsep sudah banyak didokumentasikan di berbagai forum dunia. Sekarang tinggal peleksanaan secara akseleratif dan menuntut komitmen penuh negara-negara maju yang dosa ekologisnya tak terbayarkan bahkan loss and damage ini hanya akan mendistribusikan sebagain kecil sumber daya negara maju. Mengapa?

Tiga sektor prioritas tersebut dalam agenda G20 saja belum mencerminkan keseluruhan persoalan rakyat yang ada di Indonesia, terutama persoalan demokratisasi SDA yang terus menurun dari tahun ke tahun. Ini adalah perkara dunia bukan salah satu bangsa/negara saja. 

Afek lain jika tidak ada konsep ganti rugi kerusakan iklim yang juga disebabkan aktifitas ekstraktif negara-negara maju juga berdampak pada kerusakan politik dan HAM. Sebagai contoh di negara-negara Arika dan Asia. Penyempitan ruang rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, hingga kriminalisasi yang sebagian besar terjadi di sektor lingkungan Transisi energi harusnya sejalan dengan transisi untuk keadilan, di mana selama ini rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya, telah mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat sistem. 

Transisi energi yang dikembangkan masih berorientasi pada investasi yang kembali menguntungkan para korporasi dan negara industri dan menambah penderitaan rakyat. Pengembangan geothermal yang ‘digadang- gadang’ Pemerintah Indonesia sebagai ‘energi bersih’, nyata telah menimbulkan persoalan lingkungan dan pelanggaran HAM. Padahal geothermal ini juga telah terbukti berbahaya dan merugikan rakyat. Geothermal di Sorak Merapi di Sumatera Utara, telah berulang kali mengalami peledakan yang mengakibatnya sejumlah masyarakat meninggal dunia dan mengalami gangguan kesehatan. Tidak hanya itu, geothermal yang rakus lahan dan air, juga merampas wilayah kelola rakyat dan mengancam keselamatan rakyat, termasuk ancaman dari bencana ekologis.

Sebagai catatan akhir, Loss and damage bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga rusaknya kebudayaan akibat kerusakan tanah, air, laut, sungai, hutan, kepunahan bukan hanya biodifersitas, akan tetepai keragaman dan keutuhan sebuah peradaban manusia juga bisa hilang dan punah. Inilah biaya ekologis kebumian yang harus dibayar akibat ekonomi kapitalistik yang dinormalisasikan selama abad antropsentris. Demokrasi kebumian adalah demokrasi yang merawat kelestarian bukan hanya secara politik ekonomi yang mana demokrasi akan menggaransinya, tetapi juga kebudayaannya (manusia yang akan memperjuangkan dan merawat sebagai nilai-nilai kehidupan). 

Bagikan yuk

David Efendi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.