Pembangunan Hotel dan Reklamasi Teluk Kendari Menistakan Lingkungan

Oleh: La Halufi)*

Salah satu agenda pembangunan global dan nasional ialah pembangunan ekonomi. Atas agenda tersebut dearah ikut mengambil peran dalam pengembangannya. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut memiliki sinkronisasi antara pusat daerah.

Untuk menopang pembangunan ekonomi perlu dukungan dari semua aspek. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi. Sebab salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi ialah akses infrastruktur yang baik.

Hal ini dilakukan agar arus barang dan jasa tidak terganggu. Jika mobilitas barang terhambat maka akan maka hal tersebut akan membawa dampak buruk pada perekonomian. Untuk meminimalisi dan mencegahnya diperlukan kebijakan pemerintah yang kongkrit.

Sehingga tidak jarang penggelontoran dana dilakukan untuk pembangunan. Anggaran tersebut bisa bersumber dari pengembang (swasta) ataubahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Negara (APBN).

Seperti halnya Pemerintah Kota Kendari yang menggenjot pembangunan fisiknya. Percepatan dan pemerataan pembangunan ini dilakukan untuk menciptakan sumber pertumbuhan dan perekonomian. Dalih dari pembangunan tersebut ialah untuk menciptakan nilai tambah perokonomian masyarakat setempat.

Beberapa pembangunannya meliputi pembangunan hotel reklamasi teluk kendari dibeberapa titik sepanjang Kendari Beach (Kebi).

Tujuan dari reklamasi ialah untuk mengembangkan wilayah laut dan pesisir agar lebih produktif lagi. Program reklamasi ini didukung Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Namun, dua dari beberpa proyek di Kota Kendari tersebut memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Program reklamasi yang dilakukan beberapa tahun lalu ini tidak memiliki progress yang baik. Sampai saat ini area reklamasi terkesan terbaikan dan tidak dikembangkan lagi oleh Pemkot. Bahkan sejauh ini daerah-daerah tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali.

Padahal Pemkot telah menggenjot pembangunannya pada saat itu sampai beberapa titik pohon bakau harus menjadi korban pembangunannya. Atas dalih pembangunan tersebut, volume air laut mengalami peningkatan jika air laut sedang pasang. Hal ini juga berdampak pada jumlah air di sungai Wanggu.

Akibatnya aliran air yang terdistribusi ke sungai Wanggu tersebut, beberapa titik disekitar sungai menggalami banjir air laut. Walaupun volume airnya tidak terlalu besar namun ini cukup membuat khawatir warga yang terdampak. Seperti beberapa kejadian banjir di beberapa rumah indekos di Jalan Lumba-lumba yang lokasinya tepat disisi kali tersebut.

 Disamping itu, warna air laut diteluk tersebut juga menjadi warna kuning. Perubahan warna tersebut membuat view pada teluk sudah tidak menarik lagi. Sejauh ini belum diketahui sumber penyebabnya, apakah itu disebabkan oleh reklamasi atau pembangunan yang lain.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Kendari, menyebutkan, hutan mangrove Kendari menyusut dari 525 hektar jadi 367,5 hektar. Penyebabnya, selain proses pembangunan, juga ada pengaruh bahan kimia berbahaya di akar mangrove.

Penelitian juga dilakukan oleh civitas akademika Fakultas Kehutanan Universitas Halu Oleo beberapa waktu silam. Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara, alami pencemaran merkuri dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kondisi ini berdampak luas dari kerusakan mangrove, biota laut tercemar sampai abrasi Pesisir Teluk Kendari. Kehidupan manusia pun terancam buntut pencemaran ini.

Menurut mereka, Secara kasat mata kita bisa lihat aktivitas tambang di Konsel, Konawe dan Konawe Utara, membawa logam berat dan tanah ore nikel, yang berakhir di Teluk Kendari. Akibat dari mercuri dan limbah yang beracun tersebut mematikan pohon mangrove. Sebab akar pohon mangrove menyerap racun-racun tersebut. Kualitas air di Sungai Kendari secara fisika kimia dan mikrobiologi, mengalami pencemaran berbeda. Pada hutan lindung atau hutan mangrove, pencemaran air pada nilai indeks 2,2, kawasan perumahan padat penduduk dan wilayah perdagangan indeks pencemaran 3,75.

Biota laut yang dibudidaya sekitar teluk juga ikut terpapar akibat dari proyek tersebut dan ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi manusia. ikan dari alam dan budidaya sekitar teluk, menunjukkan kandungan logam berat merkuri.  ikan ada 0,46% merkuri, dan udang budidaya, kerang laut juga mengandung merkuri.

Keberadaan hotel, tempat hiburan, rumah makan dan pasar juga ikut andil sebagai penyumbang mercuri dan bahan kimia beracun lainnya. Ada sebagian hotel yang berdiri dekat sungai dan pemukiman warga yang pembuangan limbahnya langsung ke sungai. Limbah-limbah hotel tersebus tersebar dan menyatu dengan air sunggai dan sangat berbahaya bagi warga yang berada disekitar sunggai.

Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari menyatakan baru lima hotel yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sejauh ini mereka tidak bisa berbuat banyak. Padahal Dinas Perizinan Kota Kendari menyatakan bahwa jumlah hotel di Kendari mencapai Ratusan.

Besarnya bahaya atas kasus ini sangat menghawatirkan manusia dan lingkungan. Seharusnya pihak penegak hukum mengusut kasus pencemaran lingkungkan ini. Sebab mereka (hotel) menyalahi aturan yang ada yang ini akan berdampak pada alam dan manusia.

Di sisi lain, pemerintah kota kendari seyogyanya tidak terlalu mengejar pembangunan dan pemgembangan wilayah. Jika pembangunan tersebut memiliki dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Kegagalan dalam menjaga lingkungan merupakan pembangunan yang gagal dan seringkali kondisi ini diabaikan negara sehingga tindakan acuh ini dapat disebut sebagai bentuk penistaaan terhadap ekologi, terhadap lingkungan hidup.

Dari semua fakta yang ada, pembangun yang terjadi di Kota Kendari merupakan program yang orientasinay semata pada uang dan pertumbuhan ekonomi. Sebab pemkot tidak memiliki kualisifikasi dan regulasi yang baik dalam mengelola administrasi berupa izin. Pemkot perlu meninjau dan mengevaluasi sumber permaslahan ini.

Hal yang paling dibutuhkan saat ini ialah ketegasan pemkot dalam menindak mereka yang melanggar. Jika perlu cabut izin usaha perhotelan yang tidak memenuhi syarak dan kulisifikasi yang baik. Agar hal tersebut menjadi pelajaran dan memberi efek jerah pada mereka yang hendak dan berniat untuk merusak alam juga manusia.

)* Pegiat Rumah Baca Komunitas

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup