Viral di sosial media berbagai lukisan dinding (mural / coretan dinding) yang menyuarakan kegelisahan masyarakat atas kondisi kehidupan saat ini. Entah siapa yang membuat, apakah kemunculannya yang serentak di beberapa tempat itu alami atau ada otak intelektual yang sengaja mendalangi untuk menciptakan situasi tertentu? Kita belum tahu. Kalau alami, mengapa kemunculannya bersamaan? sebut saja beberapa mural seperti “Tuhan Aku Lapar di Tangerang” dan “404: Not Found”, serta “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” di Bangil.

Sementara, kita anggap saja kemunculannya alami. Maka ini adalah ekspresi kritik masyarakat. Kepada siapa? dari sisi konten jelas mural ini merupakan kritik kepada pemerintah yang oleh si seniman dianggap gagal menjalankan amanat kemerdekaan untuk menyejahterakan masyarakat. Jangan tanya soal indikator kegagalannya, karena sifatnya relatif. Pun relatif pula soal penilaian terhadap norma kesopanan dari pembuatan mural itu. Namun semestinya tidak relatif soal kesahihan ekspresi semacam itu dalam sistem demokrasi.

Kalau dianggap tidak sopan, sila saja dihapus. Tapi tidak perlu pihak kepolisian berlebihan sampai mencari pelakunya, apalagi mau menjerat pidana dengan dasar penghinaan lambang negara. Kritik bukanlah pelanggaran hukum dalam negara demokrasi. Penggunaan alasan penghinaan lambang negara pun tidak tepat karena presiden bukanlah lambang negara. Dalam Pasal 36A UUD 1945 Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sama dengan isi UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Bab I UU Nomor 24 Tahun 2009 itu dijelaskan bahwa Lambang negara adalah Garuda Pancasila.

Jika kita cermati, kritik kepada pemerintahan sekarang semakin banyak menggunakan gaya bahasa humor–meski humor itu sendiri sudah lama menjadi salah satu cara mengungkapkan kritik secara halus. Humor menjadi lembaga sosial yang mengesahkan segenap penertawaan, karena dengan terdapatnya kegembiraan dalam humor itulah segala konflik teredam, demikian tulis Seno Gumira Ajidarma dalam buku Antara Tawa dan Bahagia: Kartun dalam Politik Humor. Penerimaan terhadap humor sebagai kritik sosial juga kerap dikaitkan dengan “budaya maju” yang lebih terbuka terhadap kritik, sebaliknya menjadi penanda “budaya tak maju” yang cenderung anti-kritik–bahkan kritik melalui humor.

Kritik baik dalam bentuk humor maupun yang lain tidak semestinya berujung pada persoalan hukum. Karena kritik yang direpresi justru memvalidasi substansi dari kritik tersebut: kegagalan pemerintah dalam menjalankan demokrasi. Entah mengapa, meski Presiden Jokowi sendiri kerap menyampaikan di depan publik soal perlunya dikritik, tapi di lapangan yang terjadi justru sebaliknya. Apakah perintah presiden sengaja diabaikan atau ada perintah lain yang berbeda dari yang disampaikan di publik kita tidak tahu itu.

Ini bukan persoalan Indonesia semata, namun di banyak negara cenderung terjadi persoalan yang sama. Temuan dua profesor Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya yang terkenal “How Democracies Die” mengungkap bagaimana di seluruh dunia terjadi pematian demokrasi secara perlahan melalui tiga ciri: (1) terpilihnya pemimpin otoriter, (2) disalahgunakannya kekuasaan pemerintah, dan (3) penindasan total atas oposisi. Ketika kritik berujung pada pidana, bahkan menghilangkan nyawa maka ketiga ciri tersebut langsung terpenuhi.

Dari sisi media, coretan dinding juga merupakan kritik terhadap lembaga pers. Pers dianggap gagal menjadi pilar keempat demokrasi, dan cenderung menjadi corong pemerintah. Di masa Orde Baru sangat banyak kita temukan media mainstrem yang memuat kritik termasuk dalam versi humor. Kartunis saat itu umumnya adalah kritikus. Sekarang agaknya relatif lebih sulit menemukan konten kritis yang diproduksi atau dimuat oleh media mainstrem.

Tapi, bagaimana jika mural atau coretan dinding itu tidak alami? bagaimana jika ada pihak-pihak yang sengaja memproduksi itu untuk tujuan tertentu. Jelas masyarakat seperti kita sulit memahaminya, karena permainan semacam itu bak catur yang tujuannya baru diketahui setelah beberapa langkah. Kadang, langkah yang tampak keliru justru hanya pancingan saja.

Siapa yang ingin apa? seperti lirik “Coretan Dinding”-nya Iwan Fals saat masih kritis-kritisnya dulu: “Coretan di dinding membuat resah.

Resah hati pencoret mungkin ingin tampil. Tepi lebih resah pembaca coretannya. Sebab coretan dinding. Adalah pemberontakan kucing hitam. Yang terpojok di tiap tempat sampah. Di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam. Matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas. Yang menganggap remeh Coretan dinding kota”.

Semoga Indonesia baik-baik saja. Karena semestinya tawa tak harus menjadi bahaya. Jika tidak, maka humor Warkop DKI ini seperti menemukan momennya lagi: “Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang”.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link