Tiga film bagus layak tonton: “Sexy Killer”, “Asimetris” dan “Mahuze.” Semua garapan rumah produksi Watcdoc Image. Bisa anda tonton dengan gratis di kanal Youtube. Tiga film itu memberitahu anda satu hal penting: program-program pembangunan nasional kita adalah bentuk lain dari pengrusakan lingkungan. Tidak ada beda REPELITA Soeharto, MP3EI SBY dan RPJMN Jokowi. Semua fokus pada eksploitasi hutan, perampasan lahan, dan akumulasi modal swasta besar. Kalau pun ada beda, RPJMN punya daya rusak lebih cepat.

Kalau anda tidak percaya dengan film dokumenter, maka anda bisa baca ribuan laporan riset yang betebaran gratis di internet tentang ekonomi ekstraktif dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Intinya sama saja: ke mana pun anda akan memalingkan wajah, yang akan anda lihat adalah percepatan skala kerusakan lingkungan.

RUU Omnibus Law adalah jurus sekali tebas. Konglomerat tambang, perkebunan monokultur, dan lumbung pangan mana yang tidak senang dengan rancangan undang-undang ini? Izin Lingkungan yang selama ini jadi benteng hukum untuk menentukan jenis operasi usaha (berkelanjutan atau tidak) kini hanya jadi salah satu faktor pertimbangan Izin Usaha. Sanksi hukuman pidana bagi pelanggar Izin Lingkungan dihapus. Itu artinya, konglomerat pengrusak lingkungan tidak bisa lagi dituntut secara pidana atas dampak lingkungan yang diakibatkan perusahaan.

Hilangnya aspek keadilan lingkungan dalam RUU Omnibus Law makin memperparah pengrusakan yang selama ini sudah berlangsung. Mulai dari Pabrik Semen di Rembang, Perkebunan Sawit di Sumatera, Tambang Batu Bara di Kalimantan, PLTU di Jawa dan Sulawesi, Lumbung Pangan di Merauke, dan banyak lagi. Orang bisa berdebat panjang lebar mengenai moral etis lingkungan. Tapi yang tidak bisa dijawab oleh pendukung investasi non-koperatif lingkungan berkelanjutan adalah ide mereka bahwa kapital mendeterminasi lingkungan. Bagaimana mungkin anda menganggap bahwa investasi adalah satu-satunya cara meningkatnya peforma ekonomi nasional, bahkan jika itu berarti merusak belasan hingga ribuan hektar hutan dan perbukitan?

Berkaca dari beragam kegagalan rumus Investasi=Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Anda bisa lihat bahwa tawaran investasi besar untuk perkebunan dan tambang sama sekali tidak punya minat untuk bicara ekonomi nasional jangka panjang. Polanya lebih mirip broker inkompeten yang menjajakan lahan pada investor. Akibatnya, jargon investasi itu isinya cuma “jualan” atau pasang harga obral. Maka beberapa pengamat politik mengatakan tipe pemerintah dan konglomerat domestik kita adalah “pemalas yang maunya untung tanpa mikir.” Mereka sebetulnya adalah tipe broker yang tidak mau repot-repot berpikir tentang “Ekonomi Nasional.” Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah salah satu contoh program lumbung pangan yang gagal total. Padahal waktu itu Jokowi sudah percaya diri (tanpa terukur) akan menyulap 3 juta hektar hutan menjadi persawahan dalam tiga tahun. (Mengejutkan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengerjakan ribuan hektar saja butuh puluhan tahun).

RUU Omnibus Law ini sebetulnya sama sekali tidak bicara tentang pertumbuhan “Ekonomi Nasional.” Pertama karena ini adalah produk konstitusi yang dihasilkan tanpa gairah dan pemalas yang tujuannya cuma untuk mempermudah akumulasi modal konglomerat demostik dan asing yang kolot. Memalukan sekali kalau RUU ini sampai disahkan. Kita bisa bertaruh, investasi asing tidak akan meningkat sama sekali. Sebab problem utama rencana pembangunan ekonomi nasional kita tidak jelas. Investor global sekarang sudah berubah. Mereka tidak mau bekerja sama dengan negara yang mengobral hutan dan hak masyarakat sipil. Belum lagi reputasi Indonesia sebagai negara pelanggar HAM yang tidak pernah tuntas.

Kedua, RUU Omnibus Law ini adalah tidak berjanji apa-apa untuk kesejahteraan warga sipil. Tidak ada. Anda bisa bongkar dokumennya, dan carilah satu atau dua pasal yang menjamin hidup anda lebih baik. Tidak akan ketemu. Justru mungkin anda merasa makin tak jelas.

Ketiga, bagi banyak pengusaha skala menengah di perkotaan Indonesia (di mana pergerakan ekonomi kapital kita banyak bergantung pada mereka), problem ekonomi domestik kita adalah besarnya biaya operasional (BBM dan harga bahan baku) dan kepastian hukum (bebas korupsi). Anda sendiri lihat, apa yang ditawarkan RUU Omnibus Law dengan dua problem ini? Tidak ada!

Jadi regulasi ini adalah karpet merah ekslusif hanya untuk pemain tertentu. Dan kalau anda sempat tonton tiga film di atas, anda akan tahu siapa investor yang dimaksud. Kepada merekalah aturan ini berfungsi. Sisanya, disuruh menyingkir, ini NKRI Harga Mati.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link