Politik Roda Copot Pilpres 2019

Oleh: Fauzan Anwar Sandiah

Saya menulis catatan pendek ini karena kegelisahan sekaligus sebetulnya saya ingin dengan menulis ini ada harapan yang muncul. Pemilihan Presiden tahun 2019 adalah kasus penting bagi perjalanan 30 tahun demokrasi di Indonesia. Bagi kami yang bergerak dalam isu-isu perbukuan, perpustakaan komunitas, dan isu politik informal, Pilpres 2019 terasa dijalani tanpa titik terang bagi masyarakat sipil. Tahun ini, saya sama sekali tidak menonton satu pun episode debat capres. Saya berusaha menyelesaikan membaca Matinya Seorang Penulis Besar dan fiksi bagus dari Iksaka Banu, Semua Untuk Hindia. Saya tidak punya alasan apa pun untuk meninggalkan dua buku ini untuk sekedar mendengarkan Jokowi atau Prabowo Subianto berbicara mengenai Ekonomi, Demokrasi, HAM, dan Lingkungan. Lagian apa yang ingin saya dengar dari mereka? Sementara saya memperhatikan ada pola partisipan yang sangat kuat tumbuh pada kelompok sipil terdidik yang berbasis di kampus atau lembaga penelitian. Belum lagi kelompok ultranasionalis kian berisik, dan secara tidak mengejutkan berangkulan dengan kalangan muslim tradisionalis. Solidaritas-solidaritas yang mereka mainkan cuma menjadi gimik dan debu dalam demokrasi prosedural ini. Seperti tong kosong, berisik minta ampun. Tapi saya tidak ingin membuang tenaga dan perhatian pada kelompok ini. Setidaknya itu yang saya pikirkan saat berada di depan sekolahan Islam, ketika sedang di Manado, dua orang lelaki berusia 40 tahun ngobrol tanpa henti tentang perdebatan dua kontestan itu. Saya sama sekali tak tertarik dengan semua kekagetan dan kekaguman, pesimisme atau optimisme yang tampaknya membuat obrolan itu semakin sengit.

Apa pentingnya debat bagi capres dan masyarakat sipil? itulah yang saya ajukan. Jawabannya muncul pada hari senin, dua hari sebelum pencoblosan. Istri saya sedang di ruang depan, membaca Ulid karya Mahfud Ikhwan. Ia langsung memanggil saya sambil berbisik, “Coba lihat deh.” Saya tidak paham apa maksud panggilannya. Istri saya membuat isyarat untuk menegok keluar jendela. Dari dalam rumah saya mendengar suara orang lagi ngobrol. Awalnya mereka ngobrol berkaitan dengan informasi dan tata cara pencoblosan, kemudian mengarah penyebutan nama-nama kandidat. Terakhir, negosiasi yang teramat khas, tahu sama tahu. Sehari berikutnya saya bisa yakin bahwa sang tamu adalah Ketua RT. Begitulah yang terjadi. Transaksi-transaksi politik tanpa arah tentu tidak menyedihkan. Meskipun mengancam dan menggerus lahirnya politik representasi, transaksi-transaksi ini adalah praktik lazim. Yang membuatnya berdayarusak adalah persebaran uang oligark yang tidak terbatas, yang bersumber dari keuntungan dan kesepakatan perkongsian tak suci antara pemodal, legislator, dan pemerintah.

Pilpres 2019 telah diibaratkan semacam “politik roda copot” (Berenschot & Aspinall, 2019). Penyebaran uang sebagai tren yang menandai bentuk-bentuk kesepakatan dukungan telah menjadi tantangan yang berat untuk memastikan pemilihan presiden tahun ini begitu bermakna bagi demokrasi kita. Memang, fenomena penyebaran uang ini beredar dalam beragam bentuk; “serangan fajar” (vote buying, political finance), bantuan-bantuan kelompok, hingga ke mobilisasi dengan iming-iming keuntungan. Penggunaan uang telah membebani demokrasi. Kendati demikian, pandangan skeptis atas demokrasi justru tidak banyak yang terarah langsung ke politik uang. Alih-alih, mereka justru menganggap bahwa problem demokrasi terletak pada inkapabilitas sistem ini bekerja. Mengerucut menjadi skeptis tanpa orientasi sama sekali. Saya kira ada juga yang menganggap bahwa demokrasi di Indonesia tidak sama sekali dapat diperlakukan sebagaimana Amerika dan Prancis. Mereka menuduh analis politik Barat terlalu memaksakan kriteria demokrasi liberal Barat untuk Indonesia. Saya kira, pandangan seperti ini juga tidak sepenuhnya benar dan salah.

Praktik demokrasi kita diliputi oleh pengetahuan tentang seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menjadi anggota legislatif, gubernur, atau presiden. Seseorang yang paham bagaimana cara kerja pemenangan kandidat akan menakar langsung dari seberapa besar modal yang tersedia. Ini bukan bonus yang patut disyukuri. Partai-partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai penyedia kandidat, tidak dapat mengokohkan otonominya sendiri. Mereka cenderung menggaet kandidat kaya atau populer untuk mendulang perolehan suara. Partai-partai yang lebih kaya cenderung superior dibandingkan partai-partai dengan keuangan terbatas. Pada akhirnya, partai-partai kecil sangat mengandalkan berkah dari aliran uang partai besar (ngalap berkah). Praktik ini tentu tidak hanya dialami oleh negara bekas pendudukan Belanda. Di India, politik keuangan telah menyandera demokrasi, menghasilkan praktik-praktik kolusif antara politisi dan pengusaha (Bjorkman & Witsoe, 2018). Semakin lazim politik uang diterima, semakin jelas dan terang benderang dampak negatifnya terhadap kehidupan politik. Korupsi dan disorientasi pembangunan akan menjadi momok menakutkan.

Ketika demokrasi disandera oleh politik uang, banyak yang menganggap ini berakar secara kultural, merentang jauh ke masa-masa pra-Belanda. Apakah transaksi politik dan penggunaan uang/upeti memang lumrah dalam kehidupan politik kita? Pertanyaan ini telah meremehkan dampak besar yang ditinggalkan oleh politik Soeharto selama 32 tahun. Politik uang, tidak berakar dalam kehidupan kebudayaan. Dalam kacamata Foucaultian, politik uang dalam pengertian kuasa diskursus masa kini, sama sekali tidak eksis dan merentang jauh ke masa-masa pra-Belanda. Kuatnya partai Golkar pada masa kepemimpinan Soeharto telah meninggalkan bekas ingatan yang mendalam tentang relasi antara partai politik dan konstituen. Pasca Soeharto lengser, tidak ada satu pun partai politik yang mampu menancapkan pengaruh dan daya transaksional melebihi Golkar. Partai politik era reformasi sama sekali tidak punya daya untuk memperoleh kepercayaan sipil sebagaimana yang mampu dilakukan oleh Golkar. Besarnya pengaruh Golkar, entah sebagai partai atau satuan pemerintah, memiliki sumberdaya tak terbatas untuk mengikat kesetiaan pemilih. Sumberdaya semacam itu tidak dimiliki oleh partai-partai era reformasi. Posko-posko partai hanya memiliki sedikit sekali kegiatan pada bulan-bulan normal. Organisasi sayap partai juga tidak terurus. Menjelang perhelatan pemilihan, barulah partai dan semua instrumennya bekerja.

Politik roda copot adalah alegori penting untuk merenungi praktik kita memaknai demokrasi. Besarnya pengaruh uang dalam pemilu, ibarat bergerak dengan kecepatan dan presisi yang tidak dapat diduga. Ke mana bergelinding, tidak dapat dipastikan. Sementara uang itu menggelinding menerobos batas-batas moral demokrasi, pengawasan pemilu belum menjadi resep jitu untuk menghentikan atau meminimalisirnya. Hingga saat yang belum dapat ditentukan.

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup