Kita mengenal dan menyetujui makna pendidikan sebagai proses yang memanusiakan manusia. Pendidikan sebagai proses mengasah budi pekerti. Praktik pendidikan sebagai pedagogik transformatif, yaitu proses memanusiakan manusia untuk dapat membentuk masyarakat baru dan pengetahuan baru yang diciptakan oleh keterlibatan mereka sendiri. Karenanya, sangat pas yang dipikirkan Tan Malaka bahwa “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) yang bergerak di bidang pendidikan, pengetahuan dan budaya mencanangkan empat pilar pendidikan yakni: (1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Senada dengan itu Ki Hadjar Dewantara menekankan hakikat pendidikan sebagai tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak sehingga pendidikan itu sendiri dimaksudkan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Omnibus law punya dua bahaya bahaya alam dan manusia. Soal kemudahan izin eksploitasi, perkara lingkungan hidup, dan akibat aktifitas produksi skala besar. Kedua, terutama sekali ada gelagat liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan, maka RUU ini akan menabrak folosofi dan subtansi pendidikan. Tidak sedikit orang komplain: ‘Kok bisa pendidikan masuk dalam RUU Cipta Kerja”.

Apa praktik pendidikan benar-benar sudah menjadi bagian dari kartu pra-kerja? direkayasa sebagai BLK (Balai Latihan Kerja) yang setelah lulus siap-siap dimasukkan dalam bursa kerja dan siap dimesinkan. Pendidikan sebagai proses yang memanusiakan manusia tent saja mendistorsi makna pendidikan–merekayasa sebagai proses yang manusiawi menjadi teknikalisasi(obyek). Pendidikan memperlakukan manusia sebagai subyek, sementara logika liberalisasi dan kapitalisasi menjadikan manusia sebagai obyek dari pencarian profit dan uang tumbuh.

Empat Perkara

Karena tidak transparan dan partisipatif RUU Cipta kerja ini membuat banyak ahli pendidikan klabakan dibuatnya. Mereka tak habis pikir ternyata ada ketarancaman pendidikan di dalam RUU kontroversial yang selama ini banyak diprotes kelompok buruh dan aktifis lingkungan. Muhammadiyah pun tegas menolak secara keseluruhan RUU permufakatan jahat ini.

Ada beberapa perkara serius terkait RUU ini yang dibuat pemerintah dan DPR menabrak konstitusi. Banyak sekali konten RUU ini tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, pengabaian pada kewajiban melindungi segenap bangsa indonesia.

Harus disampaikan secara keras kepada eksekutif dan legislatif yang masuk dalam pat gulipat RUU panas ini bahwa yang harus diperhatikan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan kelompok oligarki tertentu. Tidak boleh dibiarkan ada segerombolan orang dapat merusak bangsa ini dengan kuasanya memonopoli sumber daya dan juga merekayasa praktik pendidikan anak bangsa hanya untuk kebutuhan kelompok kapitalis atas nama lapangan kerja.

Alasan penolakan keras Muhammadiyah terhadap RUU ini adalah karena tendensi RUU Omnibus Law CILAKA didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumberdaya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor yang tentunya agenda tersebut mencederai kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesungguhan pernyataan Muhammadiyah sebagai cermin dari moral politik kebangsaan haruslah diperkuat oleh beragam elemen masyarakat sipil. Patut diapresiasi dukungan atas sikap Muhammadiyah di atas diperkuat oleh berbagai kelompok progresif seperti dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PP MAN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Publish What You Pay (PWYP), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), TUK Indonesia, KONTRAS, Pusat Studi Agraria IPB (PSA-IPB), Sajogyo Institute (SAINS), Lokataru Foundation, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Forum Rektor Indonesia, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Indonesian Centre for Environment Law (ICELL), Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI), dan sebagainya.

Terakhir, tuntutan agar pendidikan di keluarkan dari klaster RUU Cipta kerja sebagai penyelematan terakhir dari ancaman-ancaman yang tak kalah marabahayanya di semua klaster RUU ini. Dari beragam kajian, untuk alasan yang paling substansial ada dua. Pertama, bahwa pengaturan dalam RUU Cipta Kerja Klaster Pendidikan secara filosofis, subtantif dan normatif draft tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Kedua, dengan akal jernih dapat dinyatakan bahwa penataan pendidikan atas dasar apapun tidak selayaknya mengusung ide komersialisasi, sehingga perencanaan tata kelola pendidikan menuju komersialisasi pendidikan harus dilawan.

Bahwa keberadaan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah bagian dari tanggung jawab negara dan tujuan dibentuknya pemerintahan untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Telah diatur dalam konstitusi bahwa pendidikan adalah hak konstitusional warga negara dan bersifat non-derogable rights (tidak dapat dikurangi sama sekali). Hak atas pendidikan dijamin oleh UUD RI 1945 Pasal 28C ayat (1), 281 ayat (4), 31 ayat (1) dan ayat (3), dan karenanya pemerintah wajib menjamin akses pendidikan yang mudah, baik dan adil bagi seluruh warga negara.

Cita-cita luhur pendidikan haruslah diletakkan pada usaha pencerdasan, pemuliaan, dan pemartabatan manusia, dan harus dikeluarkan dari kepentingan bisnis yang berorientasi profit. Pandangan kritis banyak kalangan, RUU Cipta Kerja ini wataknya rada ngawur terutama jika berbicara pendidikan karena ditujukan memberi kenyamanan iklim investasi kepada investor, dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Misal, ketentuan Pasal 67 RUU Cipta Kerja berbunyi: “Untuk memberikan kemudahan hagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Percinan Berusaha dari sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, alau menetapkan pengaturan baru…”

Logika ekonomi sangat dominan dalam rancang bangun klaster pendidikan. Dimasukkannya urusan pendidikan dan pendidikan tinggi dalam salah satu klaster RUU Cipta Kerja ini secara filosofis tidak tepat dan tindakan yang ugal-ugalan.Bahwa konsep izin berusaha dan penerapan izin berusaha dalam ketentuan Pasal 27 RUU Cipta Kerja terhadap sektor pendidikan, pada dasarnya tidak selaras dengan konstruksi pendidikan yang dilindungi konstitusi.

Maka, konsep izin berusaha berada dalam bingkai bisnis dan industri, yang memiliki filosofi, orientasi dan prinsip yang jauh berbeda dengan bingkai pendidikan. Penyederhanaan perizinan dan pemberian kemudahan persyaratan investasi yang diusung dalam RUU ini tidak tepat untuk bidang pendidikan.

Tujuan pendidikan sebagai instrumen pencerdasan dan pemartabatan anak bangsa, menuntut standardisasi mutu pendidikan yang tinggi, standardisasi mutu pendidikan tidak boleh dikurangi untuk alasan ekonomi apapun, termasuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Bahwa ketentuan perubahan Pasal 53 Ayat 3 UU Sisdiknas dalam RUU Cipta Kerja yang menyatakan “Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan”, secara fundamental menyelisih konstitusi dan tujuan pendidikan. Kata “dapat berprinsip nirlaba” menandakan bahwa orientasi pengelolaan pendidikan pada asalnya diarahkan untuk menumpuk keuntungan. Inilah disorientasi pendidikan kita di era 4.0 pro Investasi.

Dalam perubahan pasal tersebut, standard mutu pendidikan yang tercermin dalam bentuk “akreditasi” tidak lagi menjadi syarat izin penyelenggaraan pendidikan. Skema perizinan bidang pendidikan semacam itu berpotensi menumbuhkan banyak lembaga pendidikan baru (baik dari dalam maupun luar negeri) yang beroperasi tanpa kejelasan kualitas dan komitmen konstitusionalnya.

Bahwa dengan adanya pengaturan pendidikan dalam RUU Cipta Kerja ini, terdapat 7 pasal diubah dan 3 pasal dihapuskan dalam UU Sisdiknas, serta 8 pasal diubah dan 2 pasal dihapuskan dari UU Perguruan Tinggi. Perubahan dan penghapusan itu diiringi dengan banyak sentralisasi pengaturan sangat luas pada pemerintah yang berpotensi “abuse of power”, penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan pendidikan atas nama dan demi membuka ruang investasi.

Jadi, kesimpulan pendek dari artikel ini adalah Omnibuslaw Cipta kerja itu bertabrakan dengan filosofi dan subtansi pendidikan. Pendidikan sebagai proses tak bisa dijadikan komoditas dagang atau diubah seperti proyek kartu pra-kerja.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

About The Author

David Efendi

Pegiat Rumah Baca Komunitas dan pendiri LibgenSpace serta aktif di Kader Hijau Muhammadiyah

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link