Pemerintah Karyawan Rakyat: Bereskan Tuntutan 17+8 Sekarang!

Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

“17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan desakan terbuka yang diinisiasi sejumlah pemengaruh (influencer) dan pegiat media sosial, seperti Jerome Polin, Chandra Liow, Andovi Da Lopez, Abigail Limuria, dan Andhyta F. Utami.

Penamaan 17+8 itu dipilih karena berisi 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu Jumat (5/9) dan 8 desakan jangka panjang dengan deadline 31 Agustus 2026.

Salah seorang inisiator, Andhyta F. Utami mengatakan, tuntutan yang termaktub dalam 17+8 adalah rangkuman permintaan dan desakan masyarakat yang terserak di ruang publik.

Tuntutan itu kemudian dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan lebih sistematis dan mudah ditagih kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Apa saja 17 tuntutan jangka pendek?

Mengutip situs gerakan: rakyatmenuntut.net, sebanyak 17 tuntutan itu menyasar banyak pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan menteri sektor ekonomi.

Berikut 17 tuntutan jangka pendek:

Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto:

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tuntutan untuk DPR:

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tuntutan untuk ketua umum partai politik:

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tuntutan untuk polisi:

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tuntutan untuk TNI:

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tuntutan untuk menteri sektor ekonomi:

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Dalam poin-poin tuntutan yang disuarakan, kelompok 17+8 Tuntutan Rakyat juga memasukkan catatan mereka soal tindak lanjut desakan.

Sejumlah tuntutan dilabeli sudah “proses”, sementara desakan lain ditandai “belum proses”.

Per Kamis sore (4/9), sejumlah tuntutan dinilai sudah diproses, kecuali desakan pada poin ke-1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13.

Apa saja 8 tuntutan jangka panjang?

Delapan tuntutan jangka panjang ini diberi tenggat selama setahun, berakhir pada 31 Agustus 2026.

Berikut ke-8 tuntutan jangka panjang:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Serupa dengan 17 tuntutan jangka pendek, para influencer dan pegiat media sosial juga memberikan catatan mereka soal perkembangan tuntutan jangka panjang.

Per Kamis sore (4/9), mereka menilai sejumlah poin tuntutan belum diproses, seperti desakan 2, 5, 6, 7, 8.

Penggagas tuntutan, Andhyta menekankan bahwa tuntutan mereka akan terus bisa berkembang.

Rekannya, Abigail Limuria, menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah melayangkan tuntutan ini kepada 580 anggota DPR melalui email 

“Tolong bapak-ibu dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas. Kami juga butuh transparansi,” tegas Abigail.

Adapun rekan mereka yang lain, Andovi da Lopez, mengingatkan bahwa belum semua tuntutan mereka dipenuhi atau bahkan belum dimulai prosesnya. 

Dia mencontohkan kasus kekerasan aparat polisi terhadap warga sipil.

Andoni juga mencontohkan transparansi anggaran DPR yang disebutnya baru berupa janji semata. 

“Tapi yang disuarakan adalah penyembuhan simptom, bukan akarnya. Kalau cuma suruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu tidak menyembuhkan akar masalah, yaitu transparansi anggaran,” katanya di hadapan wartawan.

Andoni kemudian mengingatkan pimpinan DPR, pemerintah, polisi, TNI dan presiden agar bertindak cepat.

Dia menyebutkan salah-satu tindakan cepat para pihak terkait saat ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada. 

“Bisa saja kok dikerjakan dalam satu malam saja. Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok jikalau ada niatnya,” katanya.

Di hadapan wartawan, Fathia Izzati, juga mengingatkan tenggat waktu untuk 17 tuntutan pada Jumat (05/09) besok.

“Kami menaruh tanggal 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan pemerintah terhadap tuntutam kami,” kata Fathia.

“Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya,” tambahnya.

Usai memberikan keterangan, muncul Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka. 

Mereka kemudian menerima tuntutan tersebut. 

“Dokumen ini kami terima dan kami serahkan ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” kata Andre Rosiade. 

Sebelumnya tuntutan rakyat 17+8 disuarakan oleh influencer dan pegiat media sosial sejak pekan lalu.

Lalu tuntutan ini menjadi viral dan kemudian ditanggapi oleh pemerintah dan pimpinan DPR.

Suara-suara ini juga dimunculkan dalam unjuk rasa oleh para aktivis perempuan dan kelompok buruh

sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo