Oleh: Paisal Akbar*

Beberapa hari belakangan kita lihat banyak sekali wilayah atau daerah berskala kecil desa/dusun/dukuh/komplek/dll di yogyakarta melakukan kebijakan “Lockdown” atas wilayahnya. ‘Kebijakan’ lockdown ini di wujudkan dengan berbagai macam cara, mulai dari melakukan pemeriksaan dan penyemprotan desinfektan kepada orang yg ingin masuk, pembatasan jam kunjungan, sampai yg lebih ketat sebagian wilayah melarang dan meniadakan seluruh aktifitas keluar dan masuk dari daerahnya.

Membahas point yang trakhir, melarang seluruh aktifitas keluar dan masuk di daerahnya menurut saya kebijakan ini kebijakan yang tidak elok untuk diterapkan.
Bayangkan jika saya yg saat ini berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan harus melakukan self isolation, ditambah dengan status sebagai Mahasiswa indekos yang tidak memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup selain air panas dari dispenser. Harus bertambah lagi bebannya dikarenakan kebijakan lockdown mandiri yang tidak elok ini.

Sedikit bercerita pengalaman pribadi atas diterapkannya lockdown mandiri. Pagi ini saya memesan makanan menggunakan layanan ojek onlaine karna memang tujuanny agar saya tetap di kos untuk karantina mandiri dan mengurangi kontak dengan org2 sekitar.

Namun ini yang terjadi, setelah sekian lama menunggu bapak ojek online yang mengantarkan makanan tidak kunjung datang, tak lama dia menghubungi saya “mas saya tidak bisa masuk kewilayah anda untuk mengantarkan makanan, karna warga tidak mengijinkan lockdown mas” waduh gawat ini (imbuh saya dalam hati), akhirnya saya pun harus keluar kos dengan mengenakan masker dan menerapkan segala SOP psychal distencing menuju depan desa tempat saya tinggal.

Saya lihat lumayan banyak warga yg berkumpul di sana (tentu dengan tidak menerapkan psychal distancing) membentangkan spanduk bertuliskan “🚫Lockdown🚫” disertai bambu, ban, dan drum yang menghalangi jalan. saya melihat kejadian ini seperti membayangkan berada di film saja, tapi ah lupakan.

Saya lihat bapak tukang ojek online sudah berdiri di sebrang barikade, lantas saya pun menghampirinya tapi sembari saya melangkah ada beberapa warga yang menghampiri saya “mau ke mana mas?, kita lockdown”, saya mau ngambil pesanan makan pak jawab saya, mereka lalu mengijinkan. Sembari menyelesaikan pembayaran saya memohon maaf atas kejadian ini kepada bapak ojek, saya mengatakan kalau saya juga tidak tau jika ada lockdown di wilayah saya, lantas bapak ojek pun berkata “Iya mas, bikin susah yaa padahal jangan beginilah, kalo mau lockdown yaa pemeriksaan atau penyemprotan yang mau masuk gak apa, kan kami ojek-ojek ini susah, niatan kita mau bantu orang yang ingin dirumah aja”, Benar pak jawab saya.

Setelah itu saya bergegas balik ke kos, makan, minum obat, dan kembali memikirkan kejadian yang hari ini saya alami. Kenapa ada lockdown mandiri? Apa masyarakat sudah cukup gerah menyaksikan kegagapan pemerintah pusat dalam ranah menerapkan kebijakan penanganan Covid-19, yang diawal terkesan meremehkan kemudian berbuah kegagapan, dan sekarang baru-baru ini mendeskriditkan si miskin terhadap si kaya. Kita cemas karena ada kekacauan berfikiri bahwa kebijakan negara hanya dibuat untuk memastikan si miskin tidak mencelakai si Kaya dengan menularkan virus.  Ataukah masyarakat merasa Negara tidak bisa hadir dalam memberikan rasa aman terhadap penanganan wabah pendemi ini sehingga mereka berupaya mengamankan keluarga dan wilayah mereka masing-masing. Bisa saja begitu.

Tentu saya sepakat bahwa kita harus saling bahu membahu dalam penanganan wabah ini, kita harus mendukung dan mengsuport secara moril dan materil tenaga-tenaga medis dan para ahli kita yang bertarung dilini depan dalam menghadapi pendemi ini. Namun sudah sepantasnya juga kita tetap kritis terhadap segala macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah jangan sampai mereka salah langkah bahkan gagap dalam penanganan. Mungkin jika kawan-kawan masih ingat beberapa hari lalu beberapa dokter di forum ILC TvOne mengatakan bahwa ketersediaan alat medis kita terbatas, baik mencakup APD (Alat Perlindungan Diri), Obat-obatan, dan alat Rapid test juga terbatas. Bahkan dokter tersebut mengatakan dalam penyediaannya pemerintah malah salah beli alat Rapid tes. Duh fatal.

Kegagapan Pemerintah Istana dalam penanganan corona ini telah terlihat dari awal, bahkan saya bisa mengatakan berdasarkan dengan melihat data dimedia sosial justru tindakan penanganan serius Pemerintah Daerah DKI Jakarta lebih sigap dalam merespon hadirnya wabah pendemi ini. Saya beranggapan mungkin ini hasil dari penerapan Smart City yang kita terapkan beberapa tahun belakangan sehingga Pemerintah Daerah lebih sigap dalam penanganan, belajar dari hal ini mungkin kiranya kedepan selain membangun Smart City yang sudah teruji dengan pendemi ini, kita juga harus membangun Smart Country agar kepemimpinan negara kedepan lebih berpikiran logic dalam menjawab tantangan dan menghadapi ancaman, serta tidak hanya mengejar kebijakan popular semata. Semoga bermanfaat.

*Pegiat Rumah Baca Komunitas, Mahasiswa Pasca Sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link