Ada banyak penjelasan mengapa respon solidaritas kewargaan di Indonesia begitu unik. Beberapa misalnya menganggap karena kekuatan politik formal seperti di DKI Jakarta dan Solo. Ada juga yang menganggap karena peran media sosial seperti Facebook, dan aplikasi Whatsapp. Ada pula yang berupaya menjelaskannya karena besarnya peran kelas pekerja rentan di kawasan urban yang karena khawatir tidak punya akses dan jaminan kesehatan, mereka memilih untuk swakarantina lebih awal ketimbang kelas menengah pegawai. Tapi di luar itu, sedikit sekali yang menyinggung peran politik lokal kewargaan bernama Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Menjelang akhir dekade 1990an, institusi RT dan RW bahkan dianggap berperan sangat tinggi. Nilanjana Mukherjee yang memimpin proyek riset IMF di Indonesia tidak lama setelah Soeharto jatuh dari kekuasaannya, menyebut RT dan RW dengan “penting, efektif dan sangat dipercaya”. Kebangkitan otoritas politik lokal di tingkat warga (Neighbourhood Governance) sangat sentral. Apalagi jika seorang ketua RT atau RW dilatari sebagai tokoh agama. Besarnya peran RT dan RW ini diikuti misalnya oleh peran sentral PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan komunitas pengajian. Ada beragam faktor mengapa ini terjadi. “Negara” dalam bentuk keseharian lebih banyak berhubungan dengan institusi semacam RT dan RW. Mereka menentukan distribusi kesejahteraan dan sosial. Selain itu, mereka punya keunggulan lain yakni legitimasi yang begitu tinggi. Mereka dipilih dan bisa dijegal sesuai kesepakatan warga. Hal ini memungkinkan mereka memiliki kontak dengan konsep “kepentingan publik”.

Tingginya legitimasi RT dan RW ini menentukan diplomasi politik dan ekonomi di tingkat politik keseharian. Gagalnya Presiden Soeharto mempertahankan kekuasaannya, sebetulnya bisa dilacak pada hilangnya legitimasi kekuasaan Orde Otoriter itu di kalangan ketua RT dan RW. Ini tentu butuh studi khusus. Ketika Presiden Jokowi terlambat merespon pandemi Covid-19, warga di tingkat RT dan RW tidak terpengaruh. Mereka menerapkan protokol alternatif tanpa mengindahkan Kementrian Kesehatan, Jubir Pemerintah bahkan seruan akademisi kampus.

Ketika masa swakarantina diterapkan di Yogyakarta, saya merasakan sendiri, tidak ada satu pun warga yang protes pada ketua RW dan ketua RT. Meski mereka ada yang tidak setuju, mereka menerima begitu saja. Mereka menganggap inisiasi ini mewakili kebaikan bersama. Volunterisme warga positif semacam ini sebaliknya tidak terjadi untuk pemerintah pusat. Saat ini, sangatlah normal membaca dan mengerti betapa kesulitan sehari-hari telah melazimkan kritik langsung pada pemerintah pusat di Jakarta.

Kita bisa belajar banyak hal dari kenyataan politik lokal yang dikelola di tingkat warga ini. Pertama, kekuatan politik senantiasa bersifat lokal. kedua, sekali anda sebagai pemimpin politik tidak pernah mengerti secara sederhana problem masyarakat, anda sudah gagal. Ketiga, kesejahteraan dan kesehatan adalah tema naratif utama kekuatan politik, bukan janji pembangunan. Warga tidak pernah peduli anda membangun berapa kilometer jalan tol atau menyulap berjuta hektar hutan menjadi sumber daya energi dan pangan dunia. Mereka cuma peduli, bahwa kehidupan mereka berlangsung. Dan anda akan lihat hadiah belas budi apa yang akan mereka berikan pada anda sebagai pemimpin negara. Bantuan kewargaan yang tidak akan bisa dibeli pemimpin negara maju mana pun.

Janturan, 5 Mei 2020.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link