Ada ribuan pertambangan yang dikelola di bumi Indonesia. Tragisnya, ribuan tambang tidak memberikan dampak kesejahteraan, melaikan menjadi bencana. Tambang yang dijanjikan untuk kesejahteraan adalah sebuah mitos bagi masyarakat Indonesia. Justru sebaliknya pertambangan dirancang untuk memperkuat bangunan kesejahteraan elit – menguasai ekonomi secara ekstrim – memperkaya diri sendiri. Dan Penguasaan ekonomi secara eksrim itu dikenal dengan istilah oligarki politik.

Sudah menjadi rahasia umum, rezim Sotarto adalah pemicu bangkitnya sistem oligarki Indonesia. Merujuk pada pemikiran Winters, politik oligarki adalah politik konglomerat dengan menghalakan segala cara untuk mempertahankan kekayaan. Tidak tanggung-tanggung, Soeharto menguasai bumi Indonesai, menguasai ekonomi secara ekstrim selam 32 tahun. “Pada 1997, majalah Forbes mendaftar Soeharto sebagai orang terkaya nomor empat dunia dengan nilai harta individual $16 milyar.” Keluarga Soeharto juga mengendalikan 3,6 juta tanah Indonesia – seluas Belgia. Tiga perempat kekayaan diperoleh melalui sumber daya minyak, gas, dan pertambangan.

Strategi yang dilakukan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan, yakni dengan melemahkan lembaga hukum dan politik independen yang dianggap menghalag-halagi kekuasaanya. Ahinya, proses pengambilan, perampokan kekayaan sumber daya alam, dan uang rakyat menjadi tidak terkendalikan. Dampak ekonomi yang sangat besar membuat marah masyarakat, lahirlah reformasi 1998. Reformasi menjadi ujung tombak untuk memutuskan mata rantai kekuasaan ekstrim orde baru, dengan maksud peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkeadilan.

Namun tragisnya, perubahan lewat reformasi tidak membikin oligarki sepenuhnya tumbang. Justru reformasi menguatkan peran oligarki. Terlebih lagi, aktor non oligarki yang mestinya menjadi pengontrol justru berafiliasi dengan aktor oligarki. Alih-alih kesejahteraan – keadila sosial,  otonomi daerah sebagai efek reformasi menguatkan oligark (pelaku yang menguasai – mengendalikan sumberdaya materil yang digunakan untuk mempertahankan kekayaan pribadi)  yang mapan dan melahirkan oligark-oligark baru yang sangat sarat dengan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri.

Dengan adanya sistem politik yang lebih terbuka di era reformasi, memberikan kesempatan seluas-seluasnya bagi masyarakat, kesempaan itu dimanfaatkan oleh oligrk untuk tetap eksis di era baru pasca rezim otoritarian. Lewat sistem pemilu, baik nasional maupun daerah, menjadi ladang para elit untuk melakukan transaksi pembagian kekayaan berupa kontrak politik, memberikan kemudahan izin usaha pertambangan kepada para oligark.

Sebut saja, misalnya, kasus Pemilukada Kalimantan Timur: Isran Nur, mantan bupati Kutai Timur melakukan pencucian uang dalam kasus Nazarudin hingga korupsi divestasi KPC, Syahrie Ja’ang menjaba wali kota dan wakil walikota selama empat periode telah menerbitkan 63 izin pertambangan, mencapai 71 persen wilayah Samarinda. Selain itu, tren penerbitan IUP meningkat menjelang pelaksanaan Pemilukada. Tidak hanya Kalimantan, melaikan daerah pertambangan lainnya juga rewan praktik oligarki. “Indonesia paling tepat dijabarkan sebagai demokrasi kriminal  di mana para oligark ecara teratur ikut serta dalam pemlihan umum sebagai alat berbagai kekuasaan politik, sambil mengunakan kekuatan kekayaan mereka untuk mengalahkan sistem hukum dengan intimidasi dan bujukan,” (Winters, 2011: 210).

Lebih lanjut, kita dapat melihat oligarki politik lewat penguasaan tanbang di Kalimantan Timur. Jusuf Kalla adalah aktor yang sangat kuat atas penguasaan tambang dengan membentuk Kalla grub. Abu Rizal Bakri memiliki saham Coal (KPC) dan anak perusahaan Bumi Resources (BUMI) di Kalimantan Timur Prima. Luhut Pandjaitan  mendirikan PT Toba Sejahtera, memiliki 99,98% saham PT Toba Sejahtera Group yang terdiri enam anak perusahaan. Tercatat, jumlah konsesi pertambangan yang dimiliki oleh Luhut Pandjaitan mencapai 14.019 hektar, semua terkonsentrasi di Kutai Kartanegara.

Prabowo Subianto, terdaftar sebagai pemilik Nusantara Energy Resources, yang menampung 17 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, kehutanan, kertas dan bubur kertas, minyak sawit, pertambangan batu bara, dan perusahaan jasa. Sandiaga Salahuddin Uno, pengusaha di kelapa sawit, pertambangan, dan batubara. Sandiaga memilliki keterkaitan erat dengan tambang batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara.

Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Rita Widyasari Ketua Partai Golkar Kalimantan Timur (2016-2021) Juga sebagaiBupati Kutai Kertanegara selama dua periode (2010-2021) memiliki aset pribadi sekitar Rp 436 miliar dan beberapa perusahaan yang berafiliasi PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alam Jaya Bara Pratama (AJB) dan PT Lembuswana Perkasa (LP). Di kota Samarinda ada satu dari beberapa oligarki, yaitu Said Amin, seorang pengusaha batubara dan pemilik perusahaan keamanan swasta, yang berfungsi sebagai Ketua Pemuda Pancasila dan bendahara Partai Golkar. Sebelumnya, ia adalah orang terdekat dengan Achmad Amin (Alm), bupati yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sebagian besar konsesi penambangan batubara yang meliputi 71% dari Samarinda, termasuk untuk Abun dan Said Amin.

Dengan demikian, lewat penguasaan tambang, kita dapat membaca apakah oligarki memiliki peran yang sangan kuat atau mengalami pelemahan. Di era otoritarian, oligarki mengarah kepada penguasaan secara ekstrim yang terkosentrasi kepada Soeharto. Pada Era pasca reformasi,  membuka wacana baru, oligarki tidak lagi dikuasai secara terkosentrasi pada satu individu, namun telah didistribusikan atapun pembagian kekayaan tidak hanya diantara aktor oligarki, melainkan juga aktor non oligarki atau lebih tegasnya peselingkuhan antara negara, swasta, dan sipil. Pada akhirnya, negara kehilangan kontrol, oposisi telah mati.

Dan Slater, melakukan analisis atas potret politik pasca era otoritarian, bahwa pertikaian antara aktor tidak sepenuhnya nyata sesungguhnya hal itu hanya mekanisme untuk mencapai kesepakatan, membangun kolaborasi dan mendistribusikan sumberdaya ekonomi terbatas di antara mereka. Pelemahan KPK dan RUU Omnibus Law, #gagalknomnibuslaw,  mengisyaraktkan bahwa  praktek demokrasi Indonesi mengarah pada oligarki ekstrimisme. Hal itu mempertegas semangat reformasi telah dikebiri. Dengan kata kunci #reformasidikorupsi.[]

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link