Gencarnya inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan meningkatnya populasi manusia, serta ekspansi revolusi industri menyebabkan manusia menjadi makluk super eksploitatif sehingga sumber daya alam tak sanggup memikul beban ambisinya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sifat sumber daya ini terbatas, dan sebagian tidak bisa diperbaharui sehingga melekat di dalamnya berkah dan bencana.

 

Prahara UU Minerba dan rencana kebijakan Omnibus Law belum reda di tengah pandemi covid-19. Bahkan DPT dan pemerintah berniat melanjutkannya. Inilah yang menjadikan banyak pihak menyebut RUU ini sebagai RUU Cilaka. Cilaka itu artinya petaka. RUU Cilaka yang menemui badai protes itu kemudian disiasti dampak peyorasinya dengan nomenklatur RUU Cipta Kerja. Tulisan ini hendak memberikan highlight pada RUU ini terkait pada dampak ekologi dan potensi terjadinya apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam, “paradox of plenty.”

 

Laporan paling mutakhir diterbitkan UNDP pada Desember tahun 2019, dan terlihat kondisi pembangunan manusia kita tidak menggembirakan. Sejak masa Orde Baru hingga kini peringkat kita tak pernah masuk 100 besar, bahkan jauh di bawah Srilanka atau “negara gagal” Venezuela. Ini harus menjadi alat tekan bahwa ukuran kesejahteraan yang terlalu konservatif pada PDB atau rezim pertumbuhan sudah saatnya ditinggalkan. Juga, “trickle down effect” hanyalah mitos ekonomi  karena panampang bejana selalu diperbesar sehingga tak kuasa menetas. Hal ini yang melanggengkan ketimpangan berskala neraka. Dalam Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk.

 

Presiden Jokowi merespon protes dan tekanan dari banyak kalangan dengan menyatakan menghentikan sementara pembahasan Omnibus law untuk klaster tenaga kerja. Di media pernyataan ini relative berhasil karena seolah omnibus doihentikan tetapi ternyata tetap lanjut dan tidak ada secara sibtansial pernyataan itu berpengaruh dalam eksekusi legislasi. Bahkan cicit RUU Cipta kerja itu telah disyahkan secara mulus yaitu Undang-Undang Minerba. Undang-undang minerba adalah fasilitas yang mewah bagi kelompok oligarki di tengah penolakan RUU Cilaka tersebut. Kondisi praktik buruk kerja parlemen ini dianggap banyak kalangan dari lintas tokoh agama sebagai politik yang tidak mengindahkan etika. Dalam konteks demokrasi, prosesi penggodokan banyak produk perundangan di DPR ini merupakan kemunduran.

 

Selama bekerjanya rezim investasi di bawah Joko Widodo, banyak data menunjukkan ketimpangan ekonomi dan juga terjadinya digital gap yang sangat kentara. Hal ini menunjukkan kerja-kerja investasi besar dan ekstraksi terhadap sumber daya alam tidak menciptakan kondisi yang lebih adil dan sejahtera. Selain menyumbangkan indeks gini yang besar, skema pembangunan dengan pelibatan investor besar telah memberikan banyak kutukan baik terhadap keseimbangan ekologi, korupsi, dan juga pada ‘kematian demokrasi’. Sebagimana temuan Levitsky & Ziblat (2018) bahwa justru demokrasi dapat terancam oleh hasil pemilu yang paling demoktratis. Kasus Trump di Amerika dan Jokowi di Indonesia dalam hal ini punya kesamaan.  Signal buruk ini terlihat dari gerakan massa #reformasidikorupsi akhir tahun 2019 dan juga gerakan Gejayan Memanggil ke-1,2, dan 3.

 

Pemerintahan Jokowi pada peridoe pertama  menerbitkan 16 paket degulasi yang secara umum mengarah pada liberalisasi ekonomi. Tapi, tak puas dengan itu, pada periode kedua, Presiden Jokowi mendesakkan liberalisasi lebih jauh dengan menerbitkan Omnibus Law, menyederhanakan 70 lebih undang- undang menjadi satu undang-undang payung (deregulasi) demi memikat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pembahasan Omnibus Law di tengah wabah corona sekarang ini menunjukkan betapa Pemerintahan ini menjadi korban hoax liberalisasi ekonomi. Pemerintah menolak kebenaran fakta bahwa imajinasi neoliberalisme madzab Washington Consensus itu tidak compatible di terapkan dan secara global telah tanyak dikritik habis-habisan sejak akhir tahun 1980-an.

 

Paradigma pembangunan neoliberal ini telah bisa disaksikan bagaimana itu telah menjadikan bangsa Indonesia menerima kutukannya. SDA menjadi berkah besar yang mengalir pada konglomerat, sementara sebagian besar rakyat mendapati petaka dan bencana dari keberlimpahan SDA. Struktur ekonomi pasar global menempatkan negara-negara berkembang bergantung pada ekspor sumber daya alam pada kerugian yang berbahaya (Singer 1950; Prebisch 1950).

 

Dominasi dan hegemoni rezim pembangunan ekonomi neoliberal yang dipengaruhi oleh pemikiran Walter Rostow (1961) atau pemikiran ekonomi tahunm 1950-an sampai dengan 1970-an menjadikan pemerintah Indonesia masih bersikeras untuk mentstransformasikan negera dengan bertumpuh pada eksploititasi sumber daya alam. Ada keyakinan kuat bahwa nugerah sumber daya alam akan memungkinkan negara-negara berkembang untuk membuat transisi dari keterbelakangan kepada industri ‘take-off’, seperti yang dilakukan oleh negara- negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Dengan mendatangkan investor, dibayangkan akan meluasnya lapangan kerja padahal bisa diketahui Bersama, bahwa industrialisasi hari ini lebih banyak mengimport teknologi canggih yang dengan demikian mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Padat modal itu bertolak belakang dengan padat karya.

 

Kutukan Sumber Daya

Sudah muncul kesadaran publik dengan adanya UU minerba dan Omnibus law ini, bahwa Pasca Corona ini perusahaan ekstraktif akan habis-habisan membalas dan mengganti kerugian selama pandami dan lagi-lagi alam yang akan menjadi taruhan. ailustrasi dalam tulisan ini memberikan gambaran bagaimana yang akan terjadi pasca pandemi. Jadi, pendemi ini hanya jeda sementara untuk berbuat kerusakan lebih dramatis.

Gagasan bahwa sumber daya alam berpengaruh buruk bagi perkembangan pembangunan sebuah negara telah berkembang dan diterima secara luas oleh para peneliti dan pejabat dilembaga-lembaga keuangan internasional, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Misalnya, paper  yang disusun Bank Dunia yang ditulis oleh Richard M.Auty (1998) dengan judul “resources abundance and economy development..”. Dalam laporan ini dikenali bahwa di banyak negara berkembang terjadi kondisi buruk dari aktifitas ekonomi ekstraktif. Walau demikian World Bank tetap punya agenda dan tidak bertendensi untuk benar-benar mencegah kutukan. Sementatra negara-negara berkembang dibuat tergantung, tidak bisa escape dari ekonomi esktraktif dan energi kotornya.

Kita ketahui bersama, banyak negara kaya sumberdaya alam justru masih berjuang supaya bisa lepas landas dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Bahkan ada di antaranya yang terjerembab ke dalam krisis ekonomi yang parah (Sachs and Warner 1995). Di sejumlah negara, sumberdaya alam memang telah membantu meningkatkan standar kehidupan, tapi sekaligus gagal menciptakan pertumbuhan yang mandiri. Selama kuartal terakhir abad kedua puluh, kendali atas atribut struktural telah menyebabkan pertumbuhan negara-negara kaya sumberdaya alam lebih lambat daripada pertumbuhan negara-negara miskin sumberdaya alam. Di samping kegagalan mencapai pertumbuhan ideal ini, ada pula keterkaitan erat antara kekayaan sumber alam dengan kemungkinan lemahnya perkembangan demokrasi (Ross 2001), korupsi (Salai-Martin and Subramanian 2003), dan perang saudara (Humphreys 2005).

Tiga Kutukan

Dari sini kita dapat mengidentifikasi tiga jenis kutukan sumber daya yang dihasilkan dari ekonomi investor baik sebelum atau dalam proses pembahasan RUU Cilaka ini ada tiga kutukan suber daya alam.

Kutukan pertama, praktik legislasi RUU Cipta kerja ini tidak demokrasi sehingga bisa dikatakan RUU ini memberikan efek buruk bari demokrasi.  Ketiaktersediaan informasi (informasi asimetrik) yang memadai adalah malapetaka bagi kehidupan demokrasi. Tidak adanya informasi apapun soal omnibus sampai sekian lama. Tidak disediakannya kajian akan ketahanan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini yang menyebabkan pengajuan RUU Cipta Kerja menimbulkan kegaduhan publik yang dipicu karena proses pengajuan yang cenderung tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak melibatkan partisipasi publik. Bahkan kelompokl kritis diintimidasi.

Kutukan kedua, merebaknya korupsi. Wabah ini adalah ancaman serius bagi kesejahteraan ralyat. Praktik KKN itu merupakan pandemic bagi kemiskinan di republik ini. Oleh banyak kajian, UU Minerba yang belum sepekan ini juga menyimpan peluang untuk korupsi besar-besaran.  Audit BPK pada tahun 2000 menunjukkan 95% dana obligasi rekap diselewengkan dari tujuan awal menyelamatkan bank. Hanya 5% yang dipakai secara tepat, sementara selebihnya dipakai untuk ekspansi bisnis para konglomerat serta gaji besar direksi dan komisaris bank-bank negara. Hutang-hutang pemerintah ini, termasuk hutang untuk penanggulangan Corona akan terus menghambat kebijakan yang progresif di masa depan.

Keberadaan swasta dalam pengelolaan SDA tidak menghilangkan penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut. Urusan swasta bukan hanya soal pembayaran pajak, tetapi juga memastikan tujuan sosial lainnya terpenuhi misalnya menyangkut aspek keadilan, dampak lingkungan, dan urusan memenuhi kewajiban lingkungannya. Hal ini yang malah ditabrak oleh RUU cipta kerja berurusan dengan AMDAL. Ada dugaan sangat kuat, proses pembuatan RUU ini pun sudah menjadi bagian dari praktik korupsi yang dibangun oleh kekuatan mega oligarkis.

Kutukan ketiga, adalah keterancaman gerakan masyarakat sipil pada isu lingkungan hidup. RUU ini tidak menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah aktual di lapangan. Misalnya, adanya jutaan hektar tumpang tindih perizinan di lapangan, peningkatan terjadinya bencana alam dari waktu ke waktu, penggusuran lahan-lahan pertanian produktif, masih tingginya korupsi perizinan serta tingginya ketidak-adilan pemanfaatan sumberdaya alam. E.F Schumacher mengkritik pendekatan pertumbuhan ekonomi, yang memicu dehumanisasi dan merusak alam. Ekonomi criminal demikian telah dinormalisasi oleh negara sebagai bagian resiko pembangunan sehingga tidak ada refleksi dari keburukan dan kutukan sumber daya ini.

Pada tahun 2015 dalam laporannya yang berjudul “On Dangerous Ground, Global Witness” dalam mendokumentasikan 185 pembunuhan terhadap pembela lingkungan hidup dan tanah di 16 negara, sebagian besar kasus yang tercatat di Amerika Latin dan negara-negara Asia Tenggara dan 40% dialami oleh masyarakat adat. Tambang dan industri ekstraktif merupakan yang terbanyak dikaitkan dengan pembunuhan, disusul perkebunan, proyek bendungan skala besar dan perebutan hak atas air (Walhi, 2019).

Walaupun Indonesia sendiri ikut menandatangani deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 tentang Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) namun banyak kebijakan masih jauh panggang dari api. RUU cipta kerja ini mengisyaratkan bahwa negara berkembang yang punya kegilaan akan modernotas, teknokrasi, dan rasionalitas cenderung menerapkan system produksi yang memperkosa alam (ecocide) dan membangun jenis masyarakat yang merusak manusia. RUU ini meresikokan dan mengutuk kebebasan dan demokrasi manusia dan mempersekusi lingkungan hidup dalam resikonya yang berjangka waktu Panjang.

Karenanya jalan lain itu tidak ada bagi omnibus law selain membatalkannya, yang bisa dilakukan justru membuat haluan baru ekonomi yang jauh dari ekonomi “kapitalisme rampok”. Komitmen untuk meninggalkan pembangunan yang berfokus pada akumulasi pertumbuhan (GDP) dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor publik yang penting: clean energy, pendidikan, kesehatan, ekologi.

 

 

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

About The Author

David Efendi

Pegiat Rumah Baca Komunitas dan pendiri LibgenSpace serta aktif di Kader Hijau Muhammadiyah

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link