Sebuah Refleksi

Ada kesamaan pola pertambangan di Indonesia. Kehadiran tambang dibeberapa daerah disambut dengan suka cita dan antusias yang tinggi oleh masyarakat terlebih lagi Negara (Pemerintah Pusat, Daerah dan turunan-turunannya). Wacana kesejahteraan menjadi isu yang sering dilontarkan oleh Pemerintah dan juga pengusaha (Oligark).

Sebuah film dokumenter menghebohkan jaga Indonesia menjelang momen Pilpres dan Pileg. Dunia yang awalnya terdiam dan membisu bangun sesegera mungkin. Media yang pesalitan (tak merasakan, mendengar ataupun melihat) seketika sembuh (terkecuali media yang dimiliki oleh kaum oligar yang ikut terlibat dalam kasus tambang kalimantan dan terikat dalam pola patronase-klaien yang tetap saja sakit).

Jeritan dan rintihan bumi dan masyarakat terdampak tambang akhirnya mencuat dipermukaan namun negara seolah telah bisu. Kebisuan itu makin jelas terlihat ketika tak ada langkah dan kebijakan yang diambil. Terlebih lagi orang-orang yang terlibat dalam persoalan tambang itu ialah elit-elit negara yang mampu menyumbat telinga dan mulut negara untuk mendengarkan pun juga untuk bicara.

Wacana kesejahteraan yang jauh-jauh hari sebelum beroperasinya tambang-tambang tersebut seolah telah menjadi alunan lagu pengantar tidur negara. Masyarakat tak merasakan kesejahteraan itu. Malah kerusakan, kehancuran dan musibah yang mereka dapatkan. Lahan-lahan tempat bercocok tanam dan sekaligus menjadi salah satu tempat menggantungkan hidup mereka tergusur oleh tambang. Nyawa manusia menjadi taruhannya. Bumi mengalami kerusakan. Hutan digunduli, lubang yang menganga diterhempas dimana-mana.

Wacana kesejahteraan itu hanya dirasakan mereka yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar didaerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa dan para pelindung tambang). Ini terbukti seperti yang dirasakan oleh bupati Kutai Kartanegara yang punya peranan besar atas kehadiran tambang didaerahnya. Ia juga memiliki afilisia dengan beberapa tambang disana.

Bergeser dari Pulau Kalimantan menuju Pulau Sulawesi, Sulawesi Tenggara khususnya. Dimana mantan Gubernur Sultra, Nur Alam, tersandung kasus korupsi akibat izin usaha yang dikeluarkannya atas tambang-tambang yang beroperasi di bumi anoa tersebut.

Masih pada wacana kesejahteraan tambang di Sultra. Sampai hari ini wacana tersebut masih menjadi hal absur bagi masyarakat sekitar tambang. Malah persoalan yang sama, yang terjadi di kalimatan, juga terjadi di Sultra, didaerah-daerah yang memiliki pertambangan.

Tambang yang ada di Kabupaten konawe diduga menjadi pemicu banjir yang terjadi di kabupaten tersebut beberapa waktu silam. Rumah-rumah masyarakat hanyut terbawa banjir, korban jiwa, rusaknya fisilitas publik dan putusnya akses antar wilayah.

Keresahan juga mencuat di Kabupaten Wawonii. Kabupaten yang berada di pulau kecil di Sultra menjadi kawasab pertambangan. Kekhawatiran ini bermula karena tambang telah menyerobot lahan-lahan warga untuk menjadi wilayah operasinya. Terlebuh lagi, jika aktifitas terua dilanjutkan ada ketakutan jika pulau wawonii akan tenggelam.

Akhirnya masyarakat dan mahasiswa pun ikut bersuara untuk mendesak pemerintah daerah agar menghentikan pertambangan disana. Berhenti, ya berhenti namun hanya sesaat dan perusahaan kembali beraktifitas seperti biasa sampai saat ini.

Bergeser ke Konawe Selatan. Masih wilayah sultra. Sebuah pemberitaan media lokal disana mempblikasi aktifitas pertambangan disana. Miris dan sangat memprihatinkan ketika sebuah perusahaan melakukan pertambangan disekitar sekolah dasar (SD). Pemda, dinas terkait dan lembaga yang punya peran dengan lingkungan tak berani mengambil langkah cepat.

Kejadian dibeberapa wilayah lainnya pun sama. Di Kaloka Utara perusahaan tambang menyimpan ore disekitar pemukiman warga. Di pulau kabaena, Kabupaten Bombana, kerusakan alam telah terlihat dimana air sungai sudah berwarna kuning kecoklat-coklatan.

Apa yang telah dilakukan oleh pemda saat ini?
Tidak ada, dalam artian menjaga keamanan, keleluasaan dan kesejahteraan masyarakat atas hadirnya tambang. Yang ada hanya urusan ore tambang yang selalu fokus pemda, akademisi, media dan masyarakat intelektual sultra. Isu yang dibahas hanya pembahasan smelter, ore tambang dan pendapatan asli daerah.

Fokus inilah yang selalui menghiasi jaga sosial media dan media cetak yang disering digelar dalam diskusi di Sultra. Artinya bahwa orientasi semuanya adalah nilai ekonomi. Sedangkan dosa ekologis, masyarakat terdampak telah diabaiakn dan luput dari sorotan pemda, akademisi, masyarat intelektual dan media yang ada di sultra.

Sangat disayangkan semua ini. Pemerintah mati suri jika berurusan dengan perusahaan tambang. Keyakinan yang teramat bahwa “Pemda telah masuk angin”. Teringat sebuah diskusi bersama teman-teman alumni dan mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan bahwa dari sebuah riset jika Pemda punya peran dan keterlibatan dengan perusahaan tambang.

Kaum Oligar di Indonesia ini telah ada pasca pemerintahan Soeharto, Orde Baru. Kebijakan dan Undang-udang yang dibuat masa orba menjadi pintu masuk bagi investor dan juga oligar. Salah satunya ialah tambang Free Port yang pasca lengsernya Soekarno tambang tersebut mulai dijamah.

Eksistensi kaum oligar di bangsa ini makin tidak terhentikan. Kondisi ini diperkuat dengan system demokrasi kita dan juga lemahnya lembaga pengawasan, kementrian dan lembaga hukum yang ada. Kesempakatan-kesepakatan politik dalam pemilihan membentuk sebuah sistem politik patrinase-klien antara oligar dan calon kepala daerah ataupun presiden.

Politik patron-klien antara tambang (pengusaha)-calon kepala daerah sangat erat. Ibarat dua sisi mata koin. Oligar akan menjadi donatur dalam proses pemilihan kepala daerah. Jika calon yang didukung memenangkan pemilihan maka izin pertambangan atau proyek daerah sudah pasti mudah didapatkan. Bisa dikatakan sebagai politik balas budi.

Sangat tidak mengherankan jika pemerintah daerah tidak berani menegur ataupun mencabuy izin usaha pertambangan atau sebuah proyek. Jika kondisi ini berkempanjangan maka ini akan menambah daftar oligarki di bangsa ini. Masyarakat akan susah, nyawa akan melayang dan perut bumi akan terus dicincang dan dirobek-robek tanpa henti. []

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link