(R)UU Untuk Oligarki

Oleh: Fachri Aidulsyah)*


“Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi..”Marjinal

            Indonesia tengah berduka. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan realitas hukum perundang-undangan dan tatakelola kenegaraan kita hari-hari ini. Bagaimana tidak, ribuan massa aksi dari kalangan mahasiswa berbondong-bondong ikut aksi turun ke jalan dalam rangka menuntut dihapuskannya berbagai revisi dan rancangan UU strategis kenegaraan kita saat ini, diantaranya adalah 1) Revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang sarat dengan “penggembosan” institusi KPK melalui pembatasan ruang gerak dan limitasi waktu penyidikan mereka. 2) Revisi UU KUHP yang memberikan keringanan hukum bagi koruptor dari denda minimal Rp. 1 Miliar menjadi Rp. 10 Juta serta “memanjakan” korporat untuk melakukan kriminalisasi terhadap peternakan warga lokal yang dianggap mereduksi kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian dan perkebunan mereka. 3) Revisi UU No. 12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan yang memberikan kemudahan bagi para napi koruptor untuk mendapatkan remisi tanpa perlu menjadi justice collaboratordan mendapatkan rekomendasi dari KPK mau pun kemudahan akses bagi napi mendapatkan hak cuti dan rekreasi bersyarat. 4) Rancangan UU tentang Pertahanan yang sarat dengan kriminalisasi terhadap mereka yang menolak penggusuran, pemidanaan terhadap individu yang mengakibatkan sengketa lahan dengan denda maksimal Rp. 15 miliar, serta angin segar bagi Korporat dalam memperpanjang kontrak lahan Hak Guna Usaha (HGU) hingga mencapai 70 tahun. 5) Revisi UU Ketenagakerjaan yang disinyalir berorientasi pada penghapusan penyediaan fasilitas kesehatan, penghapusan penghargaan masa kerja dan dan waktu kerja bagi buruh, serta memperpanjang waktu tahun kenaikan upah minimum, dan 6) Revisi UU Minerba yang juga disinyalir sebagai memberikan “angin segar” bagi korporat untuk memperpanjang durasi eksploitasi pertambangan.

            Sudah barang tentu, dari sederet rancangan dan revisi berbagai UU tersebut sangat sulit bagi nurani publik untuk menerima pernyataan bahwa apa yang tengah dilakukan oleh petinggi negara hari ini -baik di tingkat eksekutif dan legislatif- merupakan “tujuan mulia” bagi negeri ini. Apa yang menjadi realitas hari ini seakan membenarkan thesisyang digambarkan oleh Erich Fromm dalam the Revolution of Hope(1968) bahwa sejatinya nalar egotisme (perihal mementingkan diri sendiri-red) dan hasrat agresivitas penguasa merupakan faktor penentu dalam menciptakan sebuah kebijakan negara. Lebih jauh, Marx dan Engels dalam the Communist Manifestomenggambarkan bahwa realitas rancangan dan revisi UU tersebut merupakan cara bagaimana oligarki mengemas sedemikian rupa kepentingannya dalam produk “hukum negara” yang dijadikan sebagai konstitusi dan norma sosial yang harus diterima oleh seluruh masyarakat.  Di sisi lain, agresivitas negara dalam melakukan berbagai revisi dan rancangan UU seakan mengindikasikan -apa yang disebut oleh Yasraf Amir Piliang- terjadinya “konsensus jahat” antara penguasa-pengusaha (insider trading)yang saling menguntungkan satu sama lain. 

Mungkinkah “Menunda” dan “Perppu” sebaga Sebuah Citra (?)

            Kini, usai dari beragam aksi massa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, secara bijak Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan preogratifnya untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan tengah mempertimbangkan menerbitkan PERPPU untuk membatalkan hasil dari Revisi UU KPK. Tentu kita harus berbangga dengan kabar baik tersebut. Hanya saja, RUU KUHP dan PERPPU bukanlah satu-satunya sektor yang mematikan keserakahan kaum oligarki di Indonesia saat ini.

            Di sisi lain, penting bagi publik untuk menguji tentang sejauhmana rencana penundaan RUU KUHP dan PERPPU itu merupakan niatan tulus nan suci dari Presiden dalam mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Salah satu variabel penting tentang “lolos” atau “tidak”-nya ujian tersebut dilihat dari cara bagaimana Presiden dan elite pemerintahan menolak pengesahan berbagai (R) UU seperti diatas yang sangat meresahkan masyarakat. Jika Presiden hanya berkonsentrasi untuk “mempertimbangkan” penerbitan Revisi UU KPK, -sebagaimana digambarkan oleh Piliang- maka dapat dipastikan bahwa indikasi tentang adanya “konsensus jahat” antara penguasa-pengusaha saat ini bukan hanya tengah berupaya memperkokoh legitimasi jejaring korupsi (corruption network) melalui berbagai rancangan UU, melainkan juga tengah berupaya membangun imagologi berupa teknologi pencitraan diri Presiden dan Pemerintah untuk mendapatkan apresiasi dari pendukung mereka. Tentunya, secara ilmiah indikasi pencitraan diri tersebut bisa dijadikan alat yang paling efektif guna menutupi ‘berbagai aktivitas konsensus jahat’ yang terjadi di belakang layar sekaligus obat mujarab untuk mengelabui konsentrasi publik. 

Kini, sudah saatnya Presiden bersikap dan menunjukkan nyalinya, apakah ia memang layak masuk kedalam kategori “politikos”(negarawan) atau justeru sebaliknya, menjadi seorang “statiaskos”yang berwajah “seakan-akan” negarawan namun sejatinya melakukan kompromi dan memanfaatkan kekuasaanya untuk mengarahkan hukum dan kebijakan publik guna menjarah sumberdaya negara. 

Tentunya, kita ingin melihat Pemerintahan hari ini benar-benar menjadi sejati-jatinya negarawan. Namun jika yang terjadi adalah berkebalikan, maka sudah barang tentu kondisi tersebut buan hanya menjadi “alarm”bagi demokrasi Indonesia, melain kan juga alarmbagi kedaulatan negeri ini. 

*Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup