Foto Dodok Jogja Ora Didol

Perlawanan Menolak Hotel

Oleh: Hanapi Prawiranegara
Pegiat RBK, aktivis IPM

Warga Yogyakarta melakukan protes di siang hari itu tepatnya setelah mereka merasakan ada keanehan dengan sumur mereka yang mengalami kekeringan. Para warga ini biasanya tidak pernah sekalipun merasakan kondisi seperti ini meskipun di musim kemarau sekalipun tetapi semenjak berdirinya hotel-hotel di Yogyakarta hampir di beberapa titik warga mengalami dampak pembangunan yang semakin mempersulit kehidupan mereka. Warga yogya yang terkenal ramah, sejuk dan halus, menyampaikan aspirasi mereka, seorang warga bernama Dodok melakukan aksi teatrikal di depan Fave Hotel dengan bermandikan pasir.[1]

Aksi aksi kemarahan warga telah menyadarkan kalangan akademisi, kontestasi model pembangunan perkotaan telah meminggirkan aspirasi warga masyarakat, kota Yogyakarta yang terkenal dengan keharmonisannya menyimpan benih-benih konflik yang sewaktu-waktu bisa menjadi malapetaka bagi masa depan demokrasi.

Pembangunan hotel bagi warga Yogya lebih banyak memenuhi hasrat dan kuasa kaum bisnis ketimbang mendengar aspirasi warga sendiri. Partisipasi warga negara dalam pembangunan tidak ada sama sekali, warga hanya dilibatkan untuk meminta persetujuan pendirian hotel bukan mendengarkan aspirasi warga. Perizinan hotel tetap terbit, amdal tidak pernah dilakukan serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.[2]

Paradigma pembangunan konvensional yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah menciptakan energi negatif di dalam kehidupan masyarakat dimana kesenjangan ekonomi warga dengan pendatang akan semakin tinggi, kehidupan warga yang harmonis menjadi berubah ke arah individualis dan persaingan ekonomi di antara mereka. pembangunan modern menghendaki penguasaan lahan strategis, pengerukan sumber daya untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Inilah potensi-potensi konflik yang besar akan terjadi, untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah sangat penting untuk mengadopsi paradigma pembangunan model alternatif, yang oleh Lambang disebut sebagai paradigma pembangunan untuk perdamaian. 

Pembangunan itu bukan soal untuk memperbaiki kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik sebagaimana konsep modernitas yang oleh Tania Muray Li disebut The Will to Improve, telah menciptakan kesengsaraan dan menghancurkan kebudayaan masyarakat. Pembangunan sebagai perdamaian berpijak pada nalar kritis, values dan konstruktif.[3] Pembangunan hendaklah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mempromosikan perdamaian agar kekerasan tidak muncul dalam kehidupan masyarakat. Energi masyarakat yang besar itu perlu digerakan dan ditransformasikan sehingga kapital sosial bekerja untuk memperkuat solidaritas bersama demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berangkat dari kehendak rakyat bersama.[4] Kebutuhan dasar masyarakat terdiri dari empat hal yang menjadi elemen pokok fundamental kehidupan, bagi Lambang empat kebutuhan ini harus dipenuhi agar tidak menimbulkan kekerasan struktural, kultural dan personal. Empat jenis kebutuhan ini adalah kesejahteraan, keamanan, kebebasan dan identitas budaya.

Pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan membuat masyarakat memiliki pilihan hidup yang lebih beragam, dengan tercukupinya kebutuhan primer hingga sekunder masyarakat akan bebas dari rasa takut dan berani mengekpresikan dirinya. Tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat dalam urusan publik juga semakin tinggi dimana masyarakat tidak akan merasa takut akan urusan kebutuhannya. Meningkatnya kesejahteraan warga tadi tentunya memiliki implikasi yang besar bagi kehendak masyarakat untuk mengembangkan identitas budaya mereka yang bisa saling diterima di dalam kehidupan. 

Rasa aman yang dihadirkan oleh pembangunan akan membuat masyarakat memiliki keberanian untuk mengekpresikan dirinya, menyampaikan pendapat diruang publik, terlibat dalam organisasi dan melakukan kritik sosial bagi kemajuan bersama. Keamanan ini salah satu dasar yang akan menopang perdamaian meskipun intrepretasi keamanan selama ini didefinisikan dengan memperkuat militer tetapi militer yang kuat dengan halutistanya bukan menjadi kekuatan untuk melindungi warga melainkan alat untuk memproteksi perusahaan yang merampas hak hak rakyat. Ini kontradiksi dalam pembangunan kita. Penguatan pada keamanan disisi lainnya juga menguras anggaran negara yang seharusnya bisa digunakan untuk memberikan program kesejahteraan bagi masyarakat. 

Hal yang tak kalah penting bagi paradigma pembangunan sebagai perdamaian masyarakat harus mendapatkan pengakuan identitas budayanya karena ini menyangkut eksistensi mereka di dalam masyarakat, budaya yang beragam perlu diakui dan dibangun kesadaran untuk hidup bersama dalam kedamaian yang penuh kerelaan untuk saling membantu. Unsur budaya ini akan memperkuat indentitas masyarakat dalam kategori postif dimana jati diri mereka akan terus dipertahankan dan model model kebudayaan itu terus bisa mereka kembangkan. Namun faktanya, pembangunan model kapitalis telah membuat masyarakat mengalami marginalisasi, ekslusi, dan alineasi dari kebudayaan mereka sendiri. 

Sri Astuti Buchari mengatakan pembangunan di masa Orde Baru telah meminggirkan masyarakat suku Dayak yang mana suku ini dilabeli sebagai suku yang primitif, buas, kasar dan lainnya. Kebijakan pembangunan deskriminatif inilah yang membuat persatuan dikalangan orang Dayak semakin kuat untuk melawan dengan segala resiko yang harus mereka terima. Pembangunan Orde Baru telah menghancurkan hutan-hutan masyarakat dayak yang bagi mereka Hutan adalah bagian dari hidup mereka.

Peminggiran secara sistematis melalui kebijakan ini bagian dari kekerasan struktural yang dilakukan oleh Soeharto, kekerasan yang merusak akar akar perdamaian dan kekuatan lokal yang memiliki pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Olehkarena itu, Pemenuhan empat jenis kebutuhan ini akan memperkuat satu sama lain namun apabila ada hal yang tidak terpenuhi dari kebutuhan tersebut maka akan muncul empat jenis kekerasan yang akan menimpa kehidupan masyarakat seperti, kemiskinan, ketakutan, kerusakan dan alineasi budaya.

Kekerasan di masa Orde Baru itu bahkan hingga pasca reformasi barangkali kebanyakan disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang bersifat top down, tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berada dibawah. Pembangunan selama ini gagal karena adanya pemaksaaan otoritas dari atas ke dalam kehidupan masyarakat yang membuat intervensi negara malah menciptakan kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural. Pembangunan sebagai perdamaian menghendaki paradigma yang berasal dari arus bawah, kekuatan ekonomi lokal, kapasitas perdamaian dan menstransformasikan energi masyarakat menuju pembangunan yang menciptakan kesejahteraan dalam kedamaian bukan kesejahteraan dalam kekerasaan. 

Lambang menekankan paradigma pembangunan perdamaian ini bukanlah kerangka teoritik yang terpisah dari praksis melainkan menyatuhnya nalar tujuan dan nalar cara yang dimana rencana, strategi, dan program pembangunan dicapai dengan cara-cara damai demi mencapai kemajuan masyarakat. artinya, pembangunan perdamaian bukan hanya konsep melainkan sebuah bentuk praksis politik pembebasan yang menghendaki elemen masyarakat memainkan peran vital dalam pembangunan mulai dengan mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan dasar dikarenakan kebutuhan dasar ini Lambang adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi.

Negara pada posisi ini kebanyakan mendefinisikan pembanguna dalam model kapitalisme dan sosialisme yang dalam konteks zaman ini telah gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembangunan ala kapitalis yang menyerahkan sepenuhnya urusan publik ke pasar telah menciptakan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan besar dan kecil. Pengusaha yang memiliki kapital lebih besar akan mendominasi pasar sedangkan pengusaha kecil dalam hal ini rakyat akan tersingkir dari persaingan dimana kesempatan ekonomi tidak tersedia untuk mereka tetapi hanya hadir demi kepentingan aktor ekonomi besar. Industrilisasilah yang dikehendaki oleh ekonomi liberal bukan konsep ekonomi kerakyatan sebagaimana prinsip konstitusi kita. Jimly Assdiqie mengatakan konstitusi kita telah memuat pengelolaan ekonomi yang berpihak pada rakyat namun paradigma ala konstitusi ini tergusur dalam pembangunan. 

Indsutrilisasi yang besar tadi telah menciptakan resapan lapangan pekerja yang sedikit padahal ekonomi kecil yang tumbuh membuat distribusi ekonomi lebih merata dan adanya ketergantungan antar aktor ekonomi kecil untuk saling mendorong pemenuhan kebutuhan antar mereka sedangkan industrilisasi akan mengusai pasar dari hulu hingga hillirnya. Kegagalan ini membuat masyarakat semakin mengutuk agenda pembangunan pemerintah. Sedangkan pada sisi lain paradigma ekonomi sosialis dengan tidak adanya kepemilikan pribadi telah jatuh pada pemerintahan yang totaliter dimana negara mengurusi urusan rakyat secara kompleks namun kemiskinan merajalela karena anggaran pembangunan banyak digunakan untuk kepentingan militer.

Pembangunan Peka Konflik

Pembangunan dari sejak awalnya haruslah sensitif terhadap kemungkinan-kemungkinan konflik yang bisa muncul dimasa depan yang disebabkan oleh pembangunan. Paradigma pembangunan peka konflik ini berusaha mengindentifikasi akar konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di masa lalu, respon masyarakat terhadap pembangunan, akar perdamaian dalam masyarakat dan hal yang bisa menjadi pendorong munculnya konflik kepermukaan. Pembangunan yang berlangsung di Yogyakarta sejak maraknya hotel, mall, apartemen dan pasar berjejaring telah menunjukkan bagaimana konsep-konsepsi pemerintah tidak berlandaskan pada pembangunan yang peka konflik. Pemerintah lebih menyukai untuk mengikuti logika pertumbuhan ekonomi dan modernisasi tanpa melihat dampak-dampak yang muncul setelah diberikannya izin untuk pendirian hotel, mall dan pasar berjejaring.

Pembangunan peka konflik haruslah dimulai dari sejak perencanaan pembangunan itu dibuat, model pembangunan ini bersifat preventif yang berusaha mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk di masa depan. Keberhasilan pengindentifikasian dampak negatif khususnya konflik menjadikan pembangunan benar-benar memikirkan kebutuhan masyarakat bukan sebagai paksaaan yang datang dari luar tetapi berangkat dari potensi masyarakat yang ditrasformasikan untuk kepentingan publik. Model pembangunan peka konflik bukan hanya membaca konflik yang akan muncul oleh pembangunan tetapi juga menggali kearifan masyarakat dimana akar-akar perdamaian itu telah ada dalam masyarakat. Akar inilah yang menjadi potensi untuk digunakan dayanya agar masyarakat bisa hidup dalam keharmonisan. Secara sederhananya Lambang membuat konsepsi ini untuk mempekuat konsep pembangunan sebagai perdamaian yang bertumpuh pada pembangunan yang harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan peka konflik ini menjadi elemen penting bagaimana pembangunan sebagai perdamaian itu mampu hadir dalam setiap kebijakan pemerintah. Setiap agenda pembangunan pemerintah harus dilihat bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan, selama ini kebanyakan pembangunan yang mendapatkan respon atau perlawanan dari warga tetap diteruskan oleh negara tanpa memikirkan implikasi besar bagi masyarakat sekitar, yang sebenarnya pembangunan menjadi arena kontestasi kepentingan. Penelitian Hendra Try Ardianto (2016) tentang pembangunan  pertambangan di Jawa Tengah khususnya Rembang menunjukkan bagaimana wacana kesejahteraan dalam pembangunan itu diperdebatkan dan akhirnya tidak menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan itulah yang menjadi arena kontestasi.

Model pembangunan sebagai perdamaian dan peka konflik membutuhkan aktor progressif pembangunan untuk memastikan model ini bekerja secara praksis pembebasan dalam kebijakan negara. Tanpa agensi yang kuat di dalam struktur pembangunan konsepsi ini hanya menjadi perdebatan akademik dan berakhir sebagai metode penyesalan atau resolusi konflik dimana konflik telah terjadi baru konsepsi ini diterapkan oleh negara. Narasi-narasi pembangunan alternatif inilah yang perlu dimassifkan ke dalam struktur negara agar tidak hanya menjadi milik masyarakat dimana kekuatan publik mudah tercerai berai. Agensi menjadi kekuatan utama untuk menyebarluaskan gagasan pembangunan sebagai perdamaian. Meskipun Lambang menekankan agensi penting namun ia tidak menjelaskan agensi yang mempunyai misi-misi atau kepentingan yang berbeda dalam pembangunan. Buku ini energi bagi kehidupan umat manusia.


[1]Lihat video Yogya dibelekang hotel. https://www.youtube.com/watch?v=mGwS78pMPmU&t=408s.

[2]Dodok Putra Bangsa, Interview oleh Satunama. 19/02/16. https://satunama.org/2838/saya-serukan-ke-publik-jogja-ora-didol/.

[3]Trijono, lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm., 32

[4]Trijono, Lambang. 2007. 

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup