Penyakit Ibu Pertiwi dan Jaminan Kesehatan (BPJS) Untuk Penyembuhannya

Oleh: La Halufi*

Persoalan bangsa Indonesia seakan tak pernah ada hentinya menghujam dijantung NKRI. Belum sembuh luka yang menganga yang diderita masyarakat wilayah bagian timur Indonesia, kini luka lain coba untuk digoreskan pada organ vital lainnya yang membuatnya rentan untuk sakit yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.

Akhir-akhir ini, ibu pertiwi kembali dilanda derita yang tidak kalah sakit dan perihnya dari luka-luka sebelumnya. Mulai dari persoalan kebakaran lahan dan kabut asap yang melanda pulau kalimantan dan riau yang tak kunjung mendapatkan penanganan. Ini juga telah menjadi penyakit rutin yang merong-rong tubuh ibu pertiwi.

Penanganan masalah ini seolah nampak menjadi isapan jempol belaka sebab dari kasus dan pelakunya tidak ditindak sesuai peraturan. Tak menutup kemungkinan jika didalamnya ada kong kali kong atau bahkan mungkin ada unsur kesengajaan atas masalah ini agar bisa membuka kawasan pertanian yang baru yang diinisiasi oleh para kaum kapitalis.

Tak kalah sakit lagi, saat ini organ tubuh ibu pertiwi juga sedang dihambat pertumbuhan dan pergerakannya. Seperti pelemahan pada organ tubuhnya yang bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui pelemahannya dengan disahkannya UU KPK oleh 80 orang anggota DPR RI yang katanya terhormat.

Dari UU tersebut, ada dua pokok yang menjadi permasalahan sebagai bentuk pelemahan KPK, yakni Pembentukan Dewan Pengawas dan kewenangan KPK dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam jangka waktu 2 tahun.

Dari kedua hal tersebut memberi peluang bagi para koruptor agar terlepas dari jerat hukum. Ini juga akan membuka ruang bagi mereka-mereka yang memiliki mental korup untuk memuluskan aksi mereka sebab keterbatasan gerak KPK.

Dari aspek mekanisme dan tahapannya, terkesan bahwa DPR ingin segera menuntaskan UU KPK dengan “barmain mata” dengan pemerintah sebab ketika KPK berusaha untuk memperoleh draf rancanagan UU mereka mental dari usaha tersebut baik itu dari pihak DPR maupun lembaga pemerintahan terkait seperti yang dijelaskan wakil ketua KPK Laode M. Syarif.

Hal ini dipertegas oleh Zainal Arifin Mochtar dalam acara Mata Najwa bahwa DPR terkesan mengejar pengesahan UU tersebut padahal tidak ada kegentingan yang dihadapi negera dalam persoalan KPK. Sampai tahapan apapun yang ada kaitannya dengan KPK, KPK tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan atapun rapat DPR sehingga KPK tak bisa berbuat banyak.

Namun jauh sebelumnya, wacana lain yang sedang digodok oleh pemerintah ialah skenario kenaikan iuran BPJS. Wacana ini menjadi sebuah beban bagi masyarakat akar rumpuh yang harus menaikan iuran wajib mereka per 1 Januari 2020 mendatang.

Kenaikan iuran tersebut mungkin tak menjadi masalah bagi mereka yang berada pada perekonomian kelas 1 namun ini akan menjadi beban bagi masyarakat yang kondisi ekonominya berada pada garis menengah kebawah bagi kelompok Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa dan kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa.

Disisi lain, wacana kenaikan iuran ini akan menambah beban keuangan masyarakat kecil sebab mereka harus mengalokasikan pendapatan mereka dua kali lipat dari sebelumnya. Yang secara nyata ini akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka dan juga kelangsungan hidup anak mereka dalam mengakses kebutuhan dan fisilitas publik seperti pendidikan, terlebih lagi dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan dalih agar meningkatkan pendapatan dan menyegarkan kondisi keuangan BPJS, maka mereka (BPJS dan Pemerintah) berupaya meningkatkan jumlah iuran. Namun hal ini bisa berdampak buruk terhadap BPJS jika dilihat dari sudut pandang ekonomi sebab peningkatan iuran ini belum tentu akan menaikan pendapatan.

Salah satunya ialah penurunan jumlah peserta BPJS dari kelas 2 dan 3 yang disebabkan oleh beban-beban yg harus ditanggung lebih besar lagi. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika dalam satu keluarga miskin akan memutuskan keanggotaan dari BPJS dan pada akhirnya penerimaan BPJS akan berkurang.

Dari sebagian persoalan yang tampak dipermukaan ini menandakan bahwa ibu pertiwi sedang tidak baik-baik saja. Hal ini juga mununjukan bahwa ada banyak penghianatan yang terjadi dan diderita oleh ibu pertiwi untuk kelangsungan hidupnya.

Namun harapan akan kebaikan hidup dibumi ini tetap digaungkan dan dijalankan oleh mereka yang masih peduli dengan Indonesia sebab NKRI harga mati dan juga NKRI jangan mati. Meminjam kalimat Sultan Ternate “NKRI belum mati, tapi kami sudah mati berkali-kali demi NKRI”.

Mari pulihkan kembali sehatan Ibu Pertiwi dari penyakit yang sedang dialaminya.

*Pegiat Rumah Baca Komunitas

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup