Pentingkah Pemetaan Partisipatif Masyarakat Bahari?

Oleh: Alhafiz Atsari)*

Pertanyaan ini terus terpikirkan setalah Mas Marco Kusumawijaya (Ketua TGUPP Pesisir DKI Jakarta) memberikan masukan kepada saya bahwa “kelihatannya kita harus mendorong pemetaan pesisir yang partisipatif di seluruh Indonesia”, ucapnya.

Sebagai salah satu pimpinan strategis yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Anis Baswedan, Mas Marco tentunya merasakan kegelisahan terkait tata ruang laut khususnya DKI Jakarta. Refleksi yang ia sampaikan berdasarkan kerumitan tata ruang laut DKI Jakarta yang juga tengah berhadapan dengan gugatan-gugatan pengembang yang menginginkan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tetap berlanjut.

Dari 21 perda provinsi tata ruang laut yg biasa disebut RZWP3K, berdasarkan riset kolaboratif antara KNTI dan Transnational Institute (TNI) menemukan bahwa dalam penyusunannya tidak melibatkan partisipasi warga pesisir yang terdampak, imbasnya yang lumrah terjadi adalah peminggiran, perampasan ruang hidup masyarakat pesisir oleh pengembang-pengembang yang memiliki kuasa atas modal dan elit birokrasi. Jikalaupun ada keterlibatan masyarakat pesisir, mereka umumnya hanya diminta untuk menghadiri sosialisasi dan tanda tangan sbg prasyarat bahwa pemerintah telah melibatkan warga, padahal ini hanya pembodohan.

Pulau Pari adalah satu contoh sukses dimana warga berhasil membuat peta alokasi ruang laut dan sejarahnya secara partisipatif. Bahkan mereka berhasil menggali sejarah kampungnya sendiri. Warga Pulau Pati telah mengetahui apa dampak yang akan terjadi jika perda-perda RZWP3K hanya mengakomodasi kepentingan pengembang. Namun, tidak mudah menemukan sebuah kelompok masyarakat di satu lokasi pesisir tertentu khususnya nelayan yang memahami apa itu pemetaan. Bahkan di Teluk Jakarta sendiri, banyak nelayan yang belum mengetahui perampasan ruang laut dibalik RZWP3K.

Saat ini bersama JKPP dan Walhi Jakarta, KNTI sedang melakukan pemetaan partisipatif di Teluk Jakarta yang harapannya peta ini menjadi acuan bagi pemprov DKI dan DPRD utk mempertimbangkan kepada siapa seharusnya ruang laut itu diberikan. Dibutuhkan sumber daya manusia yang baik utk menarasikan kondisi historis dan aktual yang ada di setiap tempat pemetaan. 

Jika merujuk semangat Mas Marco, saya pikir kita masih kekurangan sumber daya secara kuantitatif maupun kualitatif utk mengawal perencanaan RZWP3K yang berpihak kepada masyarakat pesisir di 34 provinsi. Terbukti dari 21 yang sudah disahkan, kami menduga hanya tinggal menunggu malapetaka itu terjadi.

Kita berharap proses penyusunan di Jakarta dimenangkan oleh masyarakat pesisir.

)* Pegiat Pesisir dan Sahabat Nelayan Korban Pembangunan, Pegiat Rumah Baca Komunitas

#KNTI
#Catatanpesisir

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup