Pengembangan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Desa

Oleh: La Halufi, Pegiat Rumah Baca Komunitas

Tulisan ini merupakan hasil dari Kuliah umum yang diisi oleh bapak Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si. yang telah banyak melakukan penelitian terkait dengan Desa. Kuliah ini juga dihadiri banyak peserta dan juga lembaga dan isntansi seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Statistik, utusan pemprov dan pemda dan dari latarbelakang yang berbeda lainnya.

Keberadaan desa dalam suatu negara sangat dibutuhkan hadirnya yang salah satunya ialah penyuplai atau penyalur kebutuhan masyarakat Kota.

Pengesahan UU Desa 2014 memiliki banyak dampak (baik/buruk) terhadap eksistensi suatu desa. Terlebih lagi dalam aspek pembangunan desa.

Dalam UU Desa sendiri ada tututan yang dibebankan negara terhadap Desa dalam pengembangan dan Inovasi desa (Pembangunan) dan juga pembangunan infrastruktur. Tututan lainnya juga ialah pengembangan dalam memajukan ekonomi desa melalui Peningkatan peran dan fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan harapan agar BUMDes mampu menggali potensi ekonomi desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain amanat dari UU, Kemetrian terkait dalam hal ini Kementrian Desa menganjurkan agar desa bisa dan wajib memiliki produk unggulan desa, pembangunan lain seperti pembangunan irigasi desa dan juga menekankan kembali peran BUMDes dalam persoalan ekonomi desa.

Pemerintah pun juga telah membuat road mape dengan menargetkan 2000 BUMDes dengan harapan salah satu program BUMDes ialah finance (Keuangan) dengan peran untuk memberikan dan menyalurkan kredit pada masyarakat desa. Langkah ini diharapkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pembiayaan untuk meningkat produksi dan pendapatan mereka.

Hampir semua amanah dari UU ini diharapkan dapat dijalankan dengan menggunakan DD (Dana Desa) dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pertanian, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Namun ada dampak buruk yang diakibatkan oleh keinginan pembangunan ini seperti liberalisasi Nilai-nilai desa sebab pembangunan yang hampir terjadi dan dilakukan dengan menggerus nilai budaya dalam desa yang itu bertentangan dengan paham sosial dan budaya masyarakat setempat.

Ditambah lagi paradigma pembangunan desa yang mulai bergeser dari kebiasaan masyarakat desa yakni pergeseran dari pertanian menjadi pembangunan wisata yang hampir marak terjadi dimana-mana disetiap desa. Padahal hal ini bertentangan dengan kondisi goegrafis desa tersebut sehingga pembangunan tersebut hanya menjadi hal yang sia-sia.

Catatan Kritis Otonomi Desa

Harapan utama secara tersirat dalam DD ialah pengembangan Ekonomi desa. Fakta ini kemudian bertentangan dengan fakta dan prakter pembangunan yang banyak dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yang lebih menggenjot pembangunan infrastruktur. Nilai keberlanjutan dalam aspek ekonomi ini digunakan sebagai tolak ukur dalam kemajuan desa dengan kata lain masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sehingga tidak jarang untuk kita jumpai bahwa banyak desa dengan infrastruktur yang baik namun memiliki kualitas yang buruk dalam perekonomiannya. Sebab banyak kepala desa yang tidak memiliki kopetensi dalam pemanfaatan DD terlebih lagi kepala desa tidak mampu melihat peluang dan potensi yang dimiliki desanya dalam hal peningkatan dan pengembangan ekonomi desa.

Sehingga indikasi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pun tak dapat dihindarkan. Bayangkan saja kucuran DD dalam satu tahun hampir mencapai 1 miliar 1 desa. Dengan sebesar itu hanya digunakan pembangunan fisik dengan anggaran yang dipakai hampir tak sampai setengah dari anggaran yang ada. Lantas sisa anggaran tersebut kemana?? Dan jikalau kebutuhan fisik telah ada semuanya dalam jangka waktu 1 atau dua tahun awal kehadiran DD, kemana anggaran tahun-tahun berikutnya sampai hari ini??

Disamping persoalan tersebut, banyak catatan merah terhadap Otonomi Desa dalam prakteknya. Sebut saja pembangunan desa yang hampir terjadi disetiap desa dimana pembangunan didominasi oleh elit-elit desa. Artinya bahwa tokoh masyarakat pun juga masyarakat sendiri tidak dilabatkan dalam perencanaan pembangunan. Dengan kata lain pembangunan berdasarkan keinginan kepala desa ataupun aparat pemerintah desa. Sehingga pembangunan tidak mampu menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan menyeluruh.

Ini juga topang oleh pola pikir yang belum berubah dalam pembangunan. Artinya bahwa kapasitas kepala desa dan aparatnya masih belum merata sehingga yang terbayang dalam benak mereka terkait pembangunan adalah representasi dari keinginan masyarakat desa. Pada akhirnya pola jemput dan musrembang tingkat desa tidak jalan sehingga pembangunan tidak maksimal.

Dalam aspek pengawasan pembangunan desa pun tidak maksimal sebab peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pilar Check and Balance terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini diakibatkan karena mereka tidak faham akan jabatan dan tugas yang mereka pegang.

Disisi lain, transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa juga menjadi masalah dalam desa sebab pemerintah desa terkesan menutupi pengelolaan keuangan desa dan terkesan bahwa keuangan desa bukan menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya sehingga ada sikap dan tindakan tidak jujur dalam pengelolaannya. Sehingga, pembangunan desa tidak memiliki arah yang jelas dan tidak mengacu pada RPJPDes (Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa) ataupun RPJPJDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa). Dan dokumen-dokumen tersebut hanya menjadi formalitas bukan sebagai acuan pembangunan.

Selain itu, pembangunan ekonomi lokal menjadi hal yang sukar untuk dilakukan sebab sejauh ini pembangunan banyak difokuskan pada kebutuhan fisik desa. Disamping itu juga pemerintah desa kurang memiliki kreatifitas dalam mengoptimalkan ekonomi desa sehingga potensi pengembangan ekonomi desa tidak mendapatkan sentuhan. Yang pada akhirnya konsep yang dicanangkan pemerintahOne Village One Product tidak mampu direalisasikan oleh desa.

Sorotan utama dalam pengembangan ekonomi lokal ini terletak pada peran BUMDes sebab lembaga ini hampir sepenuh mengakomodir semua urusan peningkatan ekonomi desa. Namun banyak fakta dilapangan bahwa BUMDes tidak mampu berbuat banyak bahka lembaga ini hanya sebagai simbol semata yang tidak bisa menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena hampir semua pengelola BUMDes adalah buka orang yang memiliki kompetensi dalam mengelola organisasi terlebih lagi dalam urusan bisnis. Terlebih lagi yang mengelolah adalah orang dekat kepala desa dan bukan seorang yang berjiwa enterpreunership.

Sehingga konsolidasi dan kerjasama dalam mengembangkannya hanya jalan ditempat padahal mereka sudah melakukan berbagai pelaitahn yang diselenggaran oleh pemerintah kabupaten. Keberadaan BUMDes ini bukan semata karena persoalan kebutuhan namun karena eforia.

Masalah utama dalam kasus kritik terhadap otonomi desa ini terletak pada sumber daya manusianya baik itu pada kepala desa, aparat maunpun pemimpin lembaga setingkat BUMDes. Sejauh ini kualitas dan latar belakang pendidikan yang memegang kedali lembaga didesa rata-rata dipegang oleh tamatan Menengah Atas dan dibawahnya. Disamping itu, ada perasaan kaget yang melanda pemerintah desa ketika mereka diperhadapkan dengan DD dengan jumlah yang besar sebab mereka sebelumnya belum mendapkan hal yang demikian sebelumnya dan tidak diketahui akan dimanakan dan digunakan untuk apa anggaran tersebut.

Disisi lain ada paradigma berfikir bahwa menjadi kepala desa merupakan hal yang menjanjikan diera otonomi desa saat ini sebab mereka akan memperoleh anggaran yang besar setiap tahunnya. Dan ini dijadikan sebagai ladang untuk menambah pundi-pundi kekayaan dan akan digunakan dalam pilkades dalam mencari dukungan untuk periode-periode selanjutnya sebab mereka akan menjabat sampai 3 periode dalam waktu mencapai 18 tahun.

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup