Pembungkaman HAM sebagai Ekspresi Banalitas Negara

Oleh: Sanny Nofrimaa*

Salah satu nilai universal yang tak dapat kita menolaknya sebagai manusia: pemenuhan keadilan dan menjaga kemanusiaan. Sayang sekali, banyak negara lebih gemar mempraktikkan kehadirannya yang brutal, sadis, keras, tak manusiawi, dan banal. Itu hanyalah membenarkan tesis tesis Thomas Hobes dalam karya monumentalnnya, the Leviathan.

Justru hari ini kita saksikan kekerasan kepada manusia oleh negara terjadi justru di zaman demokrasi di mana perlindungan kepada Hak Asasi manusia (HAM) sebagai pilar utamanya.

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah hak yang melekat secara kodrat disetiap manusia. Sehingga, manusia tersebut memiliki hak untuk menikmati kehidupannya serta tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, yaitu Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Maka dapat diartikan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia masing-masing, namun dalam pelaksanaannya manusia juga memiliki kewajiban. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Udang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Indonesia memiliki sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita filosofi dasarnya yang bertujuan untuk menjaga hingga mempertahankan keamanan dan ketertiban. Namun, tidak luput dari peristiwa pelanggaran berat HAM, baik terjadi secara vertikal maupun horizontal. Konflik struktural atau vertikal adalah kekerasan yang melibatkan negara–walau seringkali mereka mengelak dari itu semua. Orde baru dan pasca orde baru terdapat drama panjang kekerasan struktural. Skema Pembangunan juga sering menjadi wahana banalitas yang tak berkehinggaan. Demokrasi pun bersekongkol dengan otoritarianisme kapital.

Mengingat khasus yang tak kunjung selesai diantaranya: Peristiwa 1965/1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998, Trisakti, Semanggi I dan ll tahun 1998, Talangsari tahun 1989, Kerusuhan Mei 1998, dan Wasior Wamena 2000 2003. Ada pula pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Jambu Keupok Aceh, Rumoh Geudong, Pos Sattis, hingga Simpang KKA (Kertas Kraft Aceh) (Tempo.co, 2019).
Meskipun demikian, setiap rezim memiliki caranya sendiri untuk melaksanakan otoritas dan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Sebagaimana dalam dokumen Nawacita poin keempat Jokowi-JK tertulis” “Berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965,” (CNNIndonesia.com, 2018). Presiden Jokowi mendapat mandat untuk kedua kalinya bersama KH Ma’ruf Amin.

Dengan narasi yang sama, lewat laman berita memaparkan bahwa “Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rahman mengatakan pemerintah berencana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk mengungkap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu”. Yang di waktu itu, disahkan oleh Presiden Megawati pada 6 Oktober 2004.

Meskipun demikian, persoalan Hak Asasi Manusia akhir-akhir ini marak terjadi. Jika tidak berlebihan dapat dikatakan tidak menemui jalan penyelesaian, melainkan terjadi terus menerus dan tidak berkesudahan. Sebut saja misalnya, pelangaran ham di Yogyakarta, perampasan ruang hidup masyarakat Kulon Progo sebagai dampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

Sebagaimana fungsi HAM yang mengharuskan jaminan atas kebebasan dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Persoalan HAM adalah pekerjaan rumah ataupun persoalan Indonesai yang tak kunjung mendapatkan keadilan! Janji hanya tinggal janji. Di beberapa kasus pelangaran HAM tidak ada jawaban tentang siapa yang di balik kekerasan tersebut.

Sebagai pemungkas yang advokatif, ada kesan yang sangat kuat bahwa kebenaran atas HAM seakan dibungkam: tak ada kebenaran yang berikan, begitu keadilan yang terus berlanjut hingga sekarang! Entah sampai kapan.

*pegiat Rumah Baca Komunitas, Mahasiswa Pasca Sarjana UMY.

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup