Mitos Kemerdekaan Bagi Indonesia Timur

Oleh: La Halufi)*

Sudah 74 tahun silam aksi penjajahan dan kolonialisme dibumi pertiwi ini telah berakhir. Melawati jalan panjang dengan rentetan peristiwa yang cukup beragam dimana ketegangan kaum muda dan kaum tua makin meningkat terhadap pandangan dan langkah untuk proklamir kemerdakaan bangsa ini. Kaum muda mendesak untuk segera adanya proklamsi kemerdekaan sedangkan kaum tua masih menimbang dan berfikir secara masak-masak untuk mengambil langkah tersebut. Pasalnya kaum tua tidak ingin gegabah dan ceroboh untuk memutuskan dan ada kekhawatiran jika setelah proklamasi ada bahaya yang jauh lebih besar yang bisaa membahayakan bangsa ini sebab pasukan Japan masih mengawasi gerak gerik para pejuang bangsa ini. Ketegangan ini nampak telas tergambar dalam buku “Revolusi Pemuda”.

Dari semua lembaran sejarah bangsa ini menjelaskan bahwa alasan utama penjajahan dan kolialisme dinusantara dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan alam milik Indonesia sehingga mendorong bangsa lain dibelahan dunia ini hendak mengurasnya. Namun perjuangan dan perlawanan yang gigih untuk kemerdekaan oleh pejuangnya tak pernah luntur sekalipun dengan peralatan seadanya yang jauh dari kata canggih dan moderen.

Rezim pemerintahan silih berganti mulai dari Orde Lama ke Orde Baru. Pergantian rezim ini kembali menghadirkan penjajahan dan kolonialisme dalam bentuk baru namun tetap pada subtansi yang sama yakni eksploitasi Sumber Daya Alam. Hal ini nampak tergambar jelas dalam pengakuan mantan bandit ekonomi John Perkins dalam bukunya “Membongkar Kejahatan Jaringan internasional”. Penjajahan itu melaalui perusahaan koorporasi multinasional yang berdiri tegak dihampir semua pelosok negeri ini dengan tujuan utama untuk menguras SDA bangsa ini. Eksploitasi itu merambat disemua sektor dari pertanian, mineral, kehutanan, tembang, emas dan tak terkecuali minyaknya sedangkan masyarakat indonesia hanya dijadikan sapi perah untuk perusahan koorporasi tersebut.

Melalui pergantian rezim inilah kran izin perusahaan dibuka dengan berbagai kesepakatan didalamnya dengan mengatasnamakan rakyat indonesia. Masyarakat hanya ditipu dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang maju dan meningkat sementara rakyatnya makin menjerit dengan kondisi yang makin memburuk. Hadirnya perusahaan di negeri ini hanya dinikmati dan dirasakan oleh sebagian elit bangsa yang berada diberada dibalik kursi kekuasaan sehingga menciptakan kesenjangan dalam masyarakat. Yang kaya makin kaya sedangkan yang miskin makin miskin dan melarat.

Kondisi terus berlanjut sampai dengan saat ini sebab permainan dan meknismenya pun tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terbukti dengan keberadaan Freeport yang merupakan perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Papua. Keberadaan perusahaan ini dimulai dari rezim orde baru namun sampai dengan pemimpin bangsa ini silih berganti namun kepemilikikannya belumnya juga sepenuhnya dimiliki bangsa ini. Kontribusinya juga atas wilayah papua juga bisaa dikatakan saangat minim dan Indonesia pada umumnya. Ditambah lagi PHK beberapa waktu lalu yang dilakukan secara besar-besarnya yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian warga korban PHK. Disini lain PHK ini menambah jumlah penggangguran dan beban negara.

Kontribusinya juga terhadap kerusakan alam juga sangat besar. Hal ini juga nampak terjadi dibeberapa wilayah lain dinegeri ini. Seperti kejadian banjir yang menerpa Kabupaten Konawe Utara beberapa waktu lalu. Bencana ini disinyalir akibat dari aktifitas pertambangan. Dampak dari kejadian tersebut sangat besar bagi masyarakat sebab banyak dari mereka harus kehilangan rumah.

Dalam usia kemerdekaannya yang 74 tahun atas penjejahan dan kolonialisme, bangsa ini juga belum sepenuhnya mampu mewujudkan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1994 “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai praktik ketidak adilan yang dirasakan oleh masyarakat dari akses pendidikan, kesehatan dan aspek keadilan ekonomi. Hal ini mungkin nampak bisa dijumpai diwilayah timur Indonesia. Dimana sebagian masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan tidak bisa mengakses kesehatan sehingga masyarakat miskin harus menahan diri untuk berobat jika mereka sakit sebab melambung tingginya biaya kesehatan. Bahkan sekalipun mereka memiliki “Kartu Sakti” tetap juga sulit mendapatkan pelayanan yang maksimal bahkan kadang kala mereka dipersulit dalam pelayanan. Tak sedikit dari mareka bahkan ditelantarkan dalam kondisi yang memprihatinkan. Mungkin dalam benak mereka telah mengakar kuat bahwa akses kesehatan bagi masyarakat Miskin adalah sebuah mitos belaka.

Hal yang sama juga nampak terjadi dalam dunia pendidikan. Dimana ketimpanggan dan kesenjangan sangat jelas terasa dan terlihat antara wilayah Indonesia timur dan barat, terlebih lagi wilayah yang jauh dari kota besar. Pelajaran Bahasa Inggris merupakan contoh kecilnya. Hampir semua Sekolah Dasar yang berada diwilayah terpencil belum menerima pendidikan tersebut padahal wilayah lainnya sudah merasakan hal tersebut. Fasilitas dan tenaga pengajarnya pun sangat terbatas dan jauh dari kata layak. Hal ini nampak terlihat dari media-media yang mempublikasikannya namun seolah pihak terkait seolah menutup mata akan hal ini.

Maka dalam momentum yang bersejarah dan bermakna ini harusnya dijadikan refleksi kemerdekaan yang menyelur dalam segala aspek kehidupan setiap insan dibumi Indonesia ini terlebih lagi pemerintah, apakah kemerdekaan itu telah memyentuh masyarakat secara menyeluruh ataukah belum sepenuhnya.

*Pegiat Rumah Baca Komunitas

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup