Menulis Cerita, Mengingat Luka: Konflik Pembangunan Apartemen di Kota Yogyakarta

Oleh: Hanapi)*

Pembangunan dan konflik memiliki hubungan yang saling bertautan tetapi hubungan ini mengalami kerenggangan dalam studi pembangunan selama ini, kebanyakan studi memisahkan dua subjek penting yang berperan besar dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar warga akan memicu lahirnya konflik (Lambang, 2007).

Di dalam politik, setiap agenda pembangunan tidaklah bersifat netral, semua arena pertarungan mempunyai kepentingan dan ideologi. Di dalam konteks politik Indonesia pembangunan lebih banyak mengikuti logika kapitalistik yang menyebabkan hancurnya sistem ekonomi masyarakat yang subsisten. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya konflik yang lahir dari pembangunan. Misalnya, konflik agraria di Kulon Progo dimana pemerintah ingin membangun Bandara Internasional yang merampas lahan dan tanah warga, ini telah menciptakan kekerasan yang bertingkat kepada warga.

Arena pembangunan sejak awalnya berada pada proses politik yang kurang demokratis dimana pemerintah menjadi aktor dominan dalam menetapkan agenda-agenda strategis pembangunan, visi politik pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan wacana kesejahteraan adalah bagian dari penghancuran kesejahteraan itu sendiri. Hendra Try Ardianto (2016) mengatakan pembangunan pabrik semen di Rembang, berawal dari rencana pemerintah Rembang yang ingin memberantas kemiskinan dengan mengundang investor untuk berinvestasi dalam mengeruk sumber daya alam berupa batuan. Pemerintah membangun wacana kesejahteraan dengan hadirnya investasi maka lapangan pekerjaan bagi pengangguran akan muncul. Inilah paradoks pembangunan.

Model pembangunan yang berangkat dari logika elit seperti ini dalam mendefinisikan kesejahteraan bagi warganya sangatlah politis dan mempunyai kepentingan tersendiri dalam setiap proyek pembangunan. Padahal dalam konteks tertentu warga memiliki sistem pengetahuan dan indikator tersendiri dalam mendefinisikan kesejahteraan. Oleh karena itu, munculnya beragam konflik di Indonesia disebabkan oleh pembangunan yang sejak awal tidak didesain peka konflik dan memperkuat nilai-nilai perdamaian.

Paradigma pembangunan alternatif ini diabaikan oleh banyak pemerintah, sebelum terjadinya peristiwa yang memicu konflik besar. Secara sederhanya, negara lebih suka melakukan resolusi konflik setelah konfliknya terjadi dari pada melakukan pencegahan dengan pembangunan sebagai perdamaian yang dikenalkan oleh Lambang sebagai paradigma utama dalam ekonomi kita.

Pembangunan yang tidak peka persoalan konflik itu berlangsung di Yogyakarta, kota pusat pengetahuan dimana beragam institusi pendidikan berada disitu malahan intelektual tertentu menjadi bagian dari kepentingan bisnis dengan melacurkan pengetahuannya. Pemerintah kota Yogyakarta berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah dengan membuka ruang bagi investor sebesar-besarnya dalam membangun hotel atau apartemen demi memenuhi kebutuhan turis yang terus meningkat yang pada akhirnya memicu konflik antara warga dan developer.

Konflik antar warga dan pihak developer yang menyita perhatian pertama kali terjadi di di Kaliurang dimana warga Karangwuni melakukan protes terhadap Apartemen Utara yang dibangun di Jalan Kaliurang. Proses pembangunan ini penuh manipulasi secara adimistratif dan proses pembangunan telah menggangu warga (tirto, 10 Juli 2017). Sedangkan konflik warga dan developer apartemen yang masih berlangsung ada di Timoho yang sudah terjadi sejak 2016 dimana warga terus menolak pembangunan apartemen hingga pernah mengalami pergantian developer. Walaupun janji-janji kesejahteraan diberikan oleh pihak developer namun warga Balirejo tetap menolak adanya apartemen. Meskipun telah terjadi segragasi antara pihak yang pro dan kontra akan pembangunan di dalam masyarakat.

Namun, sekelompok warga masih melakukan perlawanan dengan militansi dan berkomitmen dalam menolak pembangunan apartemen. Bagi warga yang kontra, hadirnya apartemen hanya akan merusak kebudayaan sosial kehidupan masyarakat, kalau apartemen di bangun otomatis akan membuat hubungan masyarakat menjadi renggang. Ini juga akan berdampak pada air sumur warga yang bisa mengalami kekeringan air (wawancara, kepala RW 05, 11/04/19).

Penelitian ini memiliki studi kasus di Timoho dengan alasan bahwa konflik di Timoho masih berlangsung yang mana dinamikanya sangat kompleks sekaligus unik. Warga yang kontra mengorganisir diri mereka agar tetap solid demi menolak agar apartemen tidak dibangun. Research ini lebih menitikberatkan pada aspek kewargaan dengan tujuan mengetahui bagaimana cara warga dalam mengelola konflik vertikal dan horizontal agar tidak menjadi kekerasan. Di dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab yakni: pertama, bagaimana dinamika dan proses konflik berlangsung dan terus meningkat; kedua, bagaimana sikap dan posisi aktor pemerintah dalam menghadapi warga. Mengingat negara bukanlah aktor netral dalam setiap konflik, pemerintah memiliki kepentingan tertentu; ketiga, melacak apa yang menjadi akar masalah konflik apartemen di Balirejo Yogyakarta; keempat,

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ekploratif dimana peneliti berusaha mengekplorasi data secara mendalam dengan teknik wawancara mendalam aktor- aktor yang terlibat konflik baik perwakilan warga yang pro dan kontra, aktor pemerintah dan developer. Research ini menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumen tertulis, buku, rekaman dan foto) yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dilakukan selama 22 April-04 Mei 2019 di Yogyakarta.

Konteks Sosial, Akar Konflik dan Aktor

Pembangunan dalam paradigma ekonomi liberal menjadi agenda utama pemerintah Kota Yogyakarta, kebijakan ini telah menciptakan situasi sosial yang penuh konflik di masyarakat. Konflik ini berawal dalam kebijakan pemerintah yang dari sejak awal kelompok pembangunan menjadi pemenang dalam area kebijakan. Lemahnya, peran kelompok warga dalam mengawasi proses kebijakan publik membuat paradigma lingkungan tidak menjadi agenda utama pembangunan.

Adanya pertarungan paradigma pembangunan dari sejak awalnya antara ekonomi dan lingkungan. Pemerintah menginginkan naiknya kesejahteraan masyarakat dengan banyaknya bisnis hotel sedangkan warga menghendaki hotel atau apartemen tidak dibangun demi kepentingan warga. Konteks sosial inilah yang menyebabkan meletusnya konflik vertikal di Yogyakarta yang memicu perlawanan dari warga. Kehendak pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat adalah bagian dari penghancuran kesejahteraan ala masyarakat itu sendiri (Tania Muray Li, 2017).

Konflik pembangunan apartemen di Balirejo membuktikan kekuatan politik warga yang terorganisir untuk mencegah berdirinya apartemen yang mengancam kehidupan warga. Meskipun, bangunan pihak apartemen sudah ada dalam bentuk bangunan kecil, warga tetap menolak dengan memasang spanduk penolakan, demonstrasi kantor desa dan menyatakan sikap politiknya kepada pihak apartemen dan pemerintah. Perlawanan warga Balirejo yang militan ini akibat dari politik pengetahuan yang dimainkan oleh aktivis Yogya yang menamakan diri mereka warga berdaya. Para aktivis yang bergabung dalam aliansi ini telah mengorganisir dan mengedukasi warga akan bahaya pembangunan hotel atau apartemen tempat mereka melalui film, sosialisasi dan jejaring.

Perlawanan warga akan apartemen berada pada posisi solid yang membuat developer hotel gagal mencapai tujuannya di awal 2016 namun developer baru yang bernama PT. Puri Notoprojo datang ingin membangun apartemen dengan membawa janji kesejahteraan bagi warga dan memberikan bantuan dalam aktivitas warga. Inilah awal mulai terbaginya kekuatan warga menjadi dua pihak yang pro dan kontra pembangunan.

Masyarakat yang pro pembangunan hotel membangun narasi bahwa pembangunan hotel akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apa yang ditakutkan oleh warga semacam kekeringan air akan diatasi oleh pihak developer dengan menggunakan PDAM dan mengurangi jumlah kamar apartemen demi kepentingan warga bahkan developer siap mempekerjakan 80 % warga sebagai karyawan (Ibuk Yudha, wawancara, 11/04/19).

Narasi ini tetap dipertahankan bagi sebagian aktor warga yang mendukung pembangunan apartemen yang secara sosial para aktor ini memiliki posisi penting di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, pak rt 50 yang dulu berofesi sebagai dosen APMD awalnya menolak pembangunan apartemen dengan getol tapi lama kelamaan sikapnya berubah menjadi pendukung terdepan bagi pembangunan. Para aktor yang mendukung ini secara ekonomi termasuk dalam keluarga mapan yang mempertahankan pendiriannya bahwa pembangunan apartemen akan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Walaupun salah satu aktor perempuan yang mendukung pembangunan ini mengekpresikan dengan kata kata bahwa mereka yang menolak pendirian apartemen termasuk orang bodoh padahal mereka pak rt nya sekolah sampai S2. Lebih jelasnya ibuk Yudha mengatakan,

“Saya itu heran mas, mereka itu S2 semua tapi menolak pendirian apartemen yang akanmensejahterakan masyarakat. Bodoh mereka semua itu, saya tidak tahu apa alasan mereka menolak. Katanya, kalau apartemen dibangun maka sinar matahari akan tertutup padahal kan tidak begitu. Saya heran mereka tidak mau kalau diajak ketemu yang jelas menolak yaa menolak, gak ada musyawarahyang dilakukan” (wawancara, 11/04/19).

Narasi kesejahteraan ini dibangun oleh semua aktor yang pro pembangunan apartemen termasuk pak rt 50 yang mempertanyakan warga mana yang menolak pembangunan ini. Keterlibatan aktor ini secara jelas dalam konflik membuat mereka mengalami sangsi sosial dari masyarakat terutama warga yang pro yang tinggal dekat rumah warga yang tidak setuju akan pembangunan. Sangsi sosial ini diwujudkan dalam bentuk pembatasan keterlibatan warga pro dalam agenda kemasyarakatan. Ibuk Yudha mengatakan “saya selama tiga bulantidak ditegur dan diajak terlibat seperti biasa dalam kegiatan rt, ini menyakitkan bagi saya tetapi suami saya menguatkan saya bahwa apa yang saya dukung itu telah benar”(wawancara,11/04/19).

Sangsi sosial ini sikap politik tegas dari warga merasa kecewa yang sebelumnya suara warga bulat menolak pembangunan, sangsi ini wujud tindakan politis yang umum dalam masyarakat yogya. Oleh karena itu, hal yang paling ditakuti bukanlah hukum pengadilan tetapi hukum sosial yang menyebabkan orang mengalami kekerasan kultural dalam kehidupan sehari-harinya. Alineasi secara kebudayaan ini membuktikan bagaimana sistem sosial bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Kekerasan kultural yang dirasakan oleh satu warga yang pro pembangunan telah menunjukkan bagaimana keharmonisan sosial terganggu oleh rencana pendirian apartemen. Konflik yang awalnya vertikal antara warga dan developer berubah menjadi konflik horizontal meskipun sifat dasarnya tetap konflik vertikal. Rencana pendirian apartemen ini sangat dinamis para warga yang menolak membangun narasi lingkungan sebagaimana gerakan warga berdaya di Yogyakarta. Bagi warga yang kontra pembangunan kehadiran apartemen akan menghancurkan kehidupan sosial warga dan menciptakan budaya hedonisme dalam kehidupan masyarakat. Lebih terangnya, pak rw 05 mengatakan,

“Kita tidak percaya janji-janji kesejahteraan yang disampaikan pihak developer, mereka bilang akan mempekerjakan warga di apartemen. Palingan hanya sebagai cleaning service atau jabatan yang rendah. Tidak mungkin sebagai manajer. Apartemen ini akan tetap menyedot air tanah warga yang tentu akan merugikan warga. Tidak mungkin 100 % menggunakan air PDAM” (wawancara, 09/05/19).

Janji janji kesejahteraan dalam pembangunan hal yang biasa terjadi, faktanya janji-janji itu hanya janji yang tidak pernah dinikmati sebagaimana komitmen awal perusahaaan. Pemerintah tidak punya kesanggupan politik untuk memastikan kesapakatan politik pembangunan itu berjalan. Aktor negara memiliki kepentingan dalam relasi warga dan perusahaan sebagaimana banyak studi konflik pemerintah selalu berada diposisi aktor business. Konflik pembangunan apartemen di balirejo ini bukanlah konflik ekonomi dan politik semata melainkan konflik nilai. Suharko (2016:112) mengatakan konflik nilai dan konflik kepentingan saling berkelindan yang membuat aktor aktor tidak bisa mencapai titik temu. Konflik nilai dalam pembangunan menyangkut nilai yang berbeda dianut oleh warga dan korporasi. Bagi warga melindungi alam menjadi agenda utama sedangkan bagi korporasi ekploitasi atau berjalannya bisnis akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Warga yang menolak pendirian apartemen ini telah menyatakan alasannya dari sejak awal secara terbuka kepada pemerintah desa, kota dan pihak developer. Adapun alasan itudisampaikan secara demonstrasi di kantor desa dan memasang baleho dengan kalimat ‘wargaBalirejo menolak pembangunan apartemen. Landasan penolakan warga sebagai berikut,

1. Akseslalulintas.

Secara riil dampak ini dirasakan oleh warga dan pengguna jalan Balirejo. Hal tersebut mengingat badan jalan yang sempit, tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, masih ditambah dengan adanya aktivitas apartemen baik pada tingkatan konstruksi maupun terlebih lagi pada tahap operasional nantinya. Menurut informasi, jumlah kamar di apartemen rencananya mencapai 400 unit. Ditambah berbagai fasilitas pendukung. Untuk diketahui, apartemen didirikan memang diperuntukkan kalangan menengah ke atas. Tentu dapat dibayangkan keluar masuk mobil yang akan menimbulkan kemacetan luar biasa di ruas jalan Balirejo, yang sekaligus memiliki akses lanjut yakni menurunnya kualitas udara dan stress sesama pengguna jalan yang bukan tidak mungkin memicu sengketa di antara pengguna jalan.

2. Aksessosial.

Kami, warga Balirejo sangat cemas atas dampak sosial yang ditimbulkan, sebab apartemen diniatkan untuk segmen menengah ke atas, dan sebagaimana terjadi di apartment manapun, selalu terjadi pergesekan antara penghuni apartemen dengan warga sekitar, atau minimalnya tidak adanya interaksi sosial penghuni apartemen dengan warga sekitar (tidak terjalin suasana guyub rukun damai). Belum lagi, kamar apartemen yang eksklusif sangat potensial disalahgunakan: untuk pergaulan bebas, free sex, peredaran narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan ruh keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta yang didasari pola hidup masyarakat berbudaya dan bermartabat marwah keistimewaan Yogyakarta akan tergerus oleh kepentingan bisnis segelintir orang.

3. Aksesfisik.

Sebagian besar warga Balirejo nantinya tidak lagi bisa menikmati sinar surya yang menyehatkan, karena apartemen rencananya didirikan terdiri bangunan tinggi sembilan lantai. Selain itu sebagian warga juga akan terganggu frekuensi radio maupun teve sehingga warga kesulitan mengakses berita penting. Dampak paling mencemaskan warga adalah semakin menurunnya kualitas air tanah, disebabkan rencananya apartemen akan membuang air limbah ke sungai Gajahwong, sehingga kualitas air sungai kian tercemar bakteri E.colli.

Warga juga mencemaskan penurunan muka air sumur, bahkan seperti terjadi di sekitar Hotel Fave, warga mandi lumpur karena sumur kering. Lima tahun terakhir, sumur di areal Balirejo sudah mengalami penurunan debit drastis. Atas banyak pertimbangan sebagaimana tersebut di atas itulah, juga diperkuat dengan hak kami warga Balirejo yang dilindungi oleh undang-undang — sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H UUD 1945 di mana setiap Warga Negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan asri, serta keinginan besar warga Balirejo untuk memertahankan Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakartasebagai pionir kota berbudaya serta bermartabat. Maka kami, warga RW. 05 yang berdampak langsung dengan rencana pembangunan Puri NotoprojoApartment menyatakan “MENOLAK”. Perlu kami sampaikan pula, meski sudah terpasang 5 (lima) spanduk penolakan apartemen, dan belum ada AMDAL serta perizinan lainnya, pihak investor tetap nekat membangun, yang menurut kami merupakan bagian dari itikad tidak baik (dokumen warga).

Pernyataan sikap warga secara bersama ini bagian dari praktek-praktek kewargaan berdaya dalam demokrasi. Para warga yang menolak menyampaikan aspirasinya dengan cara cara damai untuk membuat demokrasi semakin bermakna. Garry Van Klinken (2019) mengatakan partisipasi warga itulah yang membuat demokrasi bekerja, tanpa keterlibatan warga maka demokrasi hanya menjadi milik elit politik. Perlawanan ini wujud konkrit bagaimana dimensi kewargaan itu menjadi landasan utama warga Balirejo menolak pembangunan apartemen. Warga yang berada di ring satu pembangunan berada di posisi utama karena merekalah yang merasakan implikasi dari adanya apartemen.

Warga yang semakin jauh tempat tinggalnya memiliki kemungkinan untuk menerima kehadiran apartemen, disinilah jarak menjadi arena politik dimana aspek perlawanan itu ditentukan oleh aspek ruang. Ruang ini tidak hanya sebatas wilayah tetapi ruang sosial yang menjadi tempat warga membangun interaksi sosial yang sangat erat bisa berubah dengan hadirnya apartemen.

Perlawanan warga dalam menolak pembangunan ini menghadapi tantangan yang kompleks dimana aktor pemerintah menempatkan dirinya pada posisi pro pembangunan. PakLurah Mujamuju mengatakan “Saya kasian dengan mereka yang menolak padahal hadirnya apartemen akan meningkatkan kesejahteraan warga” (wawancara,). Sikap politik pemerintah desa ini sama dengan posisi politik pemerintah Kota Yogyakarta yang mempertanyakan rakyat mana yang menolak itu. Kondisi sosial ini membuat posisi warga yang kontra seharusnya kesulitan tetapi perlawanan itu justru semakin kuat.

Kuatnya perlawanan warga dalam menolak pembangunan ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi warga yang kontra, hampir semua mereka yang menolak ini memiliki latar belakang sebagai elit penting di kantor kecamatan dan desa. Setting sosial ini membuat konflik berada pada titik imbang bahkan kekuatan perlawanan warga pada titik tertentu memenangi pertarungan. Meskipun, warga yang menolak mendapatkan serangan dari pihak developer dengan beragam cara. Salah satunya pihak developer memasang spanduk pasukan keamanan Keraton untuk melekatkan indentitas Keraton Yogyakarta sebagai cara membangun legitimasi atau persetujuan dari masyarakat.

Strategi ini tidak membuat warga gentar, meskipun elit rt yang menolak khawatir kalau ini berkaitan dengan Keraton, konfirmasi informasi itu yang memperjelas bahwa pembangunan apartemen ini tidak memiliki hubungan erat dengan keraton. Apa yang yang dilakukan oleh pihak developer adalah cara yang penuh kekerasan, dengan menyerang psikologis warga maka penolakan warga akan pembangunan bisa mengendor tetapi faktanya kelompok yang menolak semakin solid.

Kedua kelompok warga yang terpecah ini masih menjaga konflik agar tidak muncul ke permukaan apalagi menjadi kekerasan fisik. Konflik ini masih terkendali karena warga yogya memiliki nilai nilai perdamaian yang mengakar kuat dalam kehidupan warganya. Interaksi dalam keseharian yang harmonis merupakan bagian dari kebudayaan Jawa yang lebih suka menjaga keharmonisan dari pada berkonflik. Tekanan dari pihak developer dengan cara

apapun tidak membuat warga khawatir akan implikasi dari sikap mereka menolak pembangunan.

Konflik yang berlarut-larut sampai tahap penyusunan AMDAL membuat seluruh aktor saling menegaskan posisinya dengan cara tidak membangun komunikasi yang dialogis, warga yang pro mengisi pertemuan formal dalam musyawarah penyusunan AMDAL dengan dinas lingkungan. Di dalam pertemuan ini terjadinya pembajakan representasi dalam menilai dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan apartemen. Pak rt 05 mengatakan,

“Dulu, disaat rencana analisis dampak lingkungan para warga diundang untuk diskusi dengan dinas lingkungan. Tidak ada perwakilan dari pihak kontra, semua diwakili oleh kelompok yang pro pembangunan. Situasi ini membuat kami datang ke kantor lurah, menyampaikan sekaligusmempertanyakan ini maksudnya apa.?” (wawancara, 09/05/19).

Posisi politik pemerintah yang pro pembangunan dengen developer membuat persekongkolan politik itu terbentuk, hanya dibalik sikap lurah ini kita tidak mengetahui material apa yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Warga yang pro pembangunan hadir disitu dengan alasan ingin belajar bagaimana dokumen AMDAL itu dibuat. Ibuk Yudha mengatakan,

“Saya itu tidak tahu apa-apa mas, saya kesana hanya ingin belajar bagaimana dokumen analisis lingkungan itu dilakukan karena tidak ada yang mewakili rt 05 maka saya masuk sebagai perwakilan. Mereka yang menolak pendirian apartemen dari sejak awalnya tidak mau berdialog. Pokoknya, merekamenolak pendirian apartemen tanpa alasan yang jelas” (wawancara, 11/04/19).

Pernyataan ini sebenarnya bentuk dari aktor yang ingin menyelimuti maksud dan tujuannya, sebagai aktor yang pro pembangunan pembajakan representasi itu dilakukan secara terencana untuk memenangkan konflik agar pembangunan apartemen secara AMDAL layak. Padahal AMDAL adalah arena pertarungan politis yang paling menentukan legitimasi aktor business dalam memaksakan pembangunan demi kepentingannya.

Di dalam banyak kasus, dokumen AMDAL menjadi senjata bukan dokumen yang netral dan posisi ilmuwan yang berpihak pada kebenaran ilmu melainkan kebenaran rezim pembangunan. Konflik pembangunan yang masih berlangsung ini belum menemukan titik puncaknya, kedua pihak masih bertarung dengan strategi mereka masing-masing. Warga yang jumlahnya mayoritas lebih banyak memilih diam secara kuantitas dari pada terlibat dalam dinamika konflik. Warga yang diam ini malah dimanfaatkan oleh developer dengan melakukan research angket untuk mengetahui bagaimana posisi warga secara keseluruhan terutama mereka yang dekat dengan lokasi pendirian apartemen. Angket yang diberikan ini disertai dengan uang lima puluh ribu rupiah di dalam amplop. Lebih terangnya pak rt 05 menyatakan,

“Pihak developer melakukan berbagai cara, salah satunya mengirim orang yang pura-pura menjadi peneliti dengan meminta warga mengisi angket yang disertai pertanyaan bagaimana warga apakah mereka setuju atau tidak dengan pembangunan, setelah warga yang diminta isi angketnya diberiamplop 50.000 bagi warga yang mengisi amplop” (wawancara, 09/05/19).

1.1 Gambar Angket Dari Developer


Belumnya jelasnya posisi warga yang mayoritas ini membuat representasi warga itu hasil dari wacana, posisi dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan kedua aktor memiliki hak itu berbicara atas nama warga. Namun, suara warga yang akan merasakan dampak langsung dari pembangunan hotel diabaikan oleh pemerintah. Padahal warga inilah yang vokal dalam menyampaikan penolakannya demi kepentingan warga secara keseluruhan. Fragmentasi suara warga tidak membuat dua kelompok yang berbeda suara ini melakukan strategi tertentu untuk mendapatkan dukungan dari kelompok mayoritas. Bagi pak rt 05 warga lebih sibuk bekerja dan tidak peduli pada persoalan begini yang menyangkut hidup mereka. Kita, para aparat pemerintah ditingkat rt berusaha menyuarakan hal yang bagi kepentingan warga (wawancara, 11/04/19).

Resolusi Konflik: Membangun Dialog Menuju Perdamaian

Konflik pembangunan apartemen ini berlarut dalam kondisi ketidakpastian yang suatu saat pembangunan bisa dilakukan dan warga yang melawan terus melawan sampai sumber daya politiknya habis dan pemerintah yang pro pembangunan apartemen akan membuat warga kehilangan kepercayaan kepada mereka. aktor yang berkonflik memiliki kepentingan yang tidak bisa dinegosiasikan meskipun konflik dalam kasus pembangunan apartemen di Timoho masih terkendali karena nilai-nilai perdamaian yang mengakar dalam masyarakat Yogyakarta.

Aktor yang bisa menjembatani semua aktor ini hanyalah mereka yang dulu menjadi dosen di APMD hal ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang aktor yang berkonflik, dalam suatu kasus sebagaimana cerita warga ketika camat mendatangani persetujuan akan pendirian apartemen telah memicu protes dari warga yang kontra pembangunan. Para warga ini menuntut dan mempertanyakan maksud pak camatnya. Di dalam diskusi itulah salah satu dosen APMD yang kontra pembangunan mempengaruhi si pak camat yang dulu adalah muridnya.

Hirarki kultural dalam konflik ini bisa membangun kesepakatan bersama walaupun ada dosen APMD juga yang pro akan pembangunan apartemen. Para dosen ini bisa mengambil peran bersama warga untuk membuat kesepakatan dan melakukan kajian akan implikasi dari pembangunan apartemen dengan cara demokratis yang benar benar partisipatif. Para dosen ini hanya menjadi fasilitator yang berusaha memberikan arah penyelesaikan terbaik demi kepentingan warga dikarenakan warga telah mengalami fragmentasi ke dalam tiga model kewargaan konflik yaitu: pertama, warga ideologis adalah mereka yang menolak pembangunan dengan basis material ekonomi yang sudah selesai dengan persoalan dirinya. Misalnya, pak Purbatin warga yang mengorganisir, dia mantan elit di kelurahan yang memiliki pengaruh dalam kehidupan warga; kedua, warga pragmatis, kelompok warga yang pro pembangunan apartemen demi memenuhi tujuan ekonomi sesaat, bagi kelompok ini kesejahteraan diukur dengan basis material; ketiga, warga apatis, mayoritas individu yang lebih memilih diam dan tidak terlibat dalam dinamika sekaligus masalah yang menyangkut hidup mereka.

Tiga model kewargaan dalam konflik ini ingin menunjukkan bahwa pembangunan kita secara menyeluruh belum membentuk warga yang aktif (active citizenship). Warga yang baik selama ini dianggap oleh pemerintah adalah mereka yang pro akan pembangunan padahal makna kewargaan itu sangat politis dan kontestatif. Artinya, Ia menjadi arena pertarungan bukan sesuatu yang diterima begitu saja. Kita perlu mendefinisikan ulang akan makna ‘good citizenship’ agar wacana dominan tentang bentuk kewargaan baik itu tidak monolistik.

Kesimpulan

Pembangunan dan konflik memiliki hubungan yang erat yang tak boleh diabaikan dalam aspek perencanaan pembangunan daerah. Pengabaian potensi konflik yang akan muncul hanya akan membuat warga mengalami kesengsaraan dan membuat lahirnya keteratakan sosial dalam kehidupan warga sehari-hari. Perlawanan warga Balirejo dalam menolak pendirian apartemen sebagai ekpresi dan partisipasi warga dalam pembangunan agar pembangunan itu berdasarkan aspirasi yang berada dibawah bukan mesin kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan modal.

Kekuatan warga dalam melawan dengan berbagai cara, itulah good citizenship yang memiliki kepedulian akan nasib warga secara keseluruhan, perjuangan sekaligus perlawanan adalah sebuah tindakan kolektif warga yang ingin membuat pembangunan berjalan di rel semestinya. Perjuangan warga ini masih dalam ketidakpastian, konflik masih bersarang di dasar, hanya warga yang bisa menjaga perdamaian itu, negara akan tetap berada pada posisi memaksakan pembangun demi kesejahteraan segelintir orang dan memuaskan hasrat kaum pemilik modal. Konflik ini belum berakhir, ia masih cerita yang belum usai.

DAFTAR PUSTAKA

Suharko. Masyarakat Adat vs Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. 2016. Vol. 2.

Trijono, lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

Try Ardianto Hendra. 2016. Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan (Pertarungan Wacana Kesejahteraan Dalam Pertambangan). Yogyakarta. PolGov

Berenschot, Ward dan Van Klinken, Gerry. 2019. Citizenship in Indonesia (Perjuangan Atas Hak, Identitas dan Partisipasi. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup