“Dengan tidur di rumah sendiri secara berjamaah selama berbulan-bulan itulah kapitalisme memasuki masa sekaratnya… Tidak ada aksi massa di jalanan, tidak ada lemparan molotov dan topeng-topeng Guy Fawkes, tidak ada manifesta-manifesto. Semua terjadi karena orang perlahan bosan dan mengantuk… Tidak ada yang mengira bahwa revolusi hari ini bisa terjadi justru karena dismobilisasi massa, justru karena demoralisasi fundamental—suatu Disorientasi Umum yang panjang dan lama…”

(Martin Suryajaya “Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona Atau Cerita Tentang Dua Virus”)[1]

 

“Dromologi sebagai ilmu percepatan kapitalistik kini menjelma menjadi ”argologi” (argos = lambat, diam, mangkrak), yaitu cara dan kondisi perlambatan. Kekuatan produksi, distribusi, dan konsumsi ekonomi global kini tengah mengalami perlambatan, yang mungkin akan diikuti ketidakberdayaan, kemunduran, bahkan kematian—the global argology…Virus korona telah memaksa ”budaya perpindahan” sebagai ciri globalisasi menjadi ”budaya diam di tempat” atau sedentary culture…”

(Yasraf Amir Pilliang “Virus De-Globalisasi”)[2]

 

Di tengah-tengah perhatian masyarakat yang sedikit banyak tersita pada upaya pemembedung penyebaran wabah Korona –yang secara medis diistilahkan COVID-19 muncullah kontroversi di ruang publik mengenai kartu pra kerja. Kartu pra kerja ini menjadi kontroversi karena sejumlah hal, utamanya karena melibatkan salah satu perusahaan startup yang dimiliki oleh salah satu staf khusus milenial presiden yakni Skill Academy (satu bagian dengan aplikasi ruang guru). Penunjukan perusahaan tersebut kemudian memunculkan kontroversi soal dugaan kolusi hingga salah sasaran. Politisi demokrat Rachland Nasidik misalnya merupakan sosok yang berupaya menyoroti soal dugaan kolusi tersebut (Putri: 2020). Belva Syah Devara sendiri sebagai pihak yang tertuduh memberikan klarifikasinya bahwa kecurigaan semacam itu tidak tepat karena sudah ada seleksi sejak tahun 2019 terkait dengan perusahaan yang sedianya digandeng negara (Ihsanuddin: 2020). Termasuk juga Belva menyebutkan tidak ada upaya intervensi terkait dengan posisinya sebagai staf khusus Presiden (Ihsanuddin: 2020). Bahkan Belva menegakan bahwa perusahaannya hanya salah satu “lapak” saja yang bisa dipilih oleh publik. Publik bisa memilih lapak lain yang juga ditunjuk negara tanpa ada paksaan untuk memilih “lapaknya” secara khusus (Ihsanuddin: 2020).

Selain kritikan dari Nasidik, Enny Sri Hartanti, peneliti INDEF juga melancarakan kritik dari sisi lain. Menurut Enny penciptaan kartu pra kerja di masa wabah Korona merupakan kebijakan yang tidak tepat. Menurut Enny yang seharusnya diprioritaskan pemerintah adalah pemberian bantuan langsung tunai pada masyarakat yang terdampak (Rosana: 2020). Mestinya pemerintah meniru program serupa yang dilakukan oleh sejumlah negara lain. Menurutnya negara lain justru memproritaskan penjagaan terhadap konsumsi rumah tangga di era wabah bukan menciptakan ide pelatihan yang tidak berkontribusi menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga (Rosana: 2020). Pendapat yang senada juga ditelaskan oleh rekan Enny, Bima Yudhistira menengarai yang lebih diuntungkan oleh kebijakan ini adalah penyedia jasa bukan masyarakat luas (Rosana: 2020). Terlebih lagi jika mencermati impikasi wabah korona terhadap ancaman PHK. Masyarakat yang terdampak PHY adalah kalangan yang telah memiliki skill sehingga tidak relevan jika diberi pelatihan lagi. Mereka lebih membutuhkan bantuan tunai baik untuk mencukupi kehidupan di masa Korona tersebut(Rosana: 2020). Menariknya Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja (PMO) Panji Winanteya Ruky menegaskan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi masa pasca Korona dimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas yang dibutuhkan oleh industri (Rosana: 2020). Panji juga menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu program lain yang secara khusus diambil pemerintah untuk penanggulangan Corona (Rosana: 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas kita bisa memahami bagaimana pembicaraan tentang kartu pra kerja didominasi oleh dua cara pandang yakni “normalitas” dan “abnormalitas”. Pandangan “normalitas” sebagaimana nampak pada kritik ala Nasidik mencoba menekankan pada bagaimana seharusnya kebijakan diambil di era “normal” ketika tidak ada situasi yang “abnormal” seperti wabah Korona. Dalam cara pandang berbasis “normalitas” semacam ini maka kritikan akan diarahkan pada prosedur birokrasi. Ketidaksesuaian dengan prosedur kemudian akan dilabeli sebagai “fenomena kolusi” dan sejenisnya. Argumen ini sah saja untuk dimunculkan walau dalam era “abnormal” bisa saja dikatakan bahwa infrastruktur seperti Skill Academy telah memadahi dan dapat dengan mudah “didayagunakan” untuk kepentingan yang mendesak. Ibaratnya sebagaimana peran sentral militer di era “abnormal” –misal gempa bumi, gunung meletus, tsunami- yang secara “natural” muncul karena mereka memiliki infrastruktur kuat. Faktor “superioritas” infrastruktur itulah yang membuat pendayagunaan militer di saat “abnormal” misalnya menjadi krusial misalnya seperti menembus daerah yang sulit dijangkau sipil. Dalam konteks Korona yang mensyaratkan diberlakukannya social distancing, perusahaan seperti Skill Academy dapat diposisikan sebagai perusahaan yang telah memiliki infrastruktur yang “cukup memadahi” dalam konteks Indonesia. Sehingga mungkin saja ada “pemakluman” tersendiri bahwa upaya menggandeng mereka sebagai rekanan dalam konteks kartu pra kerja merupakan hal yang absah dalam kondisi “abnormal”. Karena prinsip dari “abnormalitas” adalah mengizinkan suatu yang tidak boleh dilakukan saat “normal”.

Akan tetapi jika kritik dikerangkai dengan kerangka “abnormalitas”, dimana justru ketepatan yang menjadi pertaruhan bukan lagi kesesuaian dengan prosedur, maka kritik yang dilancarakan Enny dan Bima terhadap kebijakan bisa dibenarkan. Keduanya berangkat dari pertanyaan penting yakni apakah kebijakan ini berkesesuaian dengan kebutuhan publik di era Korona?  Jika kebijakan semacam ini lebih menguntungkan penyedia jasa –sebagaimana disinyalir Bima- maka tentunya layak untuk dikritisi lebih lanjut. Posisi Bima ini menjadi jalan masuk untuk membaca fenomena kartu pekerja ini secara lebih mendalam berbasis pada konteks situasi “abnormalitas” yang sedang kita hadapi saat ini. Apakah yang sebenarnya melatarbelakangi munculnya kebijakan semacam ini? Lebih jauh lagi, apakah kecenderungan semacam ini hanya terjadi di Indonesia atau juga terjadi di negara lain dalam bentuk lain? Tulisan ini mencoba mengelaborasi fenomena tersebut dengan mempertautkannya dengan rezim kapitalisme global yang bertahta saat ini. Bagaimana kebijakan tersebut dapat dikatakan terkait erat dengan upaya “tanggap darurat” yang dirancang oleh rezim kapitalisme global memghadapi potensi “krisis” akibat  “hantaman” tidak terduga dari entitas mikroskopik bernama virus -yang bahkan tidak bisa berfikir jika menggunakan asumsi biologi kontemporer-[2].

Salah seorang pemikir dan aktivis kontemporer terkemuka dunia, Naomi Klein memberikan kita sebuah kerangka analisis yang menarik untk memahami situasi semacam ini. Klein –dalam wawancaranya dengan Marie Solis- mewanti-wanti kepada kita tentang potensi munculnya fenomena disaster capitalism pasca terjadinya satu situasi “abnormal” (Solis: 2020). Fenomena disaster disini dimaknai dengan diberlakukannya siasat schock doctrine yang berupaya mempergunakan situasi “abnormal” untuk mengukuhkan posisi elit dan meminggirkan rakyat (Solis: 2020). Klein sendiri secara spesifik menyoroti shock doctrine  ini dalam konteks penanganan wabah Korona di AS. Menurut Klien sejumlah kebijakan Trump di era pandemi ini menunjukkan bahwa bukan rakyat tetapi para kapitalislah yang coba dilindungi oleh negara. Sebagai bukti ia menyorotasi pemberian stimulus oleh Trump pada perusahaan yang dianggap terdampak Korona (Solis: 2020)..

Salah satu poin dari kebijakan stimulus ini adalah keringanan pajak yang menurut Klein akan semakain memperburuk sistem social security yang ada di AS karena bergantung pada pajak yang masuk (Solis: 2020).. Kondisi AS yang memburuk pasca Korona, dimana negara tersebut menjadi negara non Asia terdampak paling parah akibat wabah menunjukkan sisi kebenaran dari argumen Klein tersebut. Pengakuan dari WNI yang tinggal di sana misalnya menyebut bagi dirinya sangat sulit mencari masker untuk melindungi dirinya. Dengan kata lain rakyat secara umum –terlebih yang tidak berpunya- dengan mudah menjadi korban dari virus mematikan tersebut. Dalam kondisi bekerjanya disaster capitalism seperti itu Klein kemudian merekomendasikan kooperasi antar rakyat sebagai solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah wabah semakin tidak terkontrol (Solis: 2020).

Klein membasiskan agrumennya bahwa kapitalislah yang diuntungkan dengan adanya kondisi “abnormal” yang kemudian memanfaatkannya untuk memperkokoh posisinya. Keadaan yang sama misalnya bisa kita aplikasikan dalam kasus Indonesia mislanya dimana perusahaan yang mendapat untung bukan rakyat kebanyakan. Akan tetapi yang mungkin terluput dari analisis Klein adalah dalam konteks “abnormal”, secara spesifik dalam kasus Korona saat ini, bukanlah sebagaimana dikatakan Klein sebagai “perfect condition” untuk memuluskan ambisi mereka (Solis: 2020). Jika merujuk pada analisis Yasraf Amir Pilliang (2020) dan juga Martin Suryajaya (2020) kita bisa mengambil kesimpulan bahwa “abnormalitas” disini bukan sebagai “perfect condition”, tetapi sebagai “pertaruhan eksistensial” bagi rezim kapitalisme untuk tetap survive atau terpelanting dari jalannya sejarah. Martin misalnya menjelaskan bahwasanya Korona ini akan menghadapkan berbagai industri pada situasi sulit untuk eksis (Suryajaya: 2020). Dalam situasi “uncertaincy” yang merupakan musuh dari kapitalisme yang mendasakran pada ide kalkulatif maka situasi ini -jika berlangsung dalam waktu lama dan semakin tidak terprediksikan- akan menghasilkan gelombang kejatuhan berbagai industri tersebut. Mulai dari industri manufaktur hingga industri lain yang menysaratkan berkumpulnya warga maupun juga pegawai (buruh) untuk menopang eksistensinya (Suryajaya: 2020). Keruntuhan ini akan berimbas pula pada krisis selanjutnya yakni moneter (Suryajaya: 2020).

Kapitalisme membutuhkan semacam “rem darurat” untuk memastikan laju domino ini bisa dihentikan atau diperlambat. Maka upaya negara untuk “memback-up” berbagai perusahaan strategis merupakan upaya untuk mengerem efek domino tersebut. Negara memberikan “certaincy” di tengah badai “uncertaincy”. Karena jika bergantung pada pasar semata maka bisa jadi dengan mudah industri tersebut akan jatuh dalam waktu cepat. Dalam konteks ini argumen Suryajaya (2020) tentang tentang “negara menjadi sosialis karena terpaksa” sebenarnya kurang tepat, karena sebagaimana posisi Klein bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu sejatinya demi kepentingan kapitalis itu sendiri (Solis: 2020). Ketika dia buruh “diback-up” negara dengan cara “nasionalisasi-pun” misalnya maka itu adalah salah satu strategi penyelamatan yang paling rasional untuk menjamin “certaincy” karena dengan itulah hidup-matinya industri menjadi tanggung jawab negara. Dengan kata lain fenomena disaster capitalism yang tercermin dari banyak kebijakan secara global ataupun nasional dalam konteks Korona itu dapat dimaknai memastikan bahwa kapitalisme tetap bertahan menghadapi terjangan wabah Korona yang ibarat kanker bagai eksistensi mereka.

Satu hal yang juga menarik untuk dibahas karena sentralitasnya ialah target dari kebijakan semacam kartu pra kerja yang menyasar warga yang notabene sedang melakukan masa “rebahannya” di rumah. Jika mengambil argumen Suryajaya (2020) bahwasanya “kaum rebahan” itu adalah kaum revolusioner -dimana dengan “kesantaiannya” justru merupakan ekspresi nyata pemogokan umum dalam skala yang luar biasa-, maka bisa kita katakan kebijakan semacam ini adalah siasat untuk “mendisiplinkan” kaum revolusioner. Yasraf secara menarik berargumen bahwa budaya gerak yang diinisaisi oleh kapitalsime dan mencapai puncaknya dengan movement of people di era globalisasi ini secara “disruptif” diganggu oleh “noise” yakni Korona (Pilliang: 2020). Yasraf menambahkan “noise” ini memberi jalan lapang bagi kemunculan budaya baru yakni budaya diam (Pilliang: 2020). Budaya diam inilah yang kemudian dinyatakan Suryajaya memiliki revolusioner karena akan membuat orang menjadi “malas” untuk bekerja (Suryajaya: 2020). Kalau mau ditambahkan budaya ini bahkan membuat malas untuk mengkonsumsi barang-barang yang notabene bagian dari mode. Karena tanpa adanya ruang yang memadahi untuk “narsis” –apalagi di masa wabah dimana “narsisme” justru akan mengundang makian- maka konsumsi menjadi terbatas sifatnya, dan lebih banyak disalurkan untuk kebutuhan yang esensial saja. Situasi semacam ini tentunya menjadi malapetaka sendiri bagi kapitalisme yang membutuhkan gerak produksi dan konsumsi yang tinggi untuk menopang eksistensinya.

Lebih jauh lagi kaum revolusioner yang “baru” ini, yang melakukan aksi revolusionernya dengan diam di kamar secara terbalik merubah struktur sosial yang ada. Mereka adalah “raja-raja kecil” (sebenarnya ini wajar dalam logika demokrasi karena rakyat adalah pemegang kuasa tertinggi) yang yang mesti “dipuaskan” hasratnya –hasrat disini adalah hasrat konsumsi primer pada khususnya- sementara pada saat yang sama mereka tidak bisa dipaksa untuk “bekerja” dalam situasi semacam ini. Jika tidak “dipuaskan” mereka dengan mudah dapat keluar rumah dan kemudian membuat situasi “uncertaincy” semakin akut dan panjang yang membuat kapitalisme semakin terpuruk. Dalam hal ini negara dan industri justru dituntut untuk menjadi “pelayan” bagi sang “raja” tersebut jika menginginkan kondisi cepat berganti ke “normal”.

Satu hal lain yang juga perlu ditegaskan bahwasanya “kaum rebahan” yang revolusioner itu dari hari ke hari potensial semakin bertambah seiring dengan sejumlah industri yang mulai mengalami krisis setelah wabah korona tersebut. Dalam istilahnya Martin, PHK menjadi tidak terhindarkan dan akan memicu melambungnya jumlah kaum lumpenproletariat. Lumpenproletariat ini dapat dikatakan sebagai bagian dari “kaum rebahan” yang paling membahayakan dalam situasi semacam ini. Jika “hasrat” mereka tidak dicukupi maka tidak ada hambatan bagi untuk berubah menjadi gerakan revolusioner “tradisional” di ruang publik dengan alasan sudah tidak ada lagi yang bisa dia pegangi. Sehingga apapun yang terjadi dia tidak peduli. Sebagaimana kasus seorang teroris yang melakukan aksi bunuh diri karena sudah sampai “titik nadir” tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali dan semakin tertekan oleh kondisinya sehingga berbuah pada aksi destruktif.

Dengan kata lain upaya untuk “menjinakkan” kaum revolusioner ini secara umum menjadi krusial untuk menjaga eksistensi kapitalisme di tengah krisis besar yang tengah menimpa dirinya. Maka dalam hal ini munculnya kebijakan semacam kartu pra kerja dan mungkin kebijakan lain yang serupa baik di Indonesia dan luar negeri adalah bagian dari upaya “trial and error” untuk penyelematan kapitalisme itu sendiri. Masyarakat luas berupaya didorong agar tidak berada pada budaya diam tetapi pada budaya gerak (budaya gerak mengkonsumsi suatu yang tidak “primer” bagi dirinya). Tapi paling tidak dengan munculnya “stimulus” semacam ini diharapkan memperlambat budaya diam ini jadi suatu kondisi yang permanen.  Pada saat yang sama dari proses konsumsi ini maka suntikan baru pada industri juga dapat dikakukan pada waktu bersamaan sehingga efek domino untuk mencegah runtuhnya industri dapat dicegah sedemikian rupa.

Sebagai penutup efek positif dari budaya diam ini dapat disaksikan baik dalam level global maupun nasional. Dalam konteks lingkungan misalnya, polusi yang menurun di sejumlah negara membuat kondisi lingkungan menjadi semakin baik. Tidak terkecuali di Jakarta dimana kualitas udara di wilayah metropolitan juga mengalami perbaikan signifikan. Efek positif juga muncul dari diamnya orang-orang di rumah. Dimana mereka bisa menghabiskan waktu ekstra bersama keluarga mereka. Walau dalam derajat tertentu tidak semua orang bisa menikmatinya namun dapat dikatakan tingganya orang di rumah juga dapat membuatnya rileks setelah setiap hari –terlebih di kota besar- disibukkan dengan rutinitas yang dapat mengganggu tubuhnya. Sebaliknya bagi kapitalisme ini adalah mimpi buruk karena mau tidak mau mereka juga mesti mendukung budaya diam dalam derajat tertentu karena jika tidak maka “uncertaincy” akibat Korona tidak akan berakhir. Disebut mimpi buruk karena kini mereka dituntut untuk menghidupi pekerjanya –yang sebelumnya mereka ekspoitasi habis-habisan-. Akan tetapi pada saat yang sama Kapitalisme juga tidak ingin agar budaya diam ini terus berlangsung dalam skala yang masif dan waktu yang alam karena potensial budaya ini akan semakin “mengendap” di dalam alam pikir publik sehingga sulit untuk merubahnya kembali di waktu “normal”. Maka dalam konteks inilah Kapitalisme mengandalkan schock doctrine dalam bentuknya yang beraneka ragam untuk memastikan survialitasnya. Apakah kapitalisme berhasil memastikan eksistensinya di tengah era “uncertaincy” ini? Tentu saja tulisan ini tidak memiliki jawaban yang definitif.

 

Referensi

Ihsanuddin. “Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi.” Kompas. 4 15, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/16410451/anggap-wajar-perusahaannya-jadi-mitra-kartu-prakerja-ini-alasan-belva?page=2 (accessed 4 17, 2020).

Pilliang, Yasraf Amir. “Virus De-Globalisasi.” Kompas. 3 30, 2020. https://kompas.id/baca/opini/2020/03/30/virus-de-globalisasi/?_t=eg7cqZjj3bLYMa8Q6monJFWqXShIBLmqwZM2BnnF97RgeRbARIDZEieob4XSb3H5?_t=ytb5npdaCGrOcUZpwXqWhljSifImnlIl1beGVdCQJDa65O1WYjQJZgGTOiyz4a2?_t=Tn6VyLn2oXGMrwwU0i8iW8lAdB4zWrzJZJusbPhMuIzaO83wGcAH69A (accessed 4 1, 2020).

Putri, Budiarti Utami. “Kata Politikus Demokrat Pelatihan Online Jokowi Kebijakan Tercela.” Tempo. 4 15, 2020. https://nasional.tempo.co/read/1331664/kata-politikus-demokrat-pelatihan-online-jokowi-kebijakan-tercela (accessed 4 17, 2020).

Rosana, Francisca Christy. “Program Kartu Prakerja di Masa Pandemi dan Gagal Paham Pemerintah.” Tempo. 4 16, 2020. https://fokus.tempo.co/read/1332270/program-kartu-prakerja-di-masa-pandemi-dan-gagal-paham-pemerintah (accessed 4 17, 2020).

Solis, Marie. “Coronavirus Is the Perfect Disaster for ‘Disaster Capitalism’.” Vice. 3 13, 2020. https://www.vice.com/en_uk/article/5dmqyk/naomi-klein-interview-on-coronavirus-and-disaster-capitalism-shock-doctrine (accessed 4 1, 2020).

Suryajaya, Martin. “Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona Atau Cerita tentang Dua Virus.” Martin Suryajaya.com. 3 30, 2020. https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-ekonomi-dunia-setelah-korona (accessed 4 1, 2020).

[1]Pilliang, Yasraf Amir. “Virus De-Globalisasi.” Kompas. 3 30, 2020. https://kompas.id/baca/opini/2020/03/30/virus-de-globalisasi/?_t=eg7cqZjj3bLYMa8Q6monJFWqXShIBLmqwZM2BnnF97RgeRbARIDZEieob4XSb3H5?_t=ytb5npdaCGrOcUZpwXqWhljSifImnlIl1beGVdCQJDa65O1WYjQJZgGTOiyz4a2?_t=Tn6VyLn2oXGMrwwU0i8iW8lAdB4zWrzJZJusbPhMuIzaO83wGcAH69A (accessed 4 1, 2020).

[2] virus dikatakan sebagai bukan makhluk hidup sehingga tidak memiliki pikiran. Ia bekerja secara mekanistik belaka. Walau uniknya, meskipun kerjanya mekanistik ia memiliki semacam “kecerdasan” tersendiri layaknya makhluk hidup sehingga bisa “mengecoh” sistem kekebalan tubuh.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link