Oleh: M. Amien Rais

Ketika pada 1997 saya menyaksikan praktik pertambangan PT Freeport Indonesia. Betapa tidak! Sejauh mata memandang tampak kerusakan ekologi yang demikian parah. Puluhan truk raksasa membawa bongkahan batu, tanah, pasir dan reruntuhan gunung Jaya Wijaya yang dihancurkan lewat dinamit, ke milling machine, ke mesin penggerusan. Setiap hari ribuan ton bongkahan dari gunung-gunung Jaya Wijaya itu diambil konsentrat emas, perak dan tembaganya sedangkan ampasnya, tailingnya atau limbahnya, dilemparkan ke lembah sekitar dan terutama ke sungai Ajkwa, sehingga menghancurkan tanah sekitar 250 km2 di sekitar daerah pertambangan. Konsentrat emas, perak dan tembaga itu kemudian lewat pipa besar sepanjang sekitar 70 kmcu gelontorkan kepantai laut Arafura. Di sana kapal-kapal besar telah menunggu berton-ton konsentrat yang telah dijarah oleh PT Freeport Mc Moran itu. Kapal-kapal besar itu kemudian mengirim ribuan ton konsentrat ke berbagai smeiterdi luar negeri untuk kemudian diolah menjadi batangan emas, perak dan tembaga.

Yang menakjubkan adalah bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat melakukan  supervisi, bahkan sekedar monitoring, berapa volume konsentrat emas dli itu yang telah digotong Freeport ke luar negeri. Luar biasa. Memang luar biasa kerena ada semacam negara dalam negara. Pada 1997 itu, ketika saya membaca bahwa Freeport hanya menjadi pembayar pajak di nomor urut belasan, saya langsung menulis di koran bahwa pasti telah terjadi penggelapan pajak oleh perusahaan Amerika yangarogan dan bereputasi buruk itu. Mungkin karena sentilan itu, pada tahun berikutnya Freeport menjadi pembayar pajak nomor satu. Entah sekarang. Sesungguhnya Freeport telah melakukan berbagai kejahatan. Kejahatan pertamaadalah pembunuhan terhadaplingkungan (ecocide) secara sistematik, terus menerus,dan sengaja. Menurut harian The New York Times 27 Desember 2005, volume buangan limbah Freeport sudah dua kali lebih besar dibandingkan kedukan terusan Panama. Atau menurut buku inilimbah Freeport mampu menutupi kota Jakarta, Depok dan Bekasi setinggi 5 meter lumpur beracun.

Kedua, kejahatan pelanggaran pembayaran pajak. Saya yakin bila ada audit pajak independen terhadap PT Freeport Indonesia niscaya akan ketahuan betapa perusahaan yang arogan ini telah mengemplang pajak. Ketika saya di sana beberapa insinyur Indonesia mengatakan bahwa alat-alat berat sampai alat-alat elektronik rumah tangga di Tembagapura masuk begitu saja lewat jalur khusus tanpa membayar pajak. Belum lagi “pembukuan” cash in dan cash out Freeport yang nampaknya tidak mungkin dapat diketahui oleh pihak Indonesia. Datam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh senior pertambangan, antara lain Prof. Subroto dan Prof. Sadli, saya diberi tahu bahwa dalam kontrak karya I Indonesia-Freeport, ada sejumiah paragraf rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar, bahkan oleh DPR-RI. Bukankah ini sebuah penghinaan terhadap kedaulatan bangsa? Bagaimana mungkin rakyat Indonesia tidak boleh mengetahui urusan yang menyangkut nasibnya?

Ketiga, telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang berupa pelenyapan hak hidup, hak ekonomi, sosial dan budaya sebagian warga masyarakat yang telah dilakukan oleh Freeport. Ironisnya, sebagian oknum militer dan polisi telah berperan sebagai pelindung berbagai ke jahatan kemanusiaan tersebut seperti dipaparkan dalam buku ini. Sudah sangat tinggi saatnya Indohesia mengakhiri penjajahan dan penghinaan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu.

Bayangkan, dana pensiun pemerintah Norwegia saja, mencabut investasinya di Freeport Mc Moran Copper and Goldlnc. senilai US$ 240 juta atau sekitar Rp 2,16 triliun. Alasannya, Freeport telah menghancurkan ekoiogi Papua. Nah, Pemerintah Norwegia yang belasan ribu km jauhnya dari Indonesia, merasa berdosa kalau ikut menghancurkan lingkungan Papua, sementara kita begitu tenang dan merasa tidak bersaiah sama sekali. What kind of nation are we? What kind of government do we have?

Bangsa dan pemerintah macam apa kita ini? Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pertambangan PT Freeport Indonesia adalah sebuah pertambangan babon. Dan jangan lupa, izin pertambangannya baru berakhir pada 2041, takkala angkatan saya, termasuk Presiden Susilo dan Wapres Kalla, kira- kira sudah berada di alam baka. Saya yakin pada saat Freeport me- ninggalkan Papua, selain reserve tembaga, emas dan perak di sana Sudah ludes, lingkungan alamnya di sana juga sudah hancur lebur menyeramkan. Setelah membaca buku yang diterbitkan oleh JATAM (jaringan Advokasi Tambang) ini, sudah tidak perlu lagi kita menanyakan bukti kejahatan multi-dimensional yang didakukan oleh PT Freeport Indonesia. Maaf, hanya manusia idiot atau embisil saja yangmasih menanyakan bukti peianggaran atau kejahatan Freeport. Semoga buku yang ditulis oleh 7 patriot bangsa ini menyadarkan kita semua, terutama Pemerintah untuk segera melakukan langkah- langkah rasional terhadap Freeport demi kepentingan bangsa Indonesia, bangsa yang sudah demikian lama terhina.

*Tulisan ini diketik ulang dari Kata pengantar pada buku Freeport: Bagaimana Periambangan Emas dan Tembaga Raksasa “Menjajah” Indonesia, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2006.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link