Oleh: La Halufi*

Perkembangan dan kemajuan teknologi di era modern tidak dapat lagi dielakan dan ini menjadi salah satu kebutuhan umat manusia. Dalam segala aspek kehidupan manusia saat ini tidak pernah lepas dengan teknologi yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Teknologi mengalami perkembangan dan perbaikan setiap saat.

Di Indonesia, kehadiran teknologi yang lebih maju baru terasa menjelang tahun 2000an dengan tingkat penggunannya belum terlalu membuming. Penyebaran informasi saat itu masih mengandalkan media televisi dan media cetak (Koran dan Majalah). Sehingga tidak semua orang diseluruh pelosok bumi pertiwi dapat mengakses dan menikmati media tersebut sehingga persebaran informasi sangatlah pasif terlebih lagi masyarakat yang ada diwilayah yang terisolasi.

Salah satu media yang menjadi raja pada masanya ialah Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang juga merupakan ujung tombak penyalur informasi dari kebijakan pemerintah saat orde baru. Sedangkan dua media cetak yakni Tempo dan Kompas menjadi pelopor munculnya media cetak namun keduanya haru menjadi pengecut dalam menyampaikan informasi sebab mereka harus berhati-hati dalam memberikan informasi karena tidak jarang mereka harus dicegat oleh pemerintah jika informasinya tidak sejalan dengan pemerintah.

Awal-awal reformasi, media mulai menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat Indonesia dan sebab itu, para pengusaha media bermunculan sehingga memberikan warna lain dalam pemberitaan terkait suatu peristawa atau kebijakan pemerintah. Sedangkan keberadaan internat saat itu belum menjadi hal yang memiliki daya tarik bagi masyarakat Indonesia saat itu. Keberadaan media-media tersebut menjadi jalan mulus bagi transisi masyarakat dan politik Indonesia.

Hadirnya media-media baru ini mengakibatkan terbentuknya sebuah sistem oligopoli media di Indonesia dengan memunculkan para konglomerat media di Nusantara. Tak hanya sampai disitu, para konglomerat ini kemudia melebarkan sayap bisnis mereka dari televisi menjadi konglomerat Digital.Tidak sedikit pemilik media (cetak dan atau televisi) juga memiliki media digital.

Hal ini disebabkan karena besarnya potensi ekonomi yang dihasilkan bisnis digital di Indonesia yang bisa menambah pundi-pundi kekkayaan para konglomerat media tersebut. Merambatnya bisnis mereka ke bisnis digital mengakibatkan dan bahkan mematikan pemilik media digital yang memiliki keterbatasan finansial untuk bisa mengembangkan bisnis mereka dan pada akhirnya mereka harus menjual media mereka kepada para pemodal tersebut. Ditambah lagi dengan regulasi yang tidak terlalu ketat yang tidak mampu melindungi pada pebisnis kecil.

Terlepas dari potensi finansial yang besar yang bersumber dari bisnis ini, para konglomerat bisnis ini juga memiliki keinginan yang lebih besar lagi yakni ingin menjadi presiden republic Indonesia. Hal ini terbukti dengan jelas jika hampir semua para pemiliki media di Indonesia memilki partai mereka sendiri sebagai kendaraan politik mereka untuk menuju kursi kekuasaan sebagai prisiden. Misalnya Surya Paloh pemilik stasiun televise MetroTV (Nasdem), Hary Tanoe Soedibjo pemilik MNC, Global, RCTI (Perindo), Aburizal Bakrie pemilik TVOne, ANTV (Mantan ketua Golkar) dan juga beberapa pengusaha media lain yang berafiliasi dengan parti politik.

Tujuan lain dari aktifitas atau keterlibatan mereka dalam partai politik ialah untuk mengamankan usaha mereka apakah itu lewat anggota parlemen dari partai mereka melalui pembentukan peraturan dan juga melalui kedekatan mereka dengan penguasa. Posisi mereka sebagai pemilik media meliki peran sentral dalam pemberitaan media. Jika mereka berada pada posisi yang bersebrangan dengan pemerintah maka pemberitaan dari media mereka akan selalu mengkritisi pemerintah dan sebaliknya. Sehingga kadangkala pemerintah mencegal media yang menyudutkan pemerintah.

Sedangkan media digital terlepas dari potensi ekonominya juga memiliki potensi yang besar terhadap pembentuk jalan baru politik dan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh keterlibatan dan aktifnya para kaum milenial Indonesia dalam dunia digital dan daring yang cenderung aktif menyampaikan pesan-pesan politik melalui social media. Sehingga cara ini sangat efektif digunakan dan juga telah memberikan pembuktian yang jelas ketika awal pencalonan Jokowi sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 sangat gencar dilakukan oleh kaum muda Jakarta saat itu dan juga pada pencalonannya sebagai presiden pada 2014 silam. Melalui social media yang gencar dilkukan oleh kaum mudah pada 2012 mampu membawa jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga sebagai Presiden 2014.

Selain peran mereka dalam menyampaikan pesan politik, mereka juga kadang kala memberi dampak perubahan pada kebijakan pemerintah ketika suatu kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat yang sering disuarakan lewat media social. Sehingg hal ini secara tidak langsung mampu mempengaruhi kebijkaan yang akan diambil pemerintah, walaupun kebijakan yang diambil agak melenceng dari harapan warganet.

Keberadaan media digital tidak sedikit juga menjadi musibah tersendiri bagi sebagian warganet yang mencoba menyebarkan informasi berujung pada jeruji besi. Hal ini diakibatkan oleh pengaduan para elit politik atau pejabat Negara kepada penegak hokum dengan dalih pencemaran nama baik ataupun berita hoax hingga warganet terjerat UU ITE. Kehadiran Negara tidak lagi mampu menjembati dan melindungi hak warga Negara namun bahkan menjadi alat untuk memberangus warga sebab hanya untuk melindungi para elit-elit.

*Pegiat Rumah Baca Komunitas

Komentar Pecinta RBK

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link