Minggu lalu pasca menyelesaikan masa self-quarantine, untuk melampiaskan hasrat tubuhku untuk berkelana dengan mengunjungi tanah aset miliki orang tua. Dulunya tanah tersebut digunakan sebagai lahan persawahan untuk keluarga dan beberapa sanak saudara. Hidup dan besar sebagai seorang anak petani memang sangat membanggakan. Bagaimana tidak dulu ketika masih bersekolah bekal nasiku selalu menjadi primadona, kata teman-teman kualitas dan rasa nasinya yang berbeda dan lebih nikmat. Karena memang beras dari nasi tersebut kami produksi sendiri dengan lahan pertanian skala kecil. Tujuan utama keluarag kami tidak lain untuk kedaulatan pangan mandiri, walau terkadang jika hasil panen melimpah sisanya akan dijual kepada masyarakat sekitar komplek. Namun ketika berkunjung kemaren persawahan sudah terisi ilalang tinggi, dan tak terlihat lagi rupa persawahannya, bahkan beberapa petak tetangga telah berubah jadi rumah dan sarang burung walet.

Memang beberapa tahun belakangan ini keluarga kami beserta beberapa petani lainnya sudah tidak lagi menggarap sawah di lokasi tersebut. Areal pertambangan batu bara telah di buka didekat areal persawahan menyebabkan aliran air menuju persawahan telah tertutup oleh lumpur buangan pertambangan. Padahal kuantitas aliran air saat itu sudah kurang dari kata cukup, di hulu areal terdapat perkebunan monokultur akasia yang menyebabkan pepohonan besar yang menjadi penyimpanan cadangan air telah lama lenyap. Sekarang yang menjadi pemandangan bukan lagi hamparan persawahan yang di penuhi padi, melainkan mobil- mobil tambang lalu lalang diantara bukit yang telah gundul dan telah dipangkas.

Teringat salah satu isu ketahanan pangan yang rame pasca ditetapkan Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan Ibu kota Negara.  Saat itu mantan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwasanya Kalimantan Timur masih dalam kondisi defisit produksi beras mencapai 60.000 ton. Secara umum memang Kalimantan Timur masih bergantung kepada suplai bahan pokok dari pulau tetangga baik dari Jawa maupun Sulawesi, dapat dikatakan bahwasanya hari ini Kalimantan Timur belum mampu berdaulat terhadap pangan. Ironinya, jika saja tidak ada kebijakan relokasi Ibukota Negara bisa jadi tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Ancaman Krisis Pangan dan Intitusi ekonomi politik ekstraktif

Di era pandemi seperti sekarang, ketahanan pangan adalah prioritas utama yang harus di persiapkan. Bagaimana ketersediaan maupun aksesbilitas pangan tersebut selama masa pandemic ini terjamin. Di Indonesia sendiri pertengahan maret lalu, presiden Jokowi menyatakan bahwa ketersediaan pangan kita sanggup untuk survive di masa pandemi ini. Namun beberapa hari yang lalu, terhitung sebulan berselang pada saat rapat lanjutan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana tiba-tiba presiden meminta untuk BUMN dan Kementerian Pertanian untuk segera membuka lahan-lahan pertanian baru. Lahan gambut di Kalimantan Tegah yang menjadi sasaran untuk memenuhi keinginnya membuka area sawah-sawah baru.

Hal tersebut membuktikan bahwasanya selama ini penggusuran lahan pertanian atas dasar pembangunan-pembangunan infrastruktur maupun eksploitasi-eksploitasi alam berlebihan yang menjadi prioritas merupakan sebuah kekeliruan. Pembangunan bandara internasional ‘YIA’ di Kabupaten Kulon Progo, pembangunan PLTU di Bengkulu, dan hilangnyan Desa Mulawarman beserta lahan pertaniannya digusur oleh aktivitas pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara menjadi beberapa dari sekian banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada ketahanan pangan. Hari ini ketika terancam krisis ketersediaan pangan layaknya kebakaran jenggot, pemerintah binggung harus mengatasi permasalahan tersebut hingga memilih lahan gambut sebagai opsi pencetakan lahan pertanian baru. Padahal lahan gambut menjadi salah satu pertahanan alamiah dalam mengatasi terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan, mengingat pulau Kalimamantan memiliki tingkat kerawanan hutan yang cukup tinggi. Tidak mampu dibanyangkan betapa dahsyatnya kebakaran hutan yang akan terjadi bila lahan-lahan gambut tersebut telah beralih fungsi menjadi lahan-lahan pertanian. Karena hari ini kondisi alam yang tidak menentu dan sulit untuk memprediksi dengan tepat, mengharuskan pemerintah untuk berfikir lebih jauh efek dari hilangnya lahan gambut tersebut. Jagana samapai kegegabahan serta kekeliruan yang lalu akan terulang kembali dan justru akan menyebabkan kesengsaraan yang lebih parah di kemudian hari.

Hal tersebut dapat memvisualisasikan bagaimana institusi politik dan ekonomi negara ini lalai untuk menghantarkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Institusi politik dan ekonomi lebih senang membangun kuantitas infrastruktur dibandingkan dengan ketahanan pangan serta narasi kesejahteraan lainnya.  Institusi politik ekonomi negara ini sangatlah ekstraktif, saya percaya bahwasannya pemerintah baik daerah maupun pusat bukan tidak mengerti bagaimana cara untuk mensejahterakan rakyatnya, namun mereka telah terkurung dalam kepentingan segelitir orang penguasa dan pemodal. Sehingga sangat sulit rasanya jika mengharapkan pemerintah hari ini untuk menyediakan kebijakan inklusif yang berpihak kepada rakyat.

Kembalikan Hak Asasi Petani Sebagai Jawaban

Sepanjang sejarah Bangsa Indonesia, petani selalu berada pada posisi dipinggirkan akibat ulah institusi politik ekonomi yang berperilaku tidak adil dengan berbagai cara baik secara fisik maupun sistem. Hal ini menyebabkan petani tak diberikan hak-ahak dasarnya untuk memeiliki hidup yang layak, memiliki serta menguasai sumber-sumber agrarian secara adil, mendapatkan informasi yang benar, melestarikan lingkungan dan merwat kekayaan hayati dan hak-hak dasar lainnya. Kekerasan secara fisik tercatat ketika Bangsa ini masih dalam proses menunju kedaulatan dimana para penjajah melakukan kerja paksa, bahkan tidak hanya dari sektor pertanian bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Era orde baru ketika Negara ini swasembada pangan, kebijakan politik ekonomi saat itu memaksa petani dan usaha pertaniannya sebagai berpijaknya industralisasi serta komersialisasi. Namu naas kebijakan tersebut nyatanya tidak beriringan dengan pemberian restitusi atau balas jasa yang adil bagi petani dah usaha pertaniannya. Belum lagi persoalan monopoli tengkulak yang seenaknya menaruh harga, serta monopoli pejabat desa dalam pemberian pupuk bersubsidi.

Permasalahan perampasan hak-hak dalam pemakaian sumber daya alam mewarnai ketidakadilan yang diterima oleh para petani. Bagaiman komersialisai hutan baik melalui HPH (Hak Penguasan Hutan) maupun HTI (Hutan Tanaman Industri) ikut menggusur atau mempersempit ruang kegiatan pertanian alami serta perladangan berpindah, hal ini berdapak sekali kepada masyarakat terutama masyarakat adat. Teringat kisah seorang kawan yang memilih tugas akhir kuliahnya untuk membuat filem dokumenter terkait dengan proses tanam perpindah oleh masyarakat adat Kedang Ipil Kabupaten Kutai Kartanegra. Kawan ini mendapat beberapa cerita dari beberapa masyarakat bahwasanya mereka sering sekali mendapatkan intimidasi dari aparat ketika melakukan menanam ladang berpindah. Bahkan aparat mengatakan bahwasanya penyebab terjadinya banjir di Jakarta adalah hasil dari ladang berpindah yang dilakukan di Kutai Kartanegara. Jelas sekali kebodahan yang tak terkira ketika memberikan pendapat yang sama sekali jauh dari nalar. Hal ini jelas sekali memperlihatkan akses informasi yang benar yang menjadi salah satu hak petani sebagai warga negara sama sekali tidak terpenuhi.

Ketika situasi krisis seperti ini petani di cari dan nampaknya selain guru, petani juga pantas mendapatkan pujian sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Simple sekali bagaimana mengatasi hal ini terjadi, kebalikan semua hak asasi yang dimiliki petani. Jika memang ingin terhindar dari krisis pangan political will hari ini harus berada di kubu petani. Berikan akses penguasaan pengolahan tanah, berikan akses informasi yang benar, berikan akses jual yang adil, berikan stimulant-stimulan yang dapat menunjang kesejahteraan petani. Selain itu hal yang peting adalah stop eksploitasi sumberdaya alam yang bertentangan dengan hak petani. Kembalikan ladang petani yang dirampas oleh HPH dan HTI, stop pemberian ijin pertambangan yang mengacam aktivitas pertanian. Mulai beralih kepada energy terbarukan sehingga mampu memberikan akses lahan kepada para petani. Terakhir yang perlu diingat dan di garis bawah oleh pemerintah adalah memeberikan kehidupan dan penjaminan pangan adalh kewajiban pemerintah, dan ingat masyarakat tidak makan batubara, tidak makan sawit, tidak makan akasia.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

About The Author

Tengku Imam Syarifuddin

adalah Pegiat Rumah Baca Komunitas, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan UMY

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link