Semenjak merebaknya Pandemic Covid-19, memang jagad maya tiap harinya selalu membicarakan hal-hal tersebut. Parahnya: lebih banyak suara negatif pada pemerintah yang miskin koordinasi dalam banyak hal. Banyaknya kebijakan yang tidak konsisten, politisasi, pencitraan, saling tidak kompaknya antar pemerintah pusat, pusat dan daerah, dan warga sendiri punya cara sendiri di tengah ketidakjelasan kebijakan penanggulangan pandemi. Seolah tidak ada koordinatornya, ibarat perang tanpa panglima. Lambat laun, krisis koordinasi yang akut juga berakhir dengan krisis legitimasi dan otoritas negara. Masyarakat mulai tak bergantung pada negara yang memang tak peduli pada mereka.

Banyak waktu yang seharusnya tidak dihabiskan untuk banyolan tak lucu. Akibatnya, sebulan ini banyak obrolan soal mulai kelangkaan masker, perkembangan kasus, APBN, kebijakan pemerintah, komentar-komentar menarik warganet tentang pandemi, dan topik-topik lain yang khas “Korona” ini. Tak terkecuali Grup Facebook Busam (Bubuhan Samarinda) yang berisi hampir seluruh populasi masyarakat samarinda. Namun bebrapa hari ini memang grup heboh dengan masuknya kapal penumpang ke pelabuhan Samarinda yang mengangkut penumpang dari luar daerah. Beberapa netizen menyesalkan hal tersebut terjadi, bahkan muncul komentar-komentar yang menurutku sangat logis sekali “Percuma kami diam dirumah, tapi orang dari luar terus masuk”. Hal tersebut direspon oleh Pemkot dengan dalih telah bersurat kepada otoritas pelabuhan untuk menghentikan aktifitas, akan tetapi hal tersebut tidak berimbas besar karena Pemerintah pusat dengan tegas menyatakan tidak ada penutupan akses perhubungan baik darat, perairan maupun Udara. Belum lagi keluhan-keluhan dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari berjualan terang terangan ngotot untuk melakukan aktifitas mereka kembali karena merasa pemerintah tak bertanggung jawab atas hak hidup mereka.

 

Tak perlu didebat memang pemerintah dalam hal pencegahan Covid-19 sangatlah payah dan tidak siap sama sekali. Terbukti dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ketika wabah Covid-19 sedang meporak porandakan negara-negara besar, pemerintah justru membuka keran masuknya para pelancong dengan memberikan potongan harga 50% kebeberapa destinasi wisata lokal. Penyataan Menteri Kesehatan yang membantah hasil riset para ahli dari Harvard T.H Chan School of Public Health bahwa Covid-19 tak akan masuk Indonesia berkat do’a. Komentar “aneh” para pejabat mulai dari susu kuda liar, nasi kucing, sayur lodeh, hingga birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat Covid-19 masuk ke Indonesia. Hebatnya saking percaya diri pemerintah berhasil mengambil kesempatan untuk mengekspor Alat Pelindung Diri (APD) ke beberapa negara terdampak Covid-19 saat itu. Belum lagi konflik sarat akan sentiment politik antara Istana dan Balai Kota Jakarata terkait kebijakan “Lockdown” Jakarta ikut  mewarnai gemerlapnya panggung penanganan Covid-19.

 

Hal-hal diatas tak perlu lagi didebat lebih jauh, kita sepakat bahwa pemerintah hari ini aneh dan konyol dalam menghadapi Covid-19. Namun ada beberapa hal yang lebih urjen untuk mendapatkan perhatian lebih adalah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tidak bisa berlaku kesemua lapisan masyarakat. Anjuran untuk melakukan Psysical Distancing dengan anjuran #dirumahaja akan susah dilakukan oleh masyarakat kelas bawah seperti pekerja informal, tunawisma dan lainnya.  Apa yang dikatakan beberapa orang bahwa Covid-19 ini sangat radikal benar adanya, tak melihat siapa orangnya, kaum borjois maupun proletar. Beberapa media memberitakan bahwa sebagain besar pasien Positif Covid-19 berasal dari kalangan atas, namun bagi tunawisma kapanpun dirinya berada kemungkinan untuk tertular sangat besar dan kapan saja. Bagi pekerja formal Work From Home menjadi sangat menyenangkan, karena bisa bekerja dengan lebih santai. Namun bagi pekerja informal, mereka justru lebih takut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya kelaparan dibanding dengan resiko untuk bisa terpapar oleh Covid-19.

 

Nampaknya tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 “Melindungi Segenap Bangsa Indoensia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia” tidak berlaku sama sekali, apalagi untuk “Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”. Pandemic Covid-19 ini tidak mampu untuk membuka keran empati negara untuk sekedar memperhatikan para tunawisma agar setidaknya dapat diberi wadah untuk melakukan pembatasan sosial. Terlebih #dirumahaja untuk sebagain masyarakat kelas bawah adalah sebuah bencana. Mereka tidak bisa mengais rejeki karena dijalan-jalan di jaga oleh aparat, disisi lain pemerintah tak peduli dengan kondisi perut warganya. Justru hadir muncul dari civil society lainnya ditandai dengan hadirnya gerakan-gerakan solidaritas pangan, baik dapur umum, pembagian sembako dan bentuk-bentuk lainnya. Saya percaya bahwasanya gerakan-gerakan ini tumbuh tidak hanya dari rasa empaty, akan tetapi juga hadir dari kesadaran bahwa pemerintah akan sulit memikirkan hal urgent seperti ini.  Apakah legitimasi pemerintah telah hilang? Apakah negara telah gagal?

 

Saya coba mengambil contoh beberapa kasus yang mungkin tidak memiliki korelasi terhadap penanganan Covid-19, akan tetapi bisa menjadi gambaran apa yang terjadi hari ini. Dalam buku “Why Nations Fail” yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James Robinson memberikan bantahan-banatahan hipotesis-hipotesis para ilmuan lain mengenai terjadinya ketimpangan ekonomi di berbagai negara. Daron Acemoglu dan James Robinson menolak bahwasannya kemiskinan terjadi diberbagai negara bukan dikarenakan oleh kultur budaya, letak geografis, ataupun kemampuan pimpinan negara untuk menganalisis kebijakan yang akan memakmurkan rakyat. Lanjutnya mereka berpendapat bahwasanya kemakmuran tidak menyertai karena institusi negara hanya memperdulikan kaum elit namun tidak menindahkan lapisan masyarakt lain. Buakan berarti dalam penanganan Covid -19 ini pemerintah hanya ingin melayani kaum elit, lebih tepatnya pemerintah hari ini di bawah kontrol para elit politik. lihat saja konflik antara Istana dan Pemprov DKI Jakarta soal penetapan kebijakan menanganan pandemic  yang terlumuri oleh sentiment politik. Hal tersebut menyebabkan pemerintah susah untuk bergerak dengan leluasa dalam menetapkan sebuah kebijakan. Dampak lainnya adalah pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan penanganan seperti Kota Solo menjadi kebingungan. Bahkan Gubernur Papua terang-terangan menentang  kebijakan pemerintah dan siap untuk bertanggung jawab.

 

Pandemi Covid-19 sangat mampu menvisualisasikan betapa buruknya kualitas pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini cenderung berfokus untuk membersihkan imbas kesombongannya terhadap Covid-19, belum sampai tahapan mengkaji penyebab mengapa virus ini menyebar begitu cepat. Selanjutnya kewarasan nalar pemerintah dipertanyakan kembali, ketika ditengah usaha untuk lepas dari cengkraman Covid-19 justru mengusulkan untuk melanjutkan pembahasan RUU kontroversi Omnibuslaw. Konteks ini pendapat Daron Acemoglu dan James Robinson diatas sangat relevan, RUU Omnibuslwa memang  sangat pro kepada kaum elit dan investor. Mulai dari bertentangan dengan sistem Hukum di Indonesia, menggunakan sistem “easy hiring-easy firing”, pelemahan penjaminan Job Security  terhadap pekerja, penghilangan sanksi pidana, hingga penyusunan kebijakan yang hanya melibatkan asosiasi pengusaha saja.

 

Terkait banyaknya PHK di zaman pandemi, Negara melalui regulasi bisa paksa perusahaan menengah dan besar tetap berikan gaji dan subsidi pada pekerjanya. Selama ini banyak surplus produksi yang buruh berikan kepada perusahaan. Bagi yang terpaksa di PHK (sebaiknya melarang PHK di zaman pandemi) harus diberikan pesangon yang layak dan manusiawi.

 

Hal tersebut merangsan otak untuk berfikir sentiment, apa mungkin hal ini menjadi alasan mengapa rapid tes masal belum juga dilakukan?. Pemerintah Parah,  berusaha mengambil kesempatan didalam kesempitan, menari ceria diatas penderitaan masyarakat yang terdampak, serta tak menghargai perjuangan para tenaga kesehatan yang bejibaku dalam penganan Covid 19. Wajar saja hari ini kehadiran masyarakat yang peduli lebih di nanti dibandingkan Pemerintah. Sekali lagi, “pemerintah memang parah.”

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

About The Author

Tengku Imam Syarifuddin

adalah Pegiat Rumah Baca Komunitas, Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan UMY

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link