Sedikit menengok kisah perjalan panjang Indonesia 20 tahunan silam, tepatnya pada masa orde baru di bawah payung otoritarian Seoharto diwarnai dengan peristiwa krisis yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi dan politik. Hari inipun dalam kran reformasi hal serupa juga dialami Indonesia, bedanya saat ini karena adanya pandemi global yaitu covid-19 (Corona). Pandemi covid-19 ini bukan hanya dirasakan Indonesia, melainkan bersama dengan 206 negara-negara di dunia ini seperti China sebagai episentrum awal lahirnya covid-19, kemudian disusul oleh beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Itali, Spanyol, Jerman, Prancis, Iran, Jepang, India, Italia dan lain sebagainya. Catatan WHO (World Healthy Organization) saat terkonfirmasi kasus positif covid global sebesar 1.056 159, dengan angka kematian 57,206 jiwa. Sementara khusus di Indonesia sendiri saat ini juga grafik kasus covid-19 juga terus mengalami peningkatan setiap jam bahkan menit, sebagaimana laporan Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona ada sebanyak 2.092 kasus, dengan angka kematian 191 orang, dan 150 orang dinyatakan sembuh.

Melihat grafik tersebut menambah keprihatinan yang sangat serius. Dalam kondisi ini pemerintah belum maksimal dalam upaya menekan mata rantai penyebarannnya. Pemerintah terlalu banyak pertimbangan untung rugi yang ujungnya menambah parah keadaan. Selain itu, pemerintah terlihat menyepelekan pandemi global ini sebagaimana ungkapan beberapa menteri yang akhir-akhir ini menjadi kontroversial misalnya Luhut Panjaitan (menteri kordinator Bidang Kemaritiman dan investasi), seakan menjadi menteri MENSTRUASI atau menteri disegala urusan dan kondisi dengan pernyataannya yang menyakitkan hati masyarakat bahwa “virus corona tidak tahan dicuaca Indonesia yang panas”. Sosok pemimpin bangsa tidak elok membuat pernyataan demikian ditengah kepanikan masyarakat. Apa tidak belajar dari menteri perhubungan yang sebelumnya meremahkan dan akhirnya menjadi pasien positif covid-19. Apa harus positif covid dulu baru bisa merefleksikan dosa-dosanya kepada alam dan manusia, dari ucapan dan juga tindakan yang tidak lain sebagai predator sumberdaya tambang Indonesia.  Daripada sibuk membuat pernyataan yang bukan ahli bidanya, lebih baik gunakan aset kekayaan untuk membantu korban yang ada. Mari kita do’akan Bapak predator bangsa ini dibukakan hati nuraninya.

Selanjutnya, pernyataan juru bicara presiden Fadjroel Rachman, ternyata juga tidak seindah namanya yang maha pengasih, sebagaimana pernyataan dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) menegaskan bahwa Jokowi ingin menerapkan demokrasi partisipatif. Maksud pernyataan ini secara tidak langsung pemerintah membutuhkan bantuan atau partisipasi masyarakat guna menangani masalah covid ini. Dia juga sempat menyebut aksi crowd funding (aksi penggalangan dana secara online) yang sempat di lakukan oleh Najwa Sihab bersama kitabisa.com dan musisi Indonesia melalui konser live streaming #dirumahaja mengahasilkan 9 milyar dalam 4 malam. Artinya pemerintah mengharapkan urun daya masyarakat dalam kondisi ini. Lantas jika yang diharapkan selalu demokrasi partisipatif dimana peran negara dan buat apa ada negara? Apakah hanya sebagai legitimasi untuk melenggangkan kepentingan dan menyuburkan jaringan oligarki? Apakah anggaran kebijakan fiskal itu akan disimpan untuk mega proyek relokasi Ibukota baru? Sehingga hal ini merupakan agenda politik jangka panjang untuk untuk membuktikan bahwa visi rezim Jokowi terwujud dalam era kepemimpinannya. Toh budaya Indonesia sudah terbiasa dengan sistem komunal atau society based.

Perlu diketahui, jika harapannya demikian pun sudah dilakukan sejak masa orde baru, civil societylah yang menyelamatkan ribuan yang terdampak krisis masa itu. Mereka melakukan agenda advokasi keliling nusantara. Adapun saat ini kekuatan Civil Society Islam sendiri yang paling dominan di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah, melalui lembaga filantropinya LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadoh Nahdlatul Ulama) daru Nahdlatul Ulama dan LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah) dari Muhammadiyah sudah berjuang melakukan gerakan filantropi untuk kemanusiaan dari menggalang donasi, sampai distribusi makanan dan sembako untuk yang terdampak covid. Bukan hanya itu saja masih banyak lembaga filantropi non government melakukan aksi solidaritas darurat covid-19. Mereka melakukan kerja-kerja kemanusiaan, mengisi kekosangan disaat negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pekerja informal saat krisis global.

Oleh sebab itu, pemerintah harus secepatnya mengambil sikap untuk menekan rantai persebaran covid-19 ini. Kebijakan social distancing dan physical distancing merupakan langkah yang kurang efektif, hal ini disebabkan masih banyak aktivitas manusia di luar sana. Hal ini juga membuat gemas masyarakat dikalangan bawah khususnya tingkat pedesaan/kelurahan yang akhirnya memutuskan untuk melockdown wilayah pedukuhannya masing-masing. Bentuk auto kritik inilah yang harus menjadi dasar pertimbangan pemerintah yang sangat ragu-ragu mengambil sikap untuk karantinan wilayah (lockdown). Dalam hal ini menegaskan ketakutan pemerintah untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Pertimbangan pertama tidak lain adalah tentang beban kebijakan fiskal yang akan sangat menyedot APBN. Namun, dalih pemerintah dalam hal ini adalah memperhitungkan mengenai ekonomi masyarakat menengah kebawah khususnya pekerja informal.

Mendengar itu, kenyataannya memang dibutuhkan humanisme tinggi pemimpin bangsa, berkaca pada Amerika Serikat dimana presiden Donald Trump rela meminta bantuan kepada China untuk atasi pandemi Covid-19. Beberapa hari lalu banyak poster Trump yang bertuliskan ketika ekonomi mati bisa dihidupakan kembali, namun tidak dengan orang yang sudah mati. Disini bukan pernyataannya yang jadi persoalan melainkan, harga diri bangsa yang sudah dilakukan oleh Trump untuk menyelamatkan masyarakatnya sebagai sedikit contoh marwah humanisnya seorang pemimpin. Bagaimana dengan Jokowi, yang sudah memimpin berada dalam dua periode ini? Jawabannya dengan lahirnya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Singkatnya, kebijakan PSBB dirasa bisa menghemat anggaran agar Indonesia tidak bubar sebagaimana orasi Prabowo tempo hari yang menuai kontroversi. Dalam artian lain demokrasi partisipatif yang diharapkan pemerintah adalah gotong royong, bahu mambahu, menolong sesama, menolong saudara, menolong tetangga, dan menolong korban lainnya. Sementara pemerintah di atas sana duduk nyaman di atas menara gading yang sangat berjarak dengan realitas sosial. Pemerintah dengan kekuatan otioritasnya tidak mampu melakukan intervensi lebih, jika alasannya adalah anggaran seharusnya muncul ide mutiara hal apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat dan mudah, misalnya sebagaimana UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 29 ayat 3 seharusnya mampu menekan lembaga usaha misalnya yang memiliki omset besar seperti pertambangan untuk mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam penanggulangan bencana melalui alokasi wajib social responbilitynya. Dalam hal inipun pemerintah masih absen. Mari kita do’akan yang terbaik untuk bumi pertiwi Indonesia. []

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

About The Author

Mia Sarmiasih

adalah Pegiat Rumah Baca Komunitas, mahasiswa Pasca Sarjana pada departemen Ilmu Politik Pemerintahan UGM

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link