#GejayanMemanggil, Pegiat Literasi Proklamirkan Sikap

Press Release: Pernyataan Sikap Pegiat Literasi Indonesia Tentang Korupsi

Dengan Ini menyampaikan deklarasi membela akal sehat:

Satu, # Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan pada tanggal 17 September 2019 jelas tidak menunjukkan semangat pemberantasan korupsi. Sebagaimana tertera pada Pasal 46 UU KPK, pemeriksaan tersangka KPK tidak lagi merujuk pada UU KPK, melainkan pada kitab hukum acara pidana. Itu artinya korupsi bukan lagi _kejahatan luarbiasa_. Dalam revisi yang baru, otoritas KPK dicerabut, dan diganti oleh Dewan Pengawas yang berperan penuh sebagai pemilik kewenangan tertinggi. KPK tidak lagi bergerak secara mandiri dan leluasa dalam melakukan penyidikan, penggeledehan, penyitaan, dan penyadapan. Otonomi KPK dikerangkeng dengan larangan peraturan perekrutan penyelidik independen. Sekarang, penyidik harus berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah, dan internal KPK serta berkompetensi di tingkat penyelidikan (artinya berada di bawah naungan kepolisian). 

Dua, #Semangat memberantas korupsi adalah kerja-kerja pemberantasan kebodohan dan keserakahan. Pelemahan setiap daya dan upaya memberantas pencurian uang negara adalah pengkhianatan terhadap martabat manusia. Pangeran Diponegoro mengajarkan bahwa menyelewengkan jabatan dan menggunakannya untuk menumpuk kekayaan adalah perbuatan tercela. Ia berani menampar saudaranya sendiri yang berani meraup keuntungan pribadi dari penyelewengan kekuasaan. Kita pernah punya guru moral dari Bung Hatta yang menolak diberi perlakuan istimewa. Kita pernah punya seorang polisi yang jujur bernama Hoegeng. Selain itu, hanya ada Polisi Tidur dan Patung Polisi yang tak bisa disuap dan korupsi. Daya literasi seiring dan sejalan dengan akal sehat dan nurani keadilan sehingga sikap pegiat literasi adalah sikap melawan segala gerak gerak yang membabat ketidakadilan baik di daratan bumi, di lautan, maupun diudara. Sikap kritis ini berlaku juga untuk para mafia penghancur tambang dan hasil korupsi kebijakan.

Tiga, #Kami pegiat literasi menyadari bahwa selalu ada tanggungjawab untuk memberi dukungan moral pada setiap perjuangan perbaikan kehidupan yang adil dan setara. Mendukung KPK sekuat yang kami bisa adalah cara kami mempertahankan harapan terakhir. KPK adalah satu-satunya lembaga yang kami anggap telah bekerja sebaik-baiknya, semulia-mulianya, dan sehormat-hormatnya. KPK adalah harapan warga sipil yang melihat bangsa ini tengah diremuk oleh oligarki, militerisme, degradasi ekologi, dan infrastrukturisme akut. Koruptor adalah maling yang merengut kemerdekaan dan martabat kita sebagai bangsa dan manusia juga kekayaan alam yang dirampas secara serakah oleh sindikat kaum koruptor.

Empat, #Kami, pegiat literasi Indonesia, menolak segala upaya pelemahan KPK. Revisi UU KPK adalah ancaman baru bagi satu-satunya lembaga yang masih kita yakini akan menjalankan amanat reformasi. Sudah 20 tahun kami menyaksikan KPK dengan segala daya upayanya mempengaruhi dan menginspirasi harapan warga sipil. 

Lima, #Kami menolak KPK dilemahkan. Pernyataan sikap ini kami buat dengan kesadaran tinggi dan takdir bahwa perjuangan serta perlawanan harus tetap ditegakkan untuk melindungi keadilan dan rasa akal waras.

Dibacakan besok di GejayanMemanggil, Senin tanggal 23 September 2019

atas Nama Pegiat Literasi

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup