Eskalasi & Rekonstruksi: Membaca Ulang Konflik Iran-Amerika dan Board of Peace
Diskusi Rumah Baca Komunitas
Dunia hari ini tidak lagi berdiri dalam tatanan bipolar sebagaimana era Perang Dingin. Ia bergerak menuju dunia multipolar, di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat gravitasi kekuatan global. Dalam ruang inilah konflik Iran-Amerika, Palestina-Israel, hingga kemunculan Board of Peace (BoP) harus dibaca bukan hanya sekadar konflik regional, tetapi sebagai bagian dari pertarungan besar memperebutkan tatanan dominasi dunia.
Dalam diskusi yang digelar Rumah Baca Komunitas pada 26 Februari 2026, persoalan ini dibedah secara kritis. Timur Tengah, yang sering direduksi hanya sebagai “tanah konflik”, sejatinya adalah wilayah dengan kompleksitas identitas, sejarah, dan kepentingan geopolitik yang sangat dalam. Letaknya yang strategis menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika serta cadangan energi yang melimpah menjadikannya poros penting dalam percaturan global.
Konflik Amerika-Iran tidak bisa dilepaskan dari kecemasan Amerika atas pengaruh Iran di Teluk Arab, proyek nuklirnya, serta kedekatannya dengan Rusia dan Cina. Dalam perspektif geopolitik klasik, siapa yang menguasai wilayah strategis dan jalur energi, ia memegang kendali atas keseimbangan kekuatan global. Maka, setiap kebijakan luar negeri bukan semata urusan ideologi, melainkan kepentingan nasional yang dibungkus narasi demokrasi dan kemanusiaan.
Namun yang lebih menarik sekaligus problematik adalah kemunculan Board of Peace (BoP) sebagai tawaran solusi atas konflik Gaza. Secara normatif, gagasan perdamaian tentu tidak bisa ditolak. Dunia membutuhkan rekonstruksi, stabilisasi, dan pemulihan kemanusiaan. Tetapi pertanyaannya, perdamaian versi siapa?
BoP menghadirkan model diplomasi yang oleh sebagian kalangan dibaca sebagai neo-kapitalistik di mana perdamaian, rekonstruksi, dan stabilisasi dikemas dalam logika investasi, iuran keanggotaan, serta skema “stick and carrot”. Perdamaian menjadi proyek besar yang tidak sepenuhnya steril dari kepentingan ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, Gaza bukan hanya wilayah yang perlu dipulihkan, tetapi juga ruang strategis yang dapat direkonstruksi sesuai kepentingan arsitektur geopolitik tertentu.
Di sinilah paradoks mengemuka. Amerika, yang selama ini mempromosikan demokrasi dan multilateralisme, justru menghadirkan struktur yang sentralistik dan berpotensi hegemonik. Jika resolusi konflik tidak melibatkan representasi korban secara setara, maka rekonstruksi berisiko menjadi kosmetik politik belaka membangun ulang bangunan, tetapi tidak menyembuhkan luka sejarah.
Lebih jauh, potensi konflik terbuka tidak bisa diabaikan. Dalam teori Johan Galtung, konflik memiliki dimensi kultural, struktural, dan langsung. Ketika sanksi ekonomi, rivalitas militer, dan pembentukan aliansi baru terus berlangsung, maka konflik struktural dapat dengan mudah bermetamorfosis menjadi konflik langsung. Dunia tidak sedang bergerak menuju stabilitas permanen, tetapi berada di titik rapuh keseimbangan.
Apakah Perang Dunia III mungkin terjadi? Pertanyaan itu mungkin terdengar hiperbolik, namun sejarah mengajarkan bahwa perang besar seringkali lahir dari eskalasi regional yang tak terkendali. Ketika kekuatan-kekuatan besar merasa eksistensinya terancam, logika pertahanan berubah menjadi logika konfrontasi.
Namun refleksi tidak boleh berhenti pada pesimisme. Ada dua kemungkinan masa depan yakni eskalasi atau rekonstruksi tatanan baru yang lebih adil. Dunia membutuhkan model diplomasi yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan dan investasi ekonomi, tetapi juga pada keadilan historis dan partisipasi setara semua pihak.
Literasi geopolitik tidak hanya sekedar perbincangan di ruang kelas saja, melainkan sebuah kebutuhan publik yang semakin mendesak. Perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan perang, tetapi harus dipahami sebagai hadirnya keadilan. Sementara itu, keadilan sulit terwujud apabila arah politik global sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan kekuatan-kekuatan besar.
Persoalan yang lebih mendasar bukan terletak pada kemungkinan pecahnya perang, melainkan pada keberanian manusia untuk memilih jalan damai yang autentik bukan perdamaian hasil kalkulasi politik, tetapi perdamaian yang dibangun di atas pengakuan, dialog, dan nilai-nilai kemanusiaan.
