Buruh dan Perekonomian Kapitalis

Oleh: Fauzan Anwar Sandiah

Bicara soal perkembangan ekonomi, saya heran kenapa China selalu menjadi rujukan. Apakah itu disebabkan oleh kemampuan ekspansi ekonomi negara ini secara global yang memukau atau karena besarnya garapan ekonomi informal yang mampu disediakan. Persoalan sebenarnya, dan itulah yang hendak saya kemukakan, perekonomian kapitalis yang tampaknya paripurna dalam pemikiran ekonomi kontemporer, membawa petaka baru. Apa yang jarang disampaikan tentang China adalah preseden mengenai membengkaknya jumlah pekerja rentan, dan itulah yang tengah mengancam Indonesia. Menyempitnya sektor ekonomi produktif dan stabil, tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Kondisi semacam ini menciptakan komunitas pekerja rentan. Sebagiannya adalah petani gurem yang tak mampu lagi bekerja di industri pertanian dan beralih menjadi pedagang makanan, tukang, dan penyedia jasa. Sebagian lagi berusia muda dan terdidik tapi terisolasi dari percepatan-percepatan kegiatan ekonomi dan sialnya juga mereka ini tersingkir dalam kehidupan politik.

Menurut catatan ILO angka pengangguran menurun sejak tahun 2015, dari 11,2% menjadi 5,3% pada 2017. Tetapi penurunan angka pengangguran itu sama sekali tidak berhubungan positif dengan variabel produktivitas, kualitas gender, dan disparitas antar provinsi. Sebanyak 30,6% termasuk ke dalam kategori pekerja rentan, yakni mereka yang melakukan pekerjaan dengan produktivitas rendah. Persentase ini jika ditambah dengan pekerja tidak tetap dan pekerja lepasan bahkan mencapai 57,6%. Dan pada kelompok pekerja perempuan mencapai 61,8%. Data ILO ini memberikan kita gambaran mengenai besarnya orang-orang yang bekerja di bawah kualitas standar, berpengaruh besar pada kesejahteraan keseharian mereka. Apalagi dengan harga bahan pokok dan meningkatnya harga persewaan hunian, pekerja rentan ini akan kian tersingkir. Data ILO ini jugalah yang membuat saya heran ketika Biro Kepegawaian Nasional menganggap terlalu kecil jumlah 4 juta pelamar CPNS pada tahun 2018 daripada yang diharapkan yakni 6 juta orang. Persoalannya bukan minat orang pada CPNS, tapi pada problem demokrasi pasar kerja serta orientasi tak realistis pemerintah terhadap pemajuan ekonomi makro. Petani gurem atau pedagang asongan tak dapat berhubungan langsung dengan berbagai skema perekonomian makro. Alhasil, jumlah pekerja rentan ini kian tinggi, dan kebanggaan mengenai tingkat pengangguran yang menurun sama sekali hanya muslihat statistik.

Mengapa jumlah pekerja rentan yang teramat tinggi ini tampaknya tidak dapat diselesaikan dalam perekonomian kapitalis? Menurut Karl Marx, perekonomian kapitalis tidak cuma menghasilkan, tapi juga membutuhkan “penduduk surplus relatif” untuk memastikan keberlangsungannya sendiri. Marx menulis, “Capitalist production can by no means content itself with the quantity of disposable labour power which the natural increase of population yield. It requires for its free play an industrial resere army independent of these natural limits [Perekonomian kapitalis tidak puas dengan jumlah pekerja yang tersedia secara alamiah dari peningkatan populasi penduduk. Tapi juga membutuhkan tentara cadangan industri yang independen dari batas alamiah” (Capital I, 1996: 629). Dalam Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran (2016), Muhtar Habibi menjelaskan bahwa besarnya jumlah pekerja rentan disebabkan oleh keterputusan peran kelas ini dalam transformasi perekonomian domestik menjadi global. Sejak awal mereka tersisih. Baik penguasa ekonomi domestik maupun kelas kapitalis asing sama sekali tidak perduli dengan kesejahteraan kelas pekerja rentan. Para pekerja rentan ini hanya pelumas bagi keberlangsungan akumulasi kapital bagi kedua kelas dominan tersebut. Muhtar menambahkan, absennya eksistensi kelas pekerja dalam masa-masa liberalisasi ekonomi disebabkan oleh pemusnahan kekuatan kiri dan kontrol terhadap pekerjan selama dekade 1980 hingga 1990. Bahkan dengan runtuhnya rezim Soeharto, liberalisasi ekonomi hanya berganti kulit dari model otoritarian menjadi non-otoritarian. Kroni Orde Baru hanya menggunakan mesin represi dan hegemoni yang tampak lebih beradab daripada yang digunakan Soeharto sebelumnya.

Jumlah pekerja rentan yang teramat besar bukan cuma urusan perekonomian, tetapi juga hukum negara. Sejarah mencatat, kebijakan-kebijakan yang bersandar pada dalih menjaga “ketentraman dan ketertiban” adalah cara paling umum untuk mengendalikan pekerja rentan yang gelisah (Ingelson, 2015:18). Perekonomian kapitalis dan negara neoliberal tidak akan mampu berfungsi di bawah tekanan buruh. Singkatnya, negara tidak pernah khawatir dengan tuntutan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas. Negara dan kelas kapitalis selalu khawatir terhadap tuntutan perbaikan kualitas pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan perbaikan kualitas pekerjaan itu berhubungan langsung dengan tersedianya sarana bekerja yang memungkinkan para pekerja rentan untuk mempertahankan batas-batas minimum hidupnya. Akan tetapi, praktik represi terhadap tuntuntan semacam ini selalu berakhir di hadapan hukum. Penangkapan terhadap dua orang petani yang menolak pembebasan lahan di Jawa Tengah, adalah konsekuensi lain dari praktik negara mengamankan liberalisasi ekonomi pasca-Soeharto. Para petani yang dipaksa membebaskan lahan memang menerima kompensasi, tapi itu juga berarti bahwa mereka harus siap masuk ke dalam penurunan kualitas pekerjaan. Petani yang kehilangan lahan akan beralih ke dalam model perekonomian yang penuh resiko.

Perekonomian kapitalis dan negara neoliberal adalah petaka bagi sebagian besar pekerja informal, merentang mulai dari petani gurem, petani dengan lahan, nelayan, buruh pabrik, pedagang asongan, tukang, dan pekerja berbasis jasa. Negara di bawah narasi neoliberal tidak dapat berfungsi apa-apa bagi kelas pekerja. Negara mengasuh kelas pekerja seadanya, dan memberi tempat seluas-luasnya bagi kelas investor. Bagaimana sebaiknya merayakan ketimpangan ini?

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup