Belajar dari Keberhasilan Masyarakat Kulon Progo Menolak Tambang

Oleh : La Halufi)*

Tulisan ini merupakan sebuah catatan diskusi Rebon yang merupakan salah satu program Rumah Baca Komunitas (RBK). Diskusi Reboan ini umumnya mengangkat tema Hangat, menyenangkan, panas namun mampu memberikan pencerahan pada peaerta yang hadir.

Dalam diskusi Reboan kali ini RBK mengankat tema “Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Terhadap Tanah Berstatus Tanah Paku Alam Tahun 2016-2018” yang disajikan oleh Candra Kartika Sari selaku Peneliti Politik Tanah.

Keberadaan perusahaan tambang disuatu daerah selalu menjadi sajian hangat bagi suatu daerah. Dari kalangan masyarakat akar rumput memiliki persepsi dan pandangan pro dan kontra atas eksistensi perusahaan tambang. Pandangan pro terhadap tambang dilatarbelakangi biasanya oleh janji perusahaan dengan membuka dan menyerap tenaga kerja local, perbaikan jalan dan sebagainya.

Sedangkan yang kontra akan hadirnya tambang beranggapan yang lebih luas dan mendalam yang tidak hanya untuk keuntungan ekonomi yang sesaat namun lebih menjurus pada kelangsungan hidup anak dan cucu mereka. Terlebih lagi pada persoalan lingkungan yang sudah pasti akan merusak lingkungan sekitar mereka dan pada akhirnya akan menggerus lahan-lahan pertanian masyarakat yang merupakan sembur penghidupan dan mata pencaharian mereka.

Perusahaan juga umumnya tidak memenuhi tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar pertambangan. CSR ini mewajibkan perusahan yang salah satunya untuk memulihkan kembali wilayah yang diambil kandungannya dengan cara melakukan kembali penghijaun dan sebagainya. Namun ini jarang dan bahkan tidak pernah dilakukan oleh perusahaan sehingga kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari.

Kejadian-kejadian seperti inilah yang mendorong masyakat pesisir wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo, tepatnya Desa Karangwuni kecamatan Wates. Mereka beramai-ramai menolak keras keberadaan PT Jogja Magasa Iron (JMI). Rencananya akan didirikan sebuah pabrik pasir besi di wilayah pesisir pantai Selatan sudah ada sejak 2005. Rencana penambangan akan dilakukan oleh bisnis keluarga keraton Yogyakarta adalah perusahaan tambang pasir besi PT. Jogja Magasa Mining (Aditjondro, 2011).

Persoalan tambang di Kulon Progo mencuat dimasyarakat sekitar tahun 2006. Wialayah pertanahan pada persoalan ini mesuk pada kawasan pertanahan milik Pakualaman Ground. Rencana proyek penambangan pasir besi tersebut akan sampai kedalaman 14,5 meter, dengan bentang sepanjang 22 kilometer serta lebar 1,8 kilometer.

Namun rencana tersebut mendapat perlawanan dan penolakan dari masyarakat Kulon Progo khusus masyarakat desa sekitar. Aksi reaktif atas penolakan tersebut terus berlanjut sampai mereka membentuk Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP). Paguyuban ini lahir karena latarbelakang yang menolak penambangan pasir besi oleh PT. JMI dan juga untuk mempertahankan lahan pertanian mereka.

Ada beberapa alasan utama yang dilakaukan oleh PPLP-KP untu menolak penambanagan tersebut. Mereka akan kehilangan mata pencaharian yang telah mereka geluti sejak mereka kecil yakni bertani. Tanah pertanian mereka akan mengalami kerusakan serta akan beralih fungsi dan akan mengalami kerusakan fisik, kimia ataupun biologis pada tanah. Disisi lain, mereka merasa tidak dihargai dengan adanya pabrik pasir besi sebab mereka telah mengubah tanah tandus tersebut menjadi tanah yang dapat ditanami.

Dengan lahirnya organisasi PPLP-KP tersebut, mereka makin gencar melakukan menolak keberadaan PT. JMI dengan aksi-aksi sebagai bentuk perlawanan mereka. Pertama, Menanam, Merawat dan Memanen. Mereka melakukan aksi ini ketika aktifitas pertambangan mulai berkurang dan aksi tersebut makin menyebar disemua lahan pertanian masyarakat yang kontra. Aksi Menanam, merawat dan Memanen ini menjadi bentuk perlawanan utama ketiaka pihak perusahaan tidak lagi melakukan aktifitasnya.

Menurut Pak Widodo selaku devisi Hubungan Masyarakat (Humas) PPLP-KP, aksi penolakan ini menjadi pro dan kontra dikalangan masyakat. Pasalnya dimasyarakat sendiri ada yang mendukung keberadaan PT. JMI. Hal ini tak berlangsung lama ketika ada seorang yang ditokohkan dalam masyarakat ikut melakukan perlawanan. Namun, mereka nampak mendapat perlakuan yang sama sebab mereka sebelumnya pro terhadapa PT. JMI.

Kedua, Merayakan Hari Lahir (Harlah) PPLP-KP. Perayaan harlah ini dilakukan pada tanggal 30-31 Maret dan 1-2 April dan dilakuakan ditempat-tempat yang berbeda. Kegiatan ini masih terus berlangsung sampai saat ini sekalipun PT. JMI sudah tidak lagi beroperasi. Peringatan harlah ini diisi dengan kegiatan orasi penolakan terhadap penambangan pasir besi. Bahkan dalam orasi mereka menyampaikan bahwa mereka membenci pemerintah sebab pemerintah membuat mereka sengsara dan memperlakukan mereka dengan tidak adil.

Bahkan seorang ibu dalam orasinya menyampaikan ia menolak mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah seperti ikut pemilu. Ia bahkan berujar bahwa ia lebih memilih menanak nasi dari pada ikut pemilu. Aksi ini memang menandakan bahwa mereka memang merakasan perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak adil terhadap mereka atas hadirnya PT. JMI. Selain itu kegiatan harlah ini juga diisi dengan acara music, pawai motor dan sebagainya.

Ketiga,Melakukan Kegiatan Keagamaan. Dalam kegiatan ini masyarakat dan PPLP-KP menghadirkan ustad untuk bertausiah dengan konten yang berisi penolakan pertambangan yang tidak memberikan kesejahteraan, malah menghadirkan kerusakan pada lingkungan yang itu menjadi musibah dan bencana bagi masyarakat. Selain ceramah, ada juga kegiatan lain seperti pengajian, istighosa dan salawatan.

Keempat, Bersolidaritas. Salah semangat yang diusung oleh PPLP-KP yang berhasil menghentikan aktifitas pertambangan ialah Mengusung semangat kemandirian. Semangat ini merupakan kunci keberhasilan mereka. Menurut mereka, dengan bersolidaritas akan menjaga hubungan silaturahmi dan sehingga bisa menciptakan tali perjuanagan dalam memperjuangkan keadilan.

Bersolidaritas ini juga mereka lakukan dengan ikut membantu gerakan lain seperti penolakan terhadap pembangunan bandara Yogyakarta International Airport yang mereka galang bersama paguyuban warga sekitar bandara tersebut. PPLP-KP juga ikut menolak pembangunan dan penggurusan wilayah lainnya. Aksi solidaritas ini mereka tuangkan dalam selembar kertas sebagai bentuk perlawanan.

Aksi-aksi penolakan yang mereka lakukan memang murni berasalan dari masyarakat dan PPLP-KP sendiri. Organisasi lain yang ikut terlibat dalam gerakan mereka seperti WALHI hanya karena semata bentuk solidaritas terhadap PPLP-KP. Tidak hanya itu, Mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan mereka juga tidak sembarangan bisa ikut bergabung sebab mereka sendiri yang memilih mahasiswa yang bisa bergabung sebagai anggota. Tidak sedikitnya juga korban atas perlawanan ini sebab ada kontak fisik yang dilakukan masyarakat terhadap aparat yang melindungi perusahaan.

Dengan cara seperti inilah yang kemudian menjadikan gerakan PPLP-KP dan masyarakat menjadi berhasil. Disamping itu, mereka juga berkaca pada gerakan organisasi lain yang gagal sehingga mereka belajar atas kegagalan gerakan-gerakan tersebut.

Kawasan pertambangan ini sangat memprihatinkan masyarakat setempat sebab kondisinya menjadi buruk. Wilayan ini juga tidak memiliki tanaman dan juga dipagari oleh pihak perusahaan sehingga masyarakat tidak bisa dan dilarang untuk masuk dikawasan tersebut.

Selain gerakan penolakan, mereka juga mengajukan kepemilikan tanah namun mereka terbentur aturan. Berdasarkan aturan Rijksblaad Kasultanan bahwa semua tanah yang ada dan masuk dalam wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan hak dan milik kerajaan dan keluarganya. Namun aturan kemudian direfisi dan digantikan oleh UU PA tahun 1960 dengan poin utama yaitu aturan raja berdasarkan Rijksblaad Kasultanan sudah dihapuskan. Namun Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) nomor 2 tahun 2007 kembali mengadopsi isi Rijksblaad Kasultanan dimana terdapat pembagian kesultanan Pakualaman.

Masyarakat juga sudah mengajukan kepemilikan atas tanah yang mereka telah gunakan sebagai lahan pertanian namun upaya tersebut mengalami kendala seperti nampak dipersulit. Bahkan mereka mendapatkan tekanan bahwa mereka hanya memiliki hak pakai atas tanah-tanah tersebut sedangkan kepemilikannya masih sepenuhnya hak dan milik kesultanan dan keluarganya.

Sebelumnya, perusahaan telah memberikan iming-iming dan janji dengan menjanjikan air gratis, pembangunan jalan. Tak hanya sampai disitu, masyarakat dijanjikan menjadi kontraktor perusahaan. Semua itu berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh masyarakat dimana serapan tenaga kerja sangat minim.

Hal inipun mengundang keprihatinan dan respon dari Ibu Lina selaku pendiri sekolah Alam Yogyakarta bahwa Kita harus bergerak, berjuang dan membela rakyat kecil sebab mereka hanya menjadi korba. Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa harus bergerak dan berjuang bersama rakyat kecil dan melindungi lama dan lingkungan.

Tulisan ini juga mrupakan bentuk apresiasi saya terhadap kegigihan dan keberhasilan masyarakat Kulon Progo dan PPLP-KP dalam menolak keberadaan pertambangan pasir besi. Meminjat kalimat pemateri Candra Kartika Sari, tulisan ini merupakan bentuk perjuangan dan penolakan serta perlawananku terhadap tambang pasir besi.

)* Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, Pegiat Rumah Baca Komunitas

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup