Judul Buku                  : Privatisasi Sumber Daya Air Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Penulis                        : Munawwar Khalil

Penerbit                      : MPK PPM

Tahun Terbit               : Agustus 2009

Ketebalan Buku           : 122 halaman

 

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada Cak David Efendi yang memberikan buku ini kepada saya untuk di review, sebuah buku yang sangat menarik ditulis oleh Bapak Munawar Khalil seorang mantan Ketua Umum PP IPM tahun (2002-2004) yang hari ini aktif di Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah.

Saya pertama kali bertemu beliau waktu setiap Baitul Arqam Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, ayahanda PW Muhammadiyah Kal-Sel sering mengundang beliau untuk menjadi fasilitator dalam agenda perkaderan Muhammadiyah di Kalimanta Selatan.

Dalam buku yang kurang lebih 122 Halaman ini mempunyai spirit islam yang adil dalam bentuk aktivitas, baik secara individu maupun antara pemerintah serta seluruh aspek yang terlibat dalam pemanfaatan air di Indonesia.

Melalui kalimat pertama dalam buku ini sudah menjukan tentang bagaimana pemanfaatan air yang tertulis sebagai berikut; Air merupakan hajat manusia paling utama untuk hidup. Oleh karena itu semua pemukiman manusia sejak zaman purba selalu berada di sekitar sumber air.  Al-Qur’an pun menegaskan bahwa air adalah sumber dari kehidupan bagi semua makhluk di jagat raya ini, sebagaimana firmanNya:

“ …dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.…” ( Q.S. 21 : 30 )

Seluruh makhluk hidup memerlukan air, air merupakan simbol dari sebuah peradaban dari makhluk hidup mulai dari manusia, tumbuhan dan binatang memerlukan air. Bahkan ditempat saya merupakan sebutan kota 1000 sungai yang secara etnologi suku banjar memerlukan air untuk membangun peradaban hampir selama 12 jam aktivitas warganya di habiskan di air mulai dari. Dari konsep kebudayaan banjar air menjadi jalan  utama untuk melakukan aktivitas, kalau di daerah lain jalan di darat adalah merupakan aktivitas wajib berbeda halnya dengan di Kalimantan Selatan makanya setiap rumah hampir memiliki perahu kecil untuk melakukan aktivitas mulai bertani samapi berdagang yang dimana rumah para warga menghadap ke arah sungai bukan menghadap kejalan yang ada di darat. Tidak hanya itu ada satu aktivitas kebudyaan yang turun temurun dari zaman dahulu yaitu pasar apung, yang seluruh kegiatanya dilakukan di sungai dan transaksi jual belinya dilakukan antar perahu bahkan tak jarang dilakukan barter antara hasil bumi yang di peroleh di kebun.

Indonesia sebagai negara air yang dilimpahi pegunungan yang mampu menampung air tawar dan bentang geografis laut yang sangat luas membuat Indonesia di perkaya dengan hasil laut yang berlimpah dengan terumbu karang yang beraneka ragam. Menjadikan Negara ini sangat potensial mengembangkan sumber daya alam untuk di manfaatkan secara berkelanjutan.

Untuk kemakmuran rakyat

Melalui pasal pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sejak awal pendiri negara ini telah menyadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air, dijamin dalam konstitusi. Ini merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara.

Dalam buku ini kekayaan alam melalui tinjaun hukum ekonomi islam yang penulis bagi menjadi empat aksioma, melalui  pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma nilai dasar hukum ekonomi Islam –Kesatuan (Tauhid),Keseimbangan/ kesejajaran (al-’adl wa al-ihsân), Ruang Kebebasan  (ikhtiyâr), serta Tanggung jawab (fardh) yang bersama-sama membentuk perangkat yang tak dapat dikurangi. Pungkas penulis.

Melalui buku ini Munawar Khalil membagi tiga sub tema antara lain. Pertama, buat apakah privatisasi sumber daya air dan apa dampaknya bagi kepentingan publik?. Kedua, bagaimanakah pandangan Islam tentang fungsi dan pengelolaan sumber daya air?. ketiga, bagaimana analisa hukum Islam terhadap privatisasi sumber daya air dalam hubungannya dengan kepentingan publik?.

Kebutuhan Akan Air adalah Hak Asasi Manusia (alHuquq al-Insan) menjadi pijakan bahwa harus terciptanya pasal 33 UUD 1945 bahwa air adalah hak. Bahkan dalam perspektif Islam tentang air diantaranya termaktub dalam surah al-Wâqiah, ayat 68-69:

“Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan atau Kami yang menurunkannya?“

Kini air yang jumlahnya semakin terbatas, diperebutkan oleh populasi yang semakin meningkat. Pendukung pasar bebas mengusulkan prinsip “air sebagai komoditas ekonomis” dan “privatisasi” sebagai solusinya. Dengan prinsip terebut, hak atas air akan mengalir kepada “pemberi nilai ekonomis terbesar”. Keuntungan atas sumberdaya air dan pengelolaannya terbatas kepada pihak yang mendapatkan hak penguasaan air. Disinilah air dimutilasi menjadi nilai ekonomis semata sehingga dipolitisasi berbagai bagaimacam konsep ekonomi makro.

“Privatisasi sumber daya air yang meresahkan kehidupan manusia adalah ambisi menjadikan air sebagai komoditas ekonomi, sebagaimana roti atau mobil. Bukan cuma air dari pipa PDAM seperti yang kita alami selama ini. Tapi juga, air hujan dan irigasi. Bahkan petani pun harus mendapat izin dan membayar.” Ujar Munawar Khalil dalam halaman 73.

Demokratisasi Air: Paradigma Ekologis Air untuk Semua

            Jumlah air segar yang tersedia kurang dari 1,5% dari seluruh air di muka bumi. Selebihnya adalah air laut atau es di kutub. Siklus hidrologi yang terjadi di planet ini hanya mampu mennyediakan air segar dengan kapasitas 40.000-50.000 kilometer kubik pertahun. Namun komsumsi air kian bertambah setiap tahunya hampir dua kali lipat manusia itu sendiri karena adanya sifat boros yang dilakukan manusia. Karena manusia lah sumber menghamburkan air setiap kehidupanya mulai dari hal yang berguna sampai hal yang tidak berguna.

Akan menjadi nyata suatu saat nanti kepunahan air akan terjadi, di samping keperluan air yang terus meningkat seiring pertumbuhan dan konsumi manusia dan juga akan di pengaruhinya krisis ilmim yang terjadi di bumi saat ini. Zona-zona kekeringan akan terus tumbuh karena iklim yang tidak menentu akibat rusaknya perderan ozon di atas langit.

Dalam buku itu pula disebutkan bahwa “Sebagai hak asasi, hak atas air merupakan hak guna (usufructuary rights); air boleh dimanfaatkan tapi tidak bisa dimiliki.” Hal ini menjadi kritik besar bagi pemangku sebgaai pemilik air di pegunungan tertentu untuk di perjual belikan bahkan sampai kepada berhamburnya plastik kemasan air mineral yang dijual.

Pengelolaan Air Berbasis Komunitas

Seperti yang dituangkan dalam buku ini bahwa air adalah milik semua tidak ada yang memliki hak mutlak baik secara legalitas surat ataupun secara lisan. Hal ini membuat air menjadi bersifat kolektif. Bahwa air yang mengalir adalah milik semua yang berada disekitarn air tersebut. Maka apabila ada yang mentori air tersebut maka menjadi tanggung jawab bersama untuk membersihkan, karena sistem koletif berbasis komunitas ekosistem yang berada disekitar air tersebut.

Dalam hukum ekonomi Islam memandang bahwa air merupakan pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan dan mewajibkan setiap manusia dan setiap negara menggali sumber alam hingga maksimal dan menggunakannya tanpa membedakan kasta, kepercayaan, status sosial dan ras. Sifat air yang tidak pilih kasih ini menjadi kan air sebagai pusat egaliterian untuk seluruh makhluk hidup yang memerlukan air.

Sebuah paragraf di tujukan untuk meperingatkan pihak pemerintah selaku wakil rakyat dalam pengelolaan air untuk dipakai bersama, yaitu “Karena sumber daya air merupakan milik umum, sejatinya masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan air yang memang merupakan bagian dari miliknya secara kolektif. Atas dasar paradigma inilah Islam menetapkan negara – yang mewakili rakyat – mengatur produksi dan distribusi air tersebut untuk rakyat. Negara tidak boleh memungut harga dari rakyat, karena air itu merupakan milik umum. Negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi produksi dan distribusi barangbarang tersebut, bukan untuk mengeruk keuntungan dari rakyat.”

            Melalui pemanfaatan berbasis komunitas ini, ada alarm untuk pemerintah untuk tidak menyakiti rakyat dengan besarnya tarif untuk pemanfaatan air sehingga rakyat bisa menggunakan secara bebas dan berkelanjutan bahkan dari basis komunitas pedesaan dengan irigasinya bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk mengairi sawah dan kebun untuk kebutuhan pangan manusia.

Sudah seharusnya mulai sekarang kerja-kerja kolektif melalui gerakan komunitas ini di manfaatkan untuk mengelola air sebagaimana mestinya bukan di ekspolitasi atau dimanfaatkan secara ekonomi berskala besar. Dimulai dari pemanfaatan pemanen air hujan, perbaikan saluran air yang bersih dalam satu kelompok warga sehingga air mampu ber regenerasi dengan maksimal sehingga kiamat kekeringan air tidak akan terjadi.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

About The Author

Al Bawi

adalah Pimpinan Pusat IPM

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link