Antara Buzzer dan Istana

Oleh: Fachri Aidulsyah)*

Baru-baru ini kaum millenial Indonesia dibuat gempar oleh berbagaimacam opini dan pemberitaan yang dibuat oleh para buzzeruntuk mendukung berbagai kebijakan kontroversial yang dilayangkan oleh elite pemerintahan saat ini, mulai dari Revisi UU KPK, Revisi UU KUHP, Revisi UU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, mau pun Minerba yang secara implisit membenarkan thesisRobison dan Hadiz (2004) dimana elite negara tengah berperan memfasilitasi oligarki untuk memprivatisasi dan mengeksploitasi sumberdaya publik melalui legitimasi perundang-undangan. Uniknya, segala rangkaian opini dan informasi yang dihembuskan oleh para buzzer(penggaung) yang berasal dari aktivis medsos, intelektual, danbottersebut sangat terstruktur dan terencana, serta selama 24 jam sehari mereka siap siaga untuk menyerang kalangan yang kontra dengan kebijakan pemerintah hari ini. 

Lebih jauh daripada itu, ada framingyang tengah dibangun oleh para buzzer tersebut, diantaranya adalah; kontra Presiden dan DPR = Pendukung 02, Talibanisasi KPK, serta penyinyiran terhadap mereka yang dianggap sebagai “aktipis, prugresip, dan Social Justice Warriors (SWJ)”. Sudah barang tentu, secara implisit aktivismebuzzerpasca Pemilu hari ini bukan hanya sebatas menjadi alat politik penguasa untuk meminggirkan lawan politiknya(politics of exclutionary),melainkan juga untuk menyingkirkan “suara publik” yang berasal dari kaum buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya yang telah terjejaring dalam berbagai solideritas. 

Tentu saja, di dalam dunia homo-digitalissaat ini penggunaan buzzerbukanlah suatu hal yang asing. Berdasarkan The Global Disinformation Order2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulationdigambarkan bahwa tahun ini terdapat 70 negara yang menggunakan jasa buzzerguna menggiring narasi publik ke arah pro rezim. Lebih lanjut, 26 negara diantaranya menggunakan jasa buzzeruntuk menekan HAM, mendiskreditkan lawan politik, serta melakukan counter-narrationterhadap mereka yang “bersebrangan”. Di Indonesia sendiri, aktivisme buzzerdan relasinya dengan demokrasi elektoral sudah berkembang sejak beberapa tahun silam. Di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 misalnya, telah tumbuh akun-akun buzzerdi twitter seperti @triomacan2000 mau pun @kurawa serta ratusan hastagyang memiliki ratusan ribu followerguna mendukung/ mendiskreditkan lawan politik melalui penyebaran berita yang terkesan hate speechdan hoax,yang memperuncing polarisasi masyarakat Indonesia

Buzzerdan Buah Simalakama?

Tentunya, realitas buzzer hari ini telah memperkuat perspektif Jean-Luc Nancy dalam The Ground of the Image (2005) mau pun Yudi Latif (2013) yang menggambarkkan bahwa di era demokrasi saat ini kekuatan modal telah digunakan untuk membentuk buzzer,melakukan branding recognitionmau pun membentuk brand of heroismseorang elite dengan cara memanipulasi kebenaran melalui pencitraan. Dari realitas tersebut, pendekatan Wendy Brown dalam Welcome Back, Democracy!(2010) mendapatkan justifikasinya bahwa fenomena buzzeryang secara invisibledikendalikan negara bukan hanya berperan dalam men-depolitisasi serta mereduksi hak dan perlindungan konstitusional terhadap aktivitas masyarakat politik, melainkan secara “laten” ia juga berfungsi dalam mengakselerasi kepentingan oligarki dalam mengatur ulang visi demokrasi dari kepentingan “rakyat” ke arah kepentingan “ekonomi-bisnis” mereka. 

Di sisi lain, sejatinya aktivisme buzzer juga merupakan suatu hal yang sangat merusak tatanan sosial masyarakat sekaligus menjadi bumerang bagi Istana itu sendiri. Dalam pendekatan Ernesto Laclau dalam Emancipation(s)(2007) mau pun Dom Helder Camara (2005) digambarkan bahwa tidak terpenuhinya tuntutan massa ditengah aktivitas buzzerpro istana yang cenderung “kasar” dalam memberangus mereka dengan cara menyebarkan fitnah, hate-speechdan berita hoaxjusteru telah meradikalisasi, mengekskalasi, dan memperkuat solidaritas -atau ekuivalensi- gerakan kontra kebijakan pemerintah. Sudah barang tentu, proses radikalisasi tersebut bukan hanya akan memperuncing konflik horizontal antara buzzervs massa, melainkan ia juga menjadi buah simalakama perlawanan publik terhadap istana.

Kini, tanda-tanda runcingnya konflik diantara buzzervs massa dan juga publik vs istana sudah mulai nampak dipermukaan. Gelombang aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia beberapa pekan yang lalu hanyalah “secuil” dobrakan yang lambat laun akan menjadi “bom waktu” yang akan mengganggu kelancaran pemerintahan Jokowi selanjutnya. Tentu, bom waktu tersebut bukanlah suatu hal yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang sangat cinta akan keharmonisan. Hanya saja, jika Istana “gagal” dalam menjinakkan buzzerdan menghentikan segala rancangan perundang-undangan kontroversi tersebut, tentulah eskalasi gelombang massa yang menjadi bom waktu tersebut akan menjadi suatu hal yang sulit diredam olehnya.

*Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Mari Berbagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rumah Baca Komunitas

MEMBACA | MENULIS | MENANAM

---

Rumah Baca Komunitas merupakan perkumpulan independen yang mempromosikan pengetahuan, kerja kolaboratif dan emansipatif terkait isu perbukuan, komunitas, dan lingkungan hidup