Oleh: Prof. Dr. Drs. Emil Salim, MA

Di Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazilia disepakati (1) Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim, (2) Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, (3) dicanangkannya Agenda (abad) 21 tentang program kerja pelaksanaan pola pembangunan berkelanjutan. Sejak itu praktis semua negara di dunia aktif terlibat dalam pelaksanaan pola pembangunan berkelanjutan, termasuk negara-negara Islam anggota PBB, organisasi negara-negara pengekspor penghasil minyak (OPEC) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sehingga mulailah secara global usaha pengendalian perubahan iklim dan pelestarian keanekaragam hayati dalam pola Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai aktivitas internasional dilaksanakan dalam berbagai forum internasional, antara lain juga ada program khusus bagi Pemerintahan Lokal yang tergabung dalam organisasi ICLEI,Local Governments for Sustainability yang mencakup di banyak negara-negara di dunia. Namun kenyataannya, perkembangan di jalur pola pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan umumnya berjalan lamban.

Sebab lambannya perkembangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan adalah karena benturan kepentingan di kalangan pemimpin yang berkuasa. Sudah dari semula presiden Amerika Serikat, George Bush Senior, di Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992) menolak Konvensi Perubahan Iklim dengan alasan bahwa beliau tidak dapat mandat Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui Konvensi Perubahan Iklim. Perlu dicatat bahwa Presiden Bush Senior (dan kemudian diganti oleh Presiden Bush Yunior) adalah pengusaha besar di perminyakan Texas, dan didukung oleh Partai Republik, partai yang juga didukung usahawan besar. Begitu pula sekarang, ketika Donald Trump dari Partai Republik menjadi presiden Amerika Serikat, maka fokus utamanya adalah “Amerika First”, kepentingan dunia diabdikan bagi keuntungan Amerika Serikat. Perubahan iklim dipicu oleh meningkatnya pencemaran karbon (CO2) oleh pembakaran minyak bumi dan umumnya “energi tak terbarukan” dalam angkutan, industri, energi, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan kepentingan keuntungan material ekonomi mendesak ke belakang kepentingan pengendalian perubahan iklim.

Pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang tetap berpihak pada industri fossil fuel dan menolak Ratifikasi Paris Agreement. Sangat menggembirakan bahwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juli 2020 lalu menerima dana sebesar Rp.813 milyar dari Norwegia sesuai dengan program menurunkan emisi CO2 sebesar 11,2 juta ton berkat turunnya kebakaran dan kerusakan hutan akhir-akhir ini. Namun ada kecemasan bahwa kebijakan menurunkan emisi CO2 akan tergangguoleh diloloskannya “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara” yang antara lain memuat ketentuan memperpanjang izin perusahaan besar batu bara di tahun-tahun mendatang. Sehingga industri yang bertumpu pada fossil fuel berlanjut usahanya business as usual.

Gagasan pembangunan berbasis energi bersih, seperti energi solar (matahari), energi angin, energi air, energi gelombang dan geothermal sungguhpun besar potensinya di Indonesia namun terkalahkan oleh energi minyak-bumi, gas dan batu bara. Hal ini terutama didorong oleh kelambanan pola pikir rasional mengutamakan “kepentingan manfaat ekonomi komersial jangka pendek” ketimbang “pembangunan bangsa berkelanjutan jangka panjang”. Hal ini juga mengakibatkan bahwa penghayatan beragama bagi kebanyakan kita masih dangkal terwujud dalam keagamaan formil, ritual dan tidak kontemplatif mendalam sebagai pegangan moral, terutama terkait dengan permasalahan lingkungan hidup umumnya dan perubahan iklim khususnya. Dalam kaitan inilah perlu kita tanggapi Ensiklik Laudato Si (LS) tentang Perawatan Rumah Kita Bersama dari Paus Fransiskus, 18 Juni 2015. Secara komprehensif diungkapkan “Apa yang terjadi dengan rumah kita” berintikan kerusakan lingkungan hidup.

Dan yang bersumber antara lain dalam “krisis dan efek antroposentrisme modern”. Sehingga menuntut pendekatan ekologi integral mencakup ekologi lingkungan, ekonomi dan sosial. Hal ini memerlukan beberapa pedoman untuk reorientasi dan aksi melalui rangkaian (1) dialog tentang lingkungan dalam politik internasional; (2) dialog untuk kebijakan baru nasional dan lokal; (3) dialog dan transparansi dalam pengambilan keputusan;(4) politik dan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia; (5) agama-agama dalam dialog dengan ilmu-pengetahuan secara berkelanjutan. Adalah hal menarik bahwa agama Islam mengalami kejayaannya dalam masa 750-1256 ketika Baghdad dibawah Khalifah Harun al Rasyid dan al-Makmun yang mengumpulkan para ulama-ulama Islam dalam Bayt al-Hikmah (Rumah Kearifan, House of Wisdom).

Para ulama-ulama “RumahKearifan” menggabungkan tiga pola dan sikap hidup sekaligus: (1) pendalaman memahami Tuhan melalui agama dengan membaca dan menggali isyarat hidup alami; (2) untuk dikaji dalam rasionalitas dan pengembangan ilmu; (3) untuk diamalkan bagi kemaslahatan dan peradaban manusia. Kehadiran Tuhan menyatu dalam pola fikir ilmiah untuk dicari makna hidup manusia di bumi nyata ini. Inilah yang merangsang kreatifitas para ulama Islam dalam Bayt al-Hikmah sehingga melahirkan tokoh-tokoh raksasa seperti: (1) Ibnu Sina, ilmuwan dan ahli falsafat serta kedokteran; (2) Musa, ahli ilmu pasti; (3) al-Khawarizmi, ahli pencipta aljabar, ilmu ruang dan pencipta angka peradaban Islam masa 0; (4) al-Kindi Ahli Filsafat; (5) al Biruni ahli ilmu geologi; (6) Ibnu Rusjh ahli filosofi dan kedokteran; (7) al-Ghazali ahli filosofi dan masih banyak lagi tokoh-tokoh ulama-ilmuwan yang menjulang kemasyhurannya sebagai pembangun masa keemasan budaya-ilmu dan peradaban Islam yang berhasil mengangkat peradaban dunia ke tingkat tinggi di masa 750 -1257 selama 500 tahun.

Pada tanggal 13 Februari 1258 pasukan Hulagu Khan (putera Aga) Khan) dari Mongolia menyerbu Baghdad, menghancurkan Bayt al-Hikmah, membunuh para ulamailmuwan dan membakar serta membuang karya ilmiah ke sungai Tigris yang berubah warna jadi hitam bekas tinta tulisan para ulama. Dan “peradaban dunia mundur lima abad”, berkata Arnold Toynbee, ahli falsafat kenamaan abad ke-20.

Agama Hindu Bali memuat falsafah “Tri Hita Karana” bermakna “tiga penyebab kebahagiaan”, yakni harmoni keselarasan hidup manusia dengan Tuhan – Alam – dan Sesama Manusia. Hal ini sejalan dengan ungkapan dalam agama Islam: Hablum Minallah dan Hablum Minannas. Pola hidup masyarakat Bali yang secara intens menghayati Tri-Hita Karana” menjadikan kehidupan masyarakat Bali memiliki karakternya yang khas, kaya dengan kehidupan budaya dan aman-tentram dengan kesejukan hidup sosial-budayanya. Demikianlah tiga contoh kehidupan agama yang kita angkat: Katolik, Islam dan Hindu Bali. Demikian juga halnya di dalam ajaran agama Protestan, Buddha, dan Khonghucu. Semua ini dimungkinkan berkat Pancasila sebagai dasar negara kita. Semua agama ini mengutamakan pengembangan diri manusia yang utuh dalam kerangka pengembangan masyarakat umat manusia di jalan lurus yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan iklim adalah berkat ulah-tangan manusia yang menyimpang dari jalan lurus yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa. Nafsu akan kebendaan dan hidup material dengan mengabaikan harkat martabat manusia adalah alur yang menyimpang dari jalan lurus moralitas keagamaan. Maka ditengah-tengah godaan materi, nafsu kekuasan tanpa moral perlu dikembangkan pertama-tama dalam programAmbitious City Promises (ACP) yang diprakarsai oleh ICLEI – Local Governments for Sustainability Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta.

Sebagai pamong yang langsung memimpin masyarakat dunia memberikan penekanan pada trilogi-pengabdian: pemahaman agama dengan ilmu sebagai landasan untuk bakti amaliah pada masyarakat, bangsa dan kemanusiaan. Sehingga program (1) diskusi dialog di lingkungan masing-masing agama; (2) disusul dengan dialog antar agama mengenai masalah yang sama dan (3) diarahkan untuk mengusahakan langkah kerja bersama bagi pengamalan pemecahan bersama berdasarkan ilmu-pengetahuan sebagai pengejawantahan trilogi: 1). Mengabdi kepada Tuhan Semesta Alam; 2). Melalui Ilmu Pengetahuan; dan 3). untuk diamalkan bagi kemaslahatan manusia dan bangsa yang bernapaskan Pancasila

 

Sumber: BUKU SAKU KHOTBAH UNTUK UMAT ISLAM suterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta &Yayasan ICLEI-Local Governments for Sustainability IndonesiaLembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2020

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link