Bagi masyarakat awam ketika mendengar nama teroris, yang pertama terlintas dalam benak mereka adalah oknum-oknum yang kerap menebar ancaman dan membuat kegaduhan dengan melakukan aksi pembunuhan dan pengeboman secara radikal. Bahkan oknum-oknum teroris tersebut rela mempertaruhkan nyawa untuk melancarkan aksi bom bunuh diri diberbagai ruang-ruang publik, misalnya di tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat ibadah, hotel, dan sebagainya.

Teroris secara etimologi berasal dari kata to Terror dalam bahasa inggris dan dalam bahasa latin disebut Terrere yang berarti gemetar atau menggetarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Selanjutnya, terorisme memiliki defenisi penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).

Menurut Yuval Noah Harari dalam buku 21 Lesson (2018), bahwa terorisme adalah strategi militer yang berharap untuk mengubah situasi politik dengan menyebarkan ketakutan alih-alih dengan menyebabkan kerusakan material. Strategi ini hampir diadopsi oleh pihak-pihak yang sangat lemah yang tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan material pada musuh-musuh mereka. Sedangkan, menurut Muladi (2004), terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (the right to life) dan hak asasi untuk bebas dari ancaman serta rasa takut. Target terorisme juga bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. Sementara dalam konteks akademisi berdasarkan pengkategoriannya, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau tidak berprikemanusiaan.

Dari ulasan singkat di atas, jelas bahwa terorisme kemudian menjadi fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan, serta selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat. Di samping itu, fenomena terorisme juga sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Dengan demikian maka, segala bentuk tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat dan menyebabkan kerusakan material hingga memakan korban jiwa dapat dikatakan sebagai ancaman terorisme.

Walaupun saat ini ancaman terorisme yang dikenal publik yaitu oknum-oknum yang kerap melancarkan aksi pengeboman, katakanlah sedang beristirahat melakukan aksi teror atau tengah menyusun strategi untuk melancarkan aksi berikutnya. Tetapi tanpa disadari, dalam kehidupan bermasyarakat, kita saat ini dikelilingi oleh oknum-oknum teroris dengan tampilan baru.

Berbeda dengan teroris yang menebar ancaman dengan melakukan aksi pengeboman secara langsung yang memakan sejumlah korban jiwa. Teroris dengan tampilan baru saat ini adalah teroris yang melancarkan aksi teror dengan melakukan perusakan atas lingkungan hidup yang selanjutnya berdampak pada manusia melalui berbagai bencana lingkungan hidup.

Aksi Terorisme Lingkungan

Tentunya masih hangat dalam ingatan kita semua bahwasannya pada 12 Mei lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam rapat paripurna, telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU Minerba yang sah.

Sekilas, UU Minerba adalah undang-undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara agar hasil dari sumber daya alam tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar untuk bangsa Indonesia yang kemudian berdampak pada kesejahteraan rakyat. Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU Minerba tersebut. Diantaranya, kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bukan tanpa hambatan, pengesahan RUU Minerba menjadi UU Minerba menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan karena pengesahannya yang dinilai tergesa-gesa dan tidak mengakomodir aspirasi masyarakat. Di samping itu,  pengesahannya pun dilaksanakan di tengah mewabahnya virus corona, dimana masyarakat sangat membutuhkan peran dan perhatian pemerintah dalam menangani ancaman virus corona. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, pemerintah dalam hal ini DPR RI lebih mengutamakan pembahasan RUU Minerba ketimbang menangani ancaman pandemi

Selain itu, pro kontra atas disahkannya RUU Minerba tidak terlepas dari beberapa pasal yang dinilai kontroversial, tidak memihak pada masyarakat dan cenderung lebih memihak pada investor dan korporasi. Hal ini, melahirkan penilaian dari berbagai kalangan maupun para ahli bahwa kebijakan pembahasan RUU Minerba yang selanjutnya disahkan menjadi UU Minerba tersebut secara tidak langsung memberikan dampak berupa ancaman bagi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik hutan maupun kekayaan  keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

Terkait dengan pasal-pasal yang dinilai kontroversial yang akan memberikan dampak pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Terlebih keberpihakan peraturan perundang-undangan yang terkesan memudahkan para pengusaha-pengusaha untuk secara leluasa melakukan eksplorasi dan eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan. Hal ini akan semakin memperparah kondisi lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Conference of Parties (COP) 15 UNFCCC Desember 2009 di Copenhagen, Denmark, dimana untuk menanggulangi ancaman perubahan iklim, berbagai negara-negara di dunia berupaya secara bersamaan dan berkomitmen menurunkan emisi dimasing-masing negara untuk menjalankan pembangunan yang ramah lingkungan. Negara Indonesia ikut terlibat dalam konferensi tersebut, dengan berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%  pada tahun 2020 (Mangunjaya, 2015).

Akan tetapi, komitmen Indonesia dalam usaha menurunkan emisi karbon sebesar 26% ditahun 2020 untuk menanggulangi ancaman perubahan iklim, diperhadapkan dengan berbagai kebijakan yang saling tumpang tindih. Dengan dalil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menjaga kelestarian lingkungan, UU Minerba yang disahkan kemudian memudahkan perizinan investor dan korporasi untuk mengeruk semakin banyak kekayaan sumber daya alam. Sudah dapat dipastikan yang tersisa hanyalah kerusakan lingkungan dan bencana lingkungan yang kerap mengancam kehidupan manusia, bahkan menimbulkan korban jiwa.

Sebagaimana dikatakan Fachruddin Mangunjaya, jika peperangan dan politik dapat mengakibatkan kematian dan saling bunuh antar sesama umat manusia (genocide) maka, bencana lingkungan hidup dapat mengakibatkan selain kerugian ekonomi juga dapat menyebabkan kematian (ecocide).

Teror Virus Corona

Ancaman wabah virus corona tengah menggegerkan umat manusia diseluruh dunia. Dampak yang dirasakan cukup nyata, mulai dari jumlah korban jiwa yang cenderung mengalami peningkatan, sistem perekonomian global yang dibuat lumpuh, serta mengubah seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Menuntut seluruh negara-negara di dunia mau tidak mau  harus menjalin kerjasama global untuk memerangi penyebaran virus corona. Terutama para ilmuwan, mereka berlomba-lomba melakukan riset guna menemukan vaksin yang dapat menghentikan dan mematikan penyebaran virus corona.

Anggaran yang dikeluarkan untuk masyarakat yang terdampak, karena tidak bisa beraktifitas dan bekerja di luar rumah akibat ancaman virus corona digelontorkan dalam jumlah yang cukup besar. Dengan kata lain, keselamatan warga negara menjadi prioritas utama. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara sekalipun sangat penting menjadi pilihan kedua. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Ghana, Nana Dankwa Akufo Addo, yang mengatakan bahwa “kami tahu bagaimana menghidupkan kembali perekonomian, yang kami tidak tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal”.

Melihat beberapa negara di dunia yang berusaha memutus mata rantai penyebaran virus corona serta menyelamatkan warga negaranya dari ancaman pandemi global tersebut. Hal sebaliknya justru terjadi di Indonesia, alih-alih menanggulangi penyebaran virus corona, pemerintah justru memanfaatkan momentum tersebut untuk membahas RUU Minerba.

Perlu disadari bahwa di tengah ancaman virus corona yang memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa virus corona yang menyerang umat manusia disebabkan karena ulah manusia sendiri. Lingkungan (alam) yang menjadi rumah alamiah, oleh manusia dieksploitasi untuk memenuhi keinginannya. Hutan, pohon-pohon, maupun satwa-satwa yang menjadi rumah alamiah baginya punah akibat kenaikan suhu bumi maupun diburu oleh manusia. Cara terbaik untuk bertahan hidup adalah mencari inang baru. Virus yang terus bermutasi kemudian masuk ke tubuh manusia dalam rangka merebut ruang hidup.

Menurut David Quammen (2012), dilansir dari majalah Forest Digest (21 Maret 2020), menjelaskan bahwa virus, bakteri, kuman, kehilangan tempat tinggal karena hutan dan alam diinvasi manusia untuk keperluan hidup maupun keserakahan. “Kita menebang pohon, memburu binatang, merenggut mereka dari habitatnya bahkan menjualnya ke pasar untuk dikonsumsi membuat virus kehilangan rumah alamiahnya, mereka lalu mencari inang baru dan itu adalah tubuh manusia.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana serta memicu terjadinya perubahan iklim, tidak terlepas dari aktifitas manusia. Selain itu, karena keserakahan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan yang mengakibatkan rusaknya habitat alamiah suatu organisme, maka manusia sendirilah yang merasakan dampaknya.

Oleh karena itu, pihak pemerintah dalam hal ini DPR dengan UU Minerba yang kontroversial bersama pihak-pihak yang diuntungkan dengan disahkannya RUU Minerba, dapat dikategorikan sebagai terorisme dengan tampilan baru yang telah diulas sebelumnya. Teroris yang tidak meneror umat manusia secara langsung dengan aksi pengeboman diruang publik. Tetapi, dengan kebijakan yang mempermudah korporasi untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, manusia (masyarakat) lalu merasakan dampaknya. Ibarat bom waktu, ancaman dan pengrusakan terhadap alam dan lingkungan yang terus terjadi, maka alam akan menyerang balik dengan berbagai bencana lingkungan hidup.

Jika kita memahami bumi sebagai sebuah sistem kehidupan, sebagaimana disampaikan James Lovelock dan Lynn Magulis (1974) dalam teori Gaia, permukaan bumi yang selalu kita anggap sebagai lingkungan hidup, sesungguhnya adalah bagian dari kehidupan. Tehadap lingkungan hidup inilah kehidupan selalu menyesuaikan diri, lingkungan hidup menunjang kehidupan yang selalu dalam keadaan berubah dan aktif dan terus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan hidup tadi. Serta, ada sebuah interaksi siklis yan terus berlangsung (Keraf, 2014).

Fenomena bencana lingkungan seperti yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akibat ketidakseimbangan (chaos),yang merupakan dampak dari adanya perubahan iklim. Dan semuanya itu tidak terlepas dari peran manusia di dalamnya. Harus disadari bahwa bumi adalah sistem yang kait-mengait, yang mempunyai kadar yang terukur dan mempunyai kapasitas daya dukung yang terbatas. Ketidakseimbangan terjadi apabila sesuatu dilakukan secara berlebihan sehingga mengakibatkan keseimbangannya terganggu.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link