SURAT TERBUKA :SOLIDARITAS UNTUK PERJUANGAN WARGA PAKEL, BANYUWANGI

 SURAT TERBUKA :SOLIDARITAS UNTUK PERJUANGAN WARGA PAKEL, BANYUWANGI

“Hentikan Kriminalisasi Warga Pakel, Cabut HGU PT Bumi Sari!”

Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Menteri ATR/BPN, KAPOLRI, KAPOLDA Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh warga Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi bukanlah sebuah tindakan kejahatan, tetapi merupakan upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka.

Perlu diketahui bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah dijamin dalam UUD 1945 (pasal 33), UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agaria, dan TAP MPR IX Tahun 2001 yang menegaskan bahwa negara menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya melalui landreform atau perombakan struktur kepemilikan lahan dan distribusi lahan kepada mereka yang tak memiliki tanah untuk keberlangsungan hidup rakyat.

Secara hukum apa yang diperjuangkan oleh warga Pakel sangatlah mendasar. Mayoritas penduduk di desa tersebut merupakan petani yang tak memiliki lahan (tunakisma), adapun yang memiliki lahan hanya segelintir, bahkan beberapa harus membeli di luar wilayah mereka. Karena di wilayah Pakel hampir seluruh wilayahnya telah diblok untuk perkebunan PT Bumisari yang mengklaim mendapatkan izin, padahal HGU mereka diketahui hanya berada di Songgon, dan Kluncing, Kabupaten Banyuwangi.

Selain dikuasai perusahaan perkebunan PT Bumi, sebagian besar lahan dan kawasan di Pakel juga dikuasai oleh Perhutani, sehingga dampaknya banyak warga Pakel merupakan kelompok rentan yang mayoritas diisi oleh tunakisma dan petani gurem yang sebagian besar juga harus menjadi buruh perkebunan dan bekerja di Perhutani berpuluh-puluh tahun, tentu dengan upah yang kecil.

Perjuangan hak atas tanah oleh warga Pakel sudah berlangsung cukup lama, dimulai dari era kolonial Belanda hingga masa sekarang. Namun kerap kali perjuangan mereka selalu dihadapkan dengan moncong senjata, dan berbagai intimidasi dan tindak kekerasan oleh aparat keamanan negara.

Puncaknya, untuk sedikit mengubah penderitaan dan penindasan yang telah mencapai 1 abad itu, mereka memilih jalan untuk melakukan aksi pendudukan lahan kembali pada 24 September 2020 dan terus berlangsung hingga saat ini. Namun, lagi-lagi aksi warga Pakel itu kembali berujung pahit. Sedikitnya hingga November 2021, terdapat 11 warga Pakel mengalami kriminalisasi. Bahkan 2 warga diantaranya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Banyuwangi dengan tuduhan telah menduduki kawasan secara ilegal di kawasan perkebunan PT Bumi Sari. Mereka adalah: Sagidin (tersangka), Muhadin (tersangka), Solihin, Isbiryanto, Asmora, Harun, Suwarno, Julia, Sulistiyono, Min Slamet, dan Ahmad Usnan.

Dan yang terbaru pada Desember 2021, 2 warga anggota Rukun Tani Sumberejo Pakel (Tumijan dan Misto) juga dikriminalisasi dengan tuduhan telah melakukan dugaan pelanggaran pasal 47 (1) UU 18/2004 tentang Perkebunan dan pasal 170 (1) serta pasal 406 (1) KUHP. Dengan dimikian setidaknya sudah ada 13 warga anggota Rukun Tani Sumberejo Pakel yang dikiriminalisasi dalam kurun waktu tahun 2020-2021.

Aksi-aksi tersebut terus dilakukan sebagai bentuk kekecewaan di mana negara seharusnya hadir dan membela petani Pakel, namun sebaliknya malah melupakan mandat UUD 1945 dan UUPA 5/60. Sehingga dalam konteks ini aksi warga Pakel tersebut harus dimaknai sebagai sebuah tindakan merebut hak mereka yang dijamin dalam regulasi, karena lalainya negara dalam memenuhi dan menjamin hak dasar warga negara.

Selain kerap menghadapi kriminalisasi dari Polresta Banyuwangi dan berbagai ancaman serta intimidasi dari berbagai pihak, perjuangan warga Pakel untuk mendapatkan informasi-dokumen publik (dokumen HGU PT Bumi Sari) juga dihalang-halangi oleh BPN Banyuwangi. Terkait hal ini, tim hukum warga Pakel sedang mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik (KIP), Jawa Timur. Saat ini PT Bumi Sari juga menggugat Kepala Desa Pakel di PTUN Surabaya karena dianggap turut berpihak pada perjuangan warganya.

Maka merujuk pada kronologi perjuangan pakel (lihat lampiran), maka kami tim hukum warga Pakel yang berasal dari beberapa organisasi dan pengacara publik yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda) mengajak seluruh individu dan organisasi masyarakat sipil untuk bergabung dalam solidaritas seruan Surat Terbuka ini guna menguatkan perjuangan warga Pakel, dengan tuntutan berupa:

1. Mendesak Kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolresta Banyuwangi untuk mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan secara ilegal oleh PT Bumi Sari, dan menghentikan seluruh tindakan kriminalisasi terhadap warga Pakel.
2. Mendesak Komnas HAM melakukan investigasi dan pengumpulan data secara langsung, terkait pelanggaran HAM yang menimpa perjuangan warga Pakel.
3. Mendesak Kementerian ATR/BPN mencabut HGU PT Bumi Sari dan mendorong pengakuan hak atas tanah bagi warga Pakel.
4. Menuntut ATR/BPN untuk membuka informasi tapal batas dan konsesi Perkebunan PT Bumi Sari kepada warga Pakel.
5. Menuntut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Pemeritah Pusat untuk menjalankan mandat konstitusi dengan menjamin dan melindungi hak atas tanah warga Pakel.

Jawa Timur, 29 Desember 2021
Kontak: 0812-3183-4531

Hormat Kami,

Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria-Tekad Garuda
(LBH Surabaya, WALHI Jatim, ForBanyuwangi, LBH Disabilitas)

Penandatangan Surat Terbuka:
1. Nama Organisasi atau individu

Kronologi Perjuangan Warga Pakel 1925-2021:

  1. Pada tahun 1925, sekitar 2956 warga yang diwakili oleh tujuh orang, yakni: Doelgani, Karso, Senen (Desa Sumber Rejo Pakel), Ngalimun (Desa Gombolirang), Martosengari, Radjie Samsi, dan Etek (Desa Jajag) mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Desa Pakel, Banyuwangi kepada pemerintah kolonial Belanda.
  2. Empat tahun kemudian, tanggal 11 Januari 1929, permohonan mereka dikabulkan dengan terbitnya Akta 1929. Doelgani dkk diberikan hak membuka lahan hutan seluas 4000 Bahu (3200 hektar) oleh Bupati Banyuwangi Notohadi Suryo.
  3. Namun dalam perjalanannya, Akta 1929 tersebut ternyata dirampas oleh Asisten Wedono Kabat (asistem pembantu pimpinan tingkat kabupaten/membawahi beberapa camat pada zaman kolonial Belanda).
  4. Atas kasus perampasan tersebut, Doelgani dkk tetap berusaha melakukan pembukaan kawasan hutan yang disebutkan dalam Akta 1929, dan mengusahainya sebagai lahan pertanian. Doelgani dkk juga terus mendesak pejabat kolonial Belanda yang dimaksud agar segera mengembalikan Akta 1929 tersebut kepada mereka.
  5. Di era kolonial Jepang, pada tahun 1943, Doelgani dkk juga terus berjuang dan melancarkan berbagai usaha agar mendapatkan kembali hak pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Menurut catatan pengacara warga Pakel Tjan Gwan Kwie (ditulis pada tahun 1943) didapatkan keterangan tertulis bahwa dirinya yang mewakili warga Pakel telah mengirimkan surat kepada Paduka Tuan Syutyokan guna mendesak pemerintah Jepang agar segera menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh warga Pakel.
  6. Seolah tak pernah putus asa, di era Soekarno, pada tanggal 1 Juli 1963, 11 orang yang mewakili 717 warga Pakel, mengajukan surat “Permohonan Tanah Hutan Bebas” kepada Bupati Banyuwangi. Surat ini pada intinya meminta pemerintah agar memberikan izin dan alas hak kepada mereka atas lahan Hutan Sengkan Kandang Keseran yang terletak di Pakel, yang sebelumnya izinnya telah diberikan lewat Akta 1929 pada zaman Belanda.
  7. Namun, pasca meletusnya tragedi kemanusiaan “30 September 1965”, warga Pakel memilih tiarap dan tidak melakukan kegiatan penanaman lahan di kawasan Akta 1929 untuk menghindari tuduhan sebagai anggota PKI.
  8. Di era otoriatarian Orde Baru yang dipimpin Suharto, tepatnya pada tanggal 17 September 1977, Tjan Gwan Kwie (pengacara warga Pakel) mencoba mengirimkan surat kepada Kas Kopkamtip di Jakarta, yang isinya menerangkan bahwa:
    a.  Tanah yang diperjuangkan oleh Doelgani dkk seluas 4000 Bahu, yang terletak di Kecamatan Kabat (sekarang Kecamatan Licin) memang benar telah diterbitkan izinnya oleh Bupati Banyuwangi Notohadisoeryo pada tahun 1929. Tanah yang dimaksud adalah tanah hutan bebas (bukan hutan tutupan), dikenal dengan nama Sengkan Kandang Keseran.
    b. Dalam surat tersebut, menurut Tjan Gwan Kwie bahwa Kantor Boswezen Banyuwangi tampaknya telah menghalang-halangi permohonan warga Pakel, karena juga terdapat kelompok lain yang menginginkan lahan hutan Sengkan Kandang Keseran.
    c. Selanjutnya lahan seluas 4000 Bahu tersebut, dikuasai oleh perusahaan perkebunan Bumi Sari dengan luasan mencapai 500 Ha, dan dikuasai oleh Perhutani seluas 500 Ha.
  9. Diluar keterangan tertulis yang disusun oleh Tjan Gwan Kwie diatas, juga terdapat keterangan lisan dari warga Pakel berupa:
    a. Bahwa pasca meletusnya tragedi kemanusiaan 30 September 1965, terdapat sebagian kecil warga Pakel melakukan kegiatan bercocok tanam di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Taman Glugoh (bekas perkebunan Belanda yang tidak aktif) yang terletak di Desa Pakel.
    b. Namun, lahan yang mereka kelola tersebut tiba-tiba diklaim menjadi milik perusahaan perkebunan PT Bumi Sari. Di awal klaimnya, PT Bumi Sari tidak menunjukkan tindakan pengusiran, dan mendorong warga untuk menanam tanaman kopi, kelapa, dll. Akan tetapi, pada tahun 1970-an, saat tanaman warga tersebut sudah tumbuh besar, PT Bumi Sari melakukan pengusiran terhadap warga.
  10. Pada tanggal 13 Desember 1985, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan HGU PT Bumi Sari. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, nomor SK.35/HGU/DA/85, dengan penjelasan bahwa PT Bumi Sari mengantongi HGU seluas 11.898.100 meter persegi atau 1189,81 hektar. SK tersebut terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni Sertifikat HGU Nomor 1 Kluncing dan Sertifikat HGU Nomor 8 Songgon. Kedua sertifikat HGU tersebut berakhir pada 31 Desember 2009.
  11. Dengan merujuk SK HGU diatas, jelas dapat disimpulkan bahwa PT Bumi Sari tidak memiliki HGU di Desa Pakel, namun hanya di wilayah Songgon dan Kluncing (kedua wilayah ini tidak jauh dari Pakel). Akan tetapi dalam praktiknya, PT Bumi Sari melakukan penguasaan lahan hingga Desa Pakel.
  12. Pada tanggal 5 Januari 1993, Muhammad Slamet (perwakilan warga Pakel) mengirimkan surat kepada Presiden RI, Menteri Kehutanan, Kepala BPN, Jaksa Agung, dan Ketua DPR, melaporkan dugaan jual beli lahan hutan Akta 1929 yang dilakukan oleh Perhutani. Patut ditambahkan, selain dikuasai oleh PT Bumi Sari, kawasan Akta 1929 juga dikuasi oleh Perhutani.
  13. Surat Muhammad Slamet tersebut direspon oleh Menteri Agraria a.n Direktur Pengurusan Hak-hak atas Tanah pada 4 Januari 1995. Menteri Agraria meminta penjelasan Kepala BPN Jatim atas perkara yang dihadapi dan laporan Muhammad Slamet. Di era tersebut, untuk sekedar menyambung hidup, Muhammad Slamet dkk bekerja sebagai petani penyewa lahan Perhutani setelah tanah yang mereka perjuangkan (kawasan Akta 1929) dikuasai oleh Perhutani. Dalam praktiknya lahan tersebut juga diperjual-belikan oleh Perhutani kepada sekelompok orang, dan masyarakat Pakel juga dihalang-halangi untuk menyewa lahan.
  14.  Pada tanggal 16 Maret 1995, warga Pakel mencoba mengajukan kembali surat permohonan penyelesaian kasus yang mereka hadapi kepada Menteri Agraria/BPN di Jakarta.
  15. Selanjutnya, pada 1 Juli 1998, 16 warga Pakel, diantaranya adalah Muhammad Slamet, mengajukan permohonan penyelesaian kasus yang mereka hadapi kepada Bupati Banyuwangi.
  16. Pasca lengsernya Suharto, tepatnya sepanjang 1999-2001, warga Pakel melakukan aksi pendudukan lahan di kawasan Akta 1929 yang dikuasai oleh Perhutani. Namun, buntut dari aksi tersebut warga ditangkap, dipenjara, dan mengalami berbagai tindakan kekerasan fisik. Petugas Perhutani dan aparat keamanan juga merusak seluruh rumah dan tanaman warga.
  17. Pada 16 Oktober 2001, DPR RI sempat tercatat melakukan pertemuan dengan komisi II DPR RI dan Sekjen Komite Advokasi Sosial dan Hukum Kehormatan dan Keadilan dengan agenda penyelesaian masalah tanah warga Pakel. Namun, menurut warga Pakel, pertemuan tersebut juga tidak mendorong penyelesaian kasus yang mereka hadapi.
  18. Pada tanggal 13 Oktober 2008, warga Pakel, kembali mengirimkan surat kepada Presiden SBY agar segera menyelesaikan kasus yang mereka hadapi.
  19. Dalam perjalanannya, sesuai surat BPN Banyuwangi, nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, ditegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk dalam HGU PT Bumi Sari. Mendapatkan pernyataan tersebut, warga Pakel menganggap peluang kemenangan untuk mendapatkan tanah mereka kembali telah ada di depan mata.
  20. Di akhir 2018, warga Pakel melakukan penanaman kembali di kawasan Akta 1929 yang dikuasai oleh PT Bumi Sari dengan ribuan batang pohon pisang. Akan tetapi pada Januari 2019, warga Pakel dilaporkan oleh Djohan Sugondo, pemilik PT Bumi Sari, dengan tuduhan telah menduduki lahan PT Bumi Sari. Atas tuduhan tersebut warga Pakel dianggap melanggar Pasal 107 huruf a UU 39/2014 tentang Perkebunan. Dan buntutnya, 26 Warga Pakel dipanggil oleh pihak Polresta Banyuwangi.
  21. Atas tuduhan tersebut, sedikitnya 11 orang warga Pakel juga dipanggil kembali oleh Polresta Banyuwangi pada Oktober 2019.
  22. Sejarah panjang penindasan inilah yang akhirnya mendorong warga Pakel memutuskan untuk menduduki kembali lahan leluhur mereka pada 24 September 2020 sebagai jalan terakhir untuk mendapatkan lahan dan ruang hidup mereka. Aksi tersebut dilakukan di kawasan Akta 1929 yang dikuasai oleh PT Bumi Sari.
  23. Saat ini PT Bumi Sari juga menggugat Kepala Desa Pakel di PTUN Surabaya karena dianggap turut berpihak pada perjuangan warganya.
  24. Selain menghadapi kriminalisasi dan berbagai ancaman dari berbagai pihak, perjuangan warga Pakel untuk mendapatkan informasi-dokumen publik (dokumen HGU PT Bumi Sari) juga dihalang-halangi oleh BPN Banyuwangi. Terkait hal ini, tim hukum warga Pakel sedang mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik (KIP), Jawa Timur.
Bagikan yuk

Rumah Baca Komunitas