Refleksi Polemik RUU Minerba ditengah Pandemic Covid-19

Secara historikal reformasi dicetus untuk menjadi sebuah gerakan  untuk menjatuhkan sebuah rezim yang dikenal dengan kediktatorannya (Rezim Orba), rezim ini hampir menguasai kurang lebih hampir 32 tahun. Gerakan ini dinamakan gerakan reformasi politik.  Gerakan reformasi politik adalah peristiwa sejarah anak bangsa yang berusaha keluar dari kubangan sejarah struktur kekuasaan oligarki  pemerintahan Orde Baru Suharto.

Pemerintahan Orde Baru Suharto adalah simbol kekuasaan oligarki, rakyat tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa  suatu saat akan terjadi reformasi politik sebagai tuntutan sejarah yang tidak terelakkan. Reformasi politik  yang melahirkan transisi demokrasi telah berdampak pada perubahan struktur kekuasaan.  Bergesernya struktur kekuasaan, institusi-institusi kekuasaan dan lembaga-lembaga demokrasi, semula berwatak sentralistik-otoriter menjadi lebih demokratis dan terbuka, bahkan saat ini Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di kawasan Asia dan dunia.

Proses demokratisasi saat ini sebagai ikhtiar perjuangan demokrasi dari anak bangsa untuk membangun sistem demokrasi dan meninggalkan rezim oligarki sebagai warisan Suharto, harus diakui telah memberikan sejumlah dampak perubahan penting, terutama dalam konteks demokratisasi politik. Demokratisasi politik telah melahirkan perubahan antara lain pada sistem kepartaian menjadi multipartai, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemilihan daerah (pilkada) langsung.

Hal ini menjadi daftar harapan atau ekspektasi bagi rakyat untuk membangun sistem demokrasi sebagai cita-cita reformasi yang harus dipertaruhkan dan diperjuangkan terus menerus dan membumikan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita luhur dan mimpi reformasi seiring perjalanan waktu, proses  demokratisasi justru tergelincir  masuk ke dalam praktik demokrasi oligarki baru yang sarat persekongkolan dan  menipu rakyat  yang dimainkan para aktor melalui arena pemilihan kepala daerah (pilkada). Bukan hanya diarena pilkada saja namun para aktor ini juga kerap kali bermain keras didalam penguasaan aspek aspek sumber daya alam.

Arena ini adalah lahan sumbur bagi para oligark-oligark yang haus akan kekuasaan dan keuntungan. khususnya dalam arena politik lokal. Situasi politik pada saat ini menyerupai situasi perbanditan  seperti istilah yang disebut oleh Aspinall, E., & van Klinken, G. (2011) dimana penguasaan politik dan ekonomi beralih dari bandit besar (strationary bandits) menuju bandit kecil (roving  bandits). Stationary bandits adalah tipe penjarah atau bandit yang mengorupsi uang rakyat tetapi dengan cara yang penuh hati-hati supaya harta jarahan tidak segera habis. ada masa rezim oligarki, para bandit ini tidak akan menguras habis wilayahnya. Bahkan, ia akan menjaga wilayahnya, memberikan keleluasaan kepada penduduknya untuk terus maju. Dengan cara itu, ia akan terus dapat menarik berbagai pungutan yang merupakan sandaran hidupnya. Dengan kata lain, para penjarah ini umumnya menetap alias bertahan lama dalam satu sistem politik represif sehingga mereka perlu memastikan harta negara tersedia untuk waktu panjang. Ini juga supaya rakyat ikut menikmati tetesan harta tersebut sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat mengguncang stabilitas politik.

Fenomena seperti itu oleh Sidel. John T (1999) dinamai local bossism (bos lokal)  atau dalam istilah Migdal, Joe S (1988) dan Hadiz, Vedi R (2010) disebut sebagai  local strongmen (orang kuat lokal) dan predatory (predator). Suatu hari dalam sebuah diskusi kecil kecilan bersama aktor oligark ini. Saya menemukan sebuah pola pikir yang terstruktur dalam pikiran mereka (Aktor Oligarki). Ia mengatakan bahwa negara diciptakan untuk mengamankan posisi yang kaya (Pemilik Modal). Sedangkan bagi si miskin (Kaum buruh) dia akan tertindas dengan adanya negara. Artinya bahwa saya sebagi penulis menganalisa bahwa negara diciptakan untuk membangun kekuatan etalase politik bagi sang pemilik modal. Sehinga dalam proses penyelenggaraan negara, sang pemilik modal dan penguasa lah yang akan selalu menang.

Sangat miris jika memang sampai hari ini statement itu muncul didalam pemikiran mereka. Angan-angan rakyat Indonesia menuju negara yang adil dan makmur, itu semua hanya sebuah retorika belaka yang tersampaikan dalam idologi pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga bahwa hari ini kontrol pemerintah lebih besar ketimbang kontrol publik, sehingga pemerintah bebas melakukan tindakan apa saja bahkan bertindak sangat represif bagi kaum pengkritik. Hebatnya situasi hari ini, RUU Minerba telah disahkan, keputusan DPR RI dan Pemerintah dalam pengesahan RUU Minerba dianggap sebagai bukti keduanya lebih mewakili kepentingan investor tambang dibandingkan mendengarkan aspirasi korban industri pertambangan dan rakyat sebagai konstituen. Seperti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi),serta aktivis lingkungan lainnya terkhusus masyarakat terdampak tambang. Padahal Indonesia hari ini sedangkan dilanda krisis yang disebabkan oleh pandemic covid-19, alih-alih memprioritaskan dalam penanganan covid-19 yang lebih efektif dan optimal justru DPR dan Pemerintah menyediakan jaminan dan memfasilitasi perlindungan bagi korporasi tambang. Bagi Jatam Kaltim, Pradharma Rupang  mengatakan bahwa “RUU Minerba adalah suatu bentuk jaminan dari pemerintah untuk melindungi keselamatan elit korporasi, bukan rakyat dan lingkungan hidup dengan cara memanfaatkan krisis Covid-19 yang menyebabkan kekosongan ruang aspirasi dan partisipasi publik. Sementara jaminan berikutnya tengah disiapkan, misalnya wacana usulan pemotongan tarif royalti yang harus dibayar kepada negara dan sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan,”.

 

Berdasarkan kasus ini artinya Para aktor politik telah memanfaatkan transisi demokrasi membangun konsolidasi kekuatan politik atau mereposisi diri memasuki etalase jaringan kekuasaan pemerintahan yang ada saat Proses transisi demokrasi ini pula telah telah melahirkan arena pasar gelap demokrasi (black market of demokracy), yaitu arena dimana panggung demokrasi telah dikendalikan dan dibajak oleh para aktor politik atau para oligark yang berlatar belakang sebagai pengusaha atau orang-orang yang memiliki kuasa uang. Proses demokratisasi telah melahirkan berkah (blessing)politik. Salah satu berkah politik itu adalah disahkan-nya RUU Minerba yang pro terhadap kaum pemodal.

Komentar Pecinta RBK
Berbagi

Kuy, Kepoin RBK

Dapatkan berita dan info terbaru dari Rumah Baca Komuitas
SUBSCRIBE
close-link